bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Penerapan Batam Fuel Card 5.0 untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan beragam polemic masyarakat.
Mulai dari adanya biaya bulanan senilai Rp 20 ribu yang dibebankan masyarakat, tumpang tindih dengan sistem QR Code Pertamina hingga belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mendasari kebijakan tersebut.
Memandang hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Hendra Asman meminta kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk tidak terburu-buru dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Mengingat, Politisi Partai Golkar ini melihat ada beberapa hal yang perlu dimatangkan. Pertama, fungsi utama dari Batam Fuel Card 5.0 adalah untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan serta penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Dan Fungsi ini juga menjadi tujuan dari kemunculan sistem QR Code Pertamina.
“Kalau saya lihat fungsinya sama saja. Bedanya hanya soal pembatasan pembelian harian dan ada pengenaan biaya pembuatan kartu Rp25.000. Dan ini juga memberatkan masyarakat,” tegas Hendra Asman saat dihubungi KE Groups Kamis (23/1/2025) pagi.
Kedua, pihaknya juga mempertanyakan pentingnya atau urgensinya, mengingat saat ini (di Kota Batam,red) tidak ada kejadian luar biasa seperti kelangkaan BBM jenis Pertalite ataupun dugaan penyelewengan dilapangan.
“Untuk itu, kami meminta untuk dikaji ulang apa pentingnya dari penerapan ini. Terlebih lagi sudah membuat masyarakat resah dan keberatan,” tegasnya.
Sebelumnya, warga mengaku keberatan adanya biaya bulanan senilai Rp 20 ribu yang dibebankan kepada masyarakat.Selain itu, ada sistem QR Code PERTAMINA. Dan terkesan mubazir.
“Aneh dan tidak beres, kenapa ada biaya itu. Kenapa tidak Pertamina atau pmilik SPBU yang dikenakan tarif atau pemerintah. Itukan program pemerintah daerah. Kalau ada pungutan lagi, berarti pembeli ‘dipalak’,” ujar Seorang Warga Tiban, Ali.
Pihanya pun menilai untuk apa bekerjasama dengan pihak Bank apabila ada biaya admin yang dibayar masyarakat. Lebih baik meninggalkan Fuel Card dan mengisi BBM Pertamax.
“Terus pemerintah daerah dapat apa. Masak iya tidak ada bagi hasil,” katanya.
Sementara itu, Lina, Warga lainnya mengaku sangat aneh akan adanya penerapan ini. Terlebih lagi adanya penunjukkan langsung tiga perbankan dalam penerapan Batam Fuel Card 5.0. Kenapa tidak menerapkan menggunakan E-Money saja
“Keberatan sekali. Misalnya kita mau isi Rp 150, tapi harus ada Rp 170 ribu. Kenapa harus 3 bank pula Harusnya 1 bank aja kayak E-Money. Ada potongan pulak 20 ribu tiap bulannya. Kalau emak-emak sudah dapat telur beberapa butir. Kalau mau dilakukan berpihak ke masyarakat,” paparnya.(iman)