bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Praktik politik uang dalam kontestasi politik, saat ini menjadi lumrah karena sudah membudaya, mempengaruhi sistem politik demokrasi, dan pada akhirnya menjadi sebab politik berbiaya tinggi.
Politik uang di Indonesia, biasanya akrab disebut sebagai ‘Serangan Fajar’ ataupun sejenisnya. Hal ini sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Maryamah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Bawaslu Provinsi Kepri disela-sela Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Kepri yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center menegaskan, praktik politik uang sangat berbahaya dan bisa memicu terjadinya tindak pidana korupsi.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepri Bersama pihak-pihak terkait gencar turun ke lapangan dan menyosialisasikan dampak dan bahaya dari praktik politik uang dalam kontestasi politik.
“Dimana sosialisasi yang kita lakukan ini dalam bentuk ragam kegiatan maupun penyebaran flyer atau sejenisnya yang ditujukan untuk penyadaran dan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih atau hak bersuara pada Pilkada agar menghindari dan menolak segala bentuk praktik-praktik uang dalam Pilkada,”tegas Maryamah.
Oleh karena itu, tambahnya, pihaknya bersama semua pihak saling bahu membahu untuk turut menyebarluaskan pesan antipolