Home » Archives for catur
Author

catur

Kantor Lurah Sadai Diresmikan, Pimpinan Forkompinda Batam Minta Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Wali Kota Batam HM Rudi bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meresmikan penggunaan operasional Kantor Lurah Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam pada Minggu (11/6/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Forkompinda di Kota Batam menyampaikan selamat dan berharap kantor baru ini bisa memunculkan semangat dalam membnerian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Pak Lurah jaga baik-baik kantornya, kemudian kepada Pak Saparudin (tokoh masyarakat) terimakasih telah menyumbangkan lahannya,” terang Rudi disela-sela peresmian kantor Lurah tersebut.

Kepada para pegawai di Kelurahan Sadai, Rudi pun berpesan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik kepada masyarakat, serta tidak menyimpang dari aturan yang ada.

“Teruslah berbuat baik, jangan sampai ada pungutan di luar ketentuan aturan yang ada,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang menegaskan bahwa Aparatur Pemerintahan di tingkat Kelurahan merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, buruknya kinerja Pemerintahan di tingkat ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja pemerintahan pada level diatasnya, mulai dari di tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

“Untuk itu, mari memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau bisa dipermudah kenapa mesti harus dipersulit. Karena itulah spirit dan semangatnya dalam melayani masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu,” tutupnya. (omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Banyak Penyimpangan, Ombudsman Kepri Ajak Kepala Daerah Wujudkan PPDB Bersih dari Penyimpangan

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, Batam – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dr Lagat Siadari berharap agar seluruh Kepala Daerah di Kepulauan Riau berkomitmen melaksanakan PPDB Tahun 2023 bersih tanpa penyimpangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

“Tahun ini harus jadi momentum wujudkan penerimaan siswa baru yang lebih baik. Kepala Daerah memiliki andil yang besar untuk mewujudkannya dan mencegah penyimpangan,” pungkasnya usai menghadiri Pembukaan Workshop PPDB Online Tahun Ajaran 2023-2024 di Hotel Harmony One Batam ,Senin (22/5/2023).

Pasalnya, lanjut Lagat, hasil evaluasi PPDB tahun lalu berdasarkan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Kepri masih banyak ditemukan sejumlah penyimpangan.

“Di antaranya penyimpangan yang kami temukan pada PPDB tahun lalu ialah masih ada intervensi pejabat, penambahan RDT, penambahan daya tampung dan rombel yang tentu bertentangan dengan peraturan dan pendaftaran yang masih dibuka setelah selesainya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” ujarnya.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun temukan adanya penyimpangan lain diantaranya adanya kerjasama antara orang tua calon murid dan oknum sekolah dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) ganda untuk mengakali sistem zonasi.

Lalu, ditemukannya diskriminasi pada penerimaan siswa jalur prestasi. Dimana pihak sekolah tidak mempertimbangkan nilai prestasi non akademik.

Kemudian, Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun temukan sekolah yang membuka jalur pendaftaran offline yang diduga dapat mengakomodasi berkas titipan dari oknum.

Serta, masih ditemukannya pungutan liar dalam berbagai macam bentuk.

Di kesempatan yang sama Walikota Batam, Muhammad Rudi pun menegaskan agar PPDB Tahun 2023 tidak boleh bermasalah.

Ia menyampaikan bersedia membangun ruang kelas baru, melarang adanya pungli serta berjanji tidak mencampuri proses penerimaan siswa dan menyerahkan sepenuhnya pada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawasinya dengan baik.

Mendengar hal tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, mengapresiasi komitmen dari Walikota Batam itu.

“Kami apresiasi Bapak Walikota yang menegaskan agar PPDB tahun 2023 tidak bermasalah. Kami harap PPDB Tahun 2023 semakin baik,” tutur Lagat.

Ia pun berharap agar Inspektorat Pemerintah Daerah mengoptimalkan fungsi pengawasannya dengan bekerjasama APH (tim saber pungli).

“Tegakkan hukum dan beri sanksi yang tegas kepada siapapun oknum yang melakukan pelanggaran. Setiap oknum yang melakukan penyimpangan harus diberikan sanksi untuk membuat efek jera bagi yang lain,” tutup Lagat.(omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Tebar Kebaikkan Jelang Lebaran, PHIS dan Yayasan Hakka Kota Batam ‘Sebar’ Paket Sembako ke Panti Asuhan dan Juru Parkir

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Sebagai bentuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat di momen Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M, Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera (PHIS) Kota Batam bersama Yayasan Hakka Batam menyerahkan ribuan paket sembako kepada masyarakat di Kota Batam pada Minggu (9/4/2023) pagi.

Ribuan paket sembako ini, disebar di beberapa titik Kota Batam dengan target penerima bantuan ini adalah Panti Asuhan, Kaum Dhuafa, juru parkir hingga petugas kebersihan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Hakka Batam Hok Sin secara langsung turut ke lokasi penyerahan sembako yang berisikan Beras, indomie, telor, keperluan mandi, minuman lebaran, dan Uang Santunan kepada masyarakat Batam yang membutuhkan.

Hok Sin juga mengatakan, kegiatan bakti sosial yang ditujukan untuk membantu sesama ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya, khususnya di momen-momen hari besar keagamaan dan sebagainya.

“Lily liu sebagai ketua panitia juga menyampaikan Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu, sekaligus mempererat silaturrahmi tanpa membedakan suku dan agama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Yayasan Hakka Kota Batam berdiri untuk semua kalangan umat manusia. Dengan program utamanya adalah kemanusiaan. Tidak hanya memberikan bantuan sosial saja, tetapi Hakka juga memiliki program lainnya seperti aksi donor darah dan lain sebagainya.

“Kami peduli sesama, kami tidak pandang suku, agama, golongan untuk memberikan bantuan,” ungkapnya.

Sementara itu, lubis, juru parkir penerima bantuan mengaku sangat bersyukur mendapatkan paket sembako dari Yayasan Hakka Kota Batam. Dan dirinya mengucapkan terima keasih atas perhatian yang diberikan oleh Yayasan HAKKA Kota Batam.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Dan berdoa agar Yayasan Hakka Kota Batam ini bisa terus berbuat dan menyebarkan kebaikkan ke siap pun tanpa membedakan agama dan suku. Sekaligus menjadi solusi kehidupan toleransi dan kedamaian yang dapat menginspirasi setiap orang,” jelasnya. (omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Ragam Menu Nusantara Hadir di Paket Berbuka Puasa Golden View Hotel

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Bulan suci Ramdhan adalah momen yang spesial untuk mensucikan diri dan menjalin kembali silahturahmi dengn keluarga serta kerabat. Buka bersama atau biasa kita kenal dengan istilah ‘Bukber’ kiranya menjadi tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam setiap Ramadhan.

Untuk itu selama bulan Ramadhan, Golden View Hotel memberikan penawaran menarik dalam bentuk paket berbuka puasa dengan mengusung tema Misbah Ramadhan.

Disini, pengunjung bisa makan sepuasnya dengan harga Rp79 riibu per pax dan sudah dapat menikmati berbagai macam sajian khas Ramadhan dengan beragam menu special setiap harinya.

“Kami selalu berusaha manyambut bulan ramadan dengan memberikan promo berbuka puasa serta hidangan yang istimewa bagi para tamu kami. Dengan harapan dapat memberikan pengalaman yang berkesan tak terlupakan bagi pengunjung dengan keluarga maupun rekan mereka,” ungkap Henny Ng, Asisten Marketing Manager Golden View Hotel Batam.

Promo ini, tambahnya, berlaku dari tanggal 23 Maret sampai dengan 22 April 2023, dan bisa dinikmati mulai pukul 17:00 WIB – 20:00 WIB.

Pengunjung juga bisa memanfaatkan promo menariknya, yaitu pesan 10 paket bisa dapat gratis 1 paket. Sehingga memungkinkan pengunjung untuk menikmati sajian buka puasa dengan rombongan teman atau keluarga.

“Selain itu, ada juga promo khusus di minggu pertama selama Ramadan, dengan harga paket yang sama, beli 5 gratis 1. Dan ada free tiket Dino’s Gate setiap pembeliannya,” tambahnya.

Hidangan khas Nusantara yang ditawarkan dalam paket ini sangat beragam. Dan setiap harinya, menu-menu yang ada selalu diperbaharui. Sehingga pengunjung bisa datang berkali-kali tanpa merasa bosan.

“Selama Ramadan, maksimal kami siapkan 2.500 pax yang nantinya akan dibagi dalam beberapa ruangan, baik di restoran maupun di ruangan meeting,” jelas Henny.

Selain paket AYCE Ramadan, Golden View Hotel juga menawarkan promo istimewa “Ramadhan Room Package”, mulai dengan harga spesial Rp 480 ribu nett per kamar.

Harga ini sudah termasuk penginapan, sarapan atau sahur, dan dinner atau buka puasa untuk dua orang.

Pihak hotel juga menggelar lucky draw untuk para tamu, dengan hadiah berupa gratis kamar, voucher Dino’s Gate, voucher berenang, voucher makan, hingga voucher massage.(omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Polda Kepri Terima Kunjungan Silahturahmi BP2MI Republik Indonesia

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Kapolda Kepri menerima kunjungan silahturahmi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesiab (BP2MI) Republik Indonesia di Ruang Kerja Kapolda Kepri pada Kamis (30/3/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Sekretaris Umum BP2MI Rinardi, S.E., M.Sc., Deputi Penempatan dan Perlindungan Kaw. Amerika pacific Drs. Larso Simbolon, M.A., Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Ahnas S.Ag., M.Si., Kepala Pusat Data Dan Informasi Yana Anusasana Dharma Erlangga, S.Sos.

Sekretaris Umum BP2MI Rinardi, S.E., M.Sc., Menjelaskan tujuan dari kunjungan ini guna membahas dan menjalin kerjasama dengan Polda Kepri dalam hal penegakan hukum bagi sindikat yang melakukan pengiriman PMI secara ilegal.

Provinsi Kepri merupakan daerah yang rawan menjadi jalur bagi PMI ilegal untuk melakukan penyeberangan masuk ke negeri tetangga kita. Semoga dengan adanya kerjasama ini kita dapat menekan angka kasus pengiriman PMI secara ilegal.

“Sindikat pengiriman PMI ilegal memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan mengambil keuntungan besar dari PMI ilegal yang dimana hampir kebanyakan PMI ilegal merupakan wanita dan mayoritas ibu rumah tangga.” imbuhnya.

Selanjutnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari BP2MI RI di Polda Kepri serta Kapolda Kepri mengucapkan terima kasih, atas masukan dan arahannya sehingga bisa menjadi motivasi bagi kami didalam memberikan perlindungan dan upaya pencegahan terhadap penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pengiriman PMI ilegal hampir keseluruhan melalui pelabuhan masyarakat ataupun pelabuhan tikus.

“Kami selalu melakukan upaya penegakan hukum bagi PMI Ilegal. Kendati demikian seharusnya dari tempat asal PMI yang diberangkatkan secara ilegal harus lebih di perhatikan dan lebih tegas dalam penegakan hukumnya.” Ujar Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Terakhir pihaknnya berharap untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan hukum bagi sindikat pengiriman PMI secara ilegal.

Serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Warga Negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri gunakanlah jalur-jalur yang prosedural, Karena dengan menggunakan jalur yang prosedural warga negara kita akan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Gubernur Terima Kunker PPUU DPD RI, Ansar Berharap Ada Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Lanjutan

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja tim delegasi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Kantor Graha Kepri, Batam Centre, Kamis (30/3).

Kehadiran Tim PPUU DPD ke Provinsi Kepri dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Materi Usul Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dan Evaluasi Prolegnas Tahun 2020 – 2024.

Tim dipimpin langsung Ketua Rombongan Dedi Iskandar Batu Bara, dan juga Richard Pasaribu selaku tuan rumah. Dimana pada kesempatan tersebut Richard Pasaribu selanjutnya memperkenalkan rombongan tim PPUU DPD RI.

Gubernur Ansar dalam sambutan selamat datang mengawalinya dengan mengajak rombongan DPD RI bersolawat busyro, agar kita semua selalu mendapatkan keselamatan dari sang pencipta Allah SWT.

Dikatakan Gubernur Ansar, dirinya berterima kasih karena Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah tujuan untuk bisa memberikan masukan atau usulan, terkait berbagai hal guna penyusunan daftar inventarisasi materi usul Prolegnas Prioritas Tahun 2024.

Masih menurut Gubernur Ansar, sebagai kepala daerah kepulauan, dirinya sangat berharap akan kelanjutan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang telah masuk prolegnas sejak tahun 2021, tapi belum ada pembahasan lebih lanjut hingga saat ini.

Padalah menurutnya RUU Daerah Kepulauan ini akan menjadi bentuk keberpihakan untuk pembangunan, bagi daerah berbasis kepulauan seperti Kepri.

“Mengingat daerah kami, wilayah lautnya lebih besar daripada daratan,” imbuh Gubernur Ansar.

Diakui juga oleh Gubernur Ansar, sebagai daerah kepulauan, tanpa adanya payung hukum yang jelas, dalam hal ini RUU Daerah Kepulauan menjadi undang – undang, akan berpengaruh sekali pada pendapatan fiskal daerah kepulauan itu sendiri.

“Karenanya saya berharap, agar kehadiran teman- teman DPD RI ke Kepri, bisa membantu percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang – undang, yang sudah sekian lama belum ada tindak lanjut kejelasannya, ” urainya.

Di hadapan rombongan tim, Gubernur Ansar juga menyampaikan berbagai hal terkait Kepri yang wilayahnya, berbatasan langsung dengan negara luar.

“Tentu disana perlu adanya prioritas pembangunan khusus, sebagai penanda kalau batas wilayah tersebut bagian dari Indonesia,” katanya.

Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri Arif Fadillah berharap, adanya RUU Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, maka potensi maritim dan sumber daya kelautan bisa lebih memberikan kontribusi pendapatan bagi kemajuan pembangunan daerah itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Tim Rombongan PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batu Bara mengatakan kalau DPD RI perlu memiliki ruang strategis dalam pengajuan hak usul RUU, dimana itu berkaitan dengan keperluan daerah.

Dijelaskan Dedi, DPD RI dengan tugas konstisusionalnya, memiliki tiga Rancangan Undang Undang (RUU) yang merupakan hak usul langsung dari DPD RI, dimana rancangan undang undang tersebut telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas Tahun 2023.

Tiga RUU tersebut diantaranya, RUU perubahan atas UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU perubahan kedua atas UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Pemerintahan Digital, jelas Dedi seraya mengatakan, akan terus mengawal juga RUU Daerah Kepulauan. (fik)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Mantapkan Progam Ekonomi hingga Infrastruktur Gubernur Ansar Buka Musrenbang Provinsi Kepri

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, DOMPAK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2023 secara resmi dibuka Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/3/2023).

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini, digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

RKPD yang berpedoman kepada RPJMD bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.

Gubernur Ansar mengatakan melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

“Untuk pengoptimalan potensi perekenonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Gubernur Ansar.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.

“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” lanjut Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga mengulang kembali arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.

“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal diatas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang,” kata Gubernur Ansar.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah. Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus Fatoni.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Onny Noyorono yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi kepulauan Riau dalam jangka panjang akan diarahakan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.

“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.

Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.

Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.

Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun.

Untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilal 74,1676, Kabupaten karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nikai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.

Selanjutnya pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu BPS Provinsi Kepulauan Riau Atas perannya sebagai Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Atas Kontribusi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Atas Pembangunan dan Komitmen Kontribusi dalam Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Atas Kontribusi dalam Penataan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il AtasKontribusi dalam Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Turut hadir dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tersebut yaitu Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Gubernur Kepri Periode 2005-2010 H. Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Kajati Kepri Rudi Margono, Kaskoarmarda I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri H.M Sutomo, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (jlu)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Geledah Kantor BP Bintan, KPK Temukan Dokumen Pengaturan Fiktif Perihal Kuota Rokok

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Penggeledahan Kantor Badan Pengusahaan (BP) di Bintan pun telah dilakukan penyidik.

“Tim penyidik telah selesai menggeledah kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (28/3). Ali mengatakan penyidik menemukan sejumlah dokumen.

Dokumen itu memuat informasi adanya pengaturan fiktif perihal kuota rokok yang diatur oleh pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

“Terkait bukti yang ditemukan dan diamankan antara lain, berbagai dokumen pengaturan fiktif kuota rokok yang diduga disusun oleh pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali.

kantor KPK
kantor KPK

“Segera dilakukan penyitaan dan analisis untuk menjadi barang bukti dan juga akan dikonfirmasi pada para saksi dan juga tersangka,” tambahnya.

Rugikan Negara Rp 250 Miliar

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. KPK mengungkapkan kerugian negara di kasus tersebut mencapai Rp 250 miliar lebih.

“Untuk yang cukai tadi itu, kalau kita berbicara kerugian keuangan negaranya ratusan miliar. Saya kira lebih dari Rp 250 miliaran ke atas,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/3).

Kendati demikian, Ali belum memerinci lebih lanjut terkait siapa tersangka dalam kasus ini. Pihaknya masih mendalami penetapan dan perhitungan fiktif dalam pengaturan barang kena cukai.

“Nanti kami dalami persoalan itu apakah juga terkait dengan dari bea cukai, karena ini terkait dengan penerimaan yang seharusnya masuk ke negara, ternyata ada fiktif dan lain-lain terkait dengan cukainya tadi,” ujarnya. (OMK/DTK)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si.

Polda Kepri Mutasi Pejabat Utama dan Kapolres

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, Batam – Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/714/III/KEP./2023 dan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/715/III/KEP./2023, tanggal 27 Maret 2023 tentang alih tugas jabatan dan mutasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si., Pada Rabu (29/3/2023).

Surat Telegram Mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh Wakapolri yang mengatasnamakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berikut daftar nama Pejabat Polda Kepri yang melaksanakan alih tugas jabatan dan mutasi :

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si.
  1. Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Jefri Ronald Parulian Siagian, S.I.K., M.H, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Pekanbaru Polda Riau, digantikan oleh Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumbar.
  2. Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol. Ahmad David S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri (dalam rangka DIK LEMHANNAS PPRA LXV T.A. 2023), digantikan oleh Kombes Pol. Bagus Suropratomo Oktobrianto, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (dalam rangka DIK REG L SESKO TNI T.A. 2022)
  3. Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol. Haris Suntojaya, S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri, digantikan oleh Kombes Pol. Agus Fajaruddin S.I.K, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidrahtra Pusjarah Polri.
  4. KA SPN Polda Kepri Kombes Pol. Donald Happy Ginting. SIK. M.Si, diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri (dalam rangka DIK LEMHANNAS PPRA LXV T.A. 2023), digantikan oleh Kombes Pol Dr. Pria Budi, S.I.K. M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Pekanbaru Polda Riau.
  5. Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si, diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri (dalam rangka DIK LEMHANNAS PPRA LXV T.A. 2023), digantikan oleh Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K, M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (dalam rangka DIK REG L SESKO TNI T.A. 2022).
  6. Wakapolresta Barelang Polda Kepri AKBP Junoto S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, digantikan oleh Akbp Syafrudin Semidang Sakti, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Anambas Polda Kepri.
  7. Kasubdit Patroliairud Ditpolairud Polda Kepri AKBP Apri Fajar Hermanto S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kepulauan Anambas Polda Kepri.
  8. Wadirresnarkoba Polda Kepri AKBP Dasmin Ginting S.I.K, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirresnarkoba Polda Sulteng.
  9. Kasubbidprovos Bidpropam Polda Kepri AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bener Meriah Polda Aceh.
  10. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Mempawah Polda Kalbar.

“Alih tugas atau mutasi jabatan merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi dilingkungan Polri sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier. Untuk waktu pelaksanaan Serah Terima Jabatan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Biro SDM Polda Kepri. Terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan antisipasi terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat utama Polda Kepri.” Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si. (OM)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

KPK ‘Lirik’ Dugaan Korupsi Barang Cukai Rokok di Tanjung Pinang Kepri

by catur
written by catur

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai penyidikan baru terhadap dugaan kasus korupsi barang cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri.

Dalam kasus tersebut pun KPK telah menetapkan tersangka. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa dugaan korupsi barang cukai tersebut yakni adalah adanya pengaturan kuota rokok.

Ia pun menyebut bahwa kerugian terhadap negara atas dugaan korupsi itu mencapai ratusan miliar.

“Dalam pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok diduga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dari sisi penerimaan cukai, pajak pertambahan nilai dan pajak daerah hingga mencapai ratusan miliar rupiah,” ujar Ali Fikri di KPK, Jakarta Selatan pada Senin 27 Maret 2023.

Kemudian, saat ini KPK pun masih melakukan pengumpulan data bahkan tim penyidik pun telah melakukan penggeledahan terhadap pengaturan fiktif kuota rokok di sejumlah lokasi.

Walhasil, KPK pun sesegera mungkin akan mengungkap identitas tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

“Tim Penyidik saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti, diantaranya dengan melakukan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi termasuk agenda penggeledahan di beberapa lokasi terkait,” kata Ali.

“Jika pengumpulan alat bukti kami anggap telah tercukupi, maka identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi dugaan perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” lanjutnya. (**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram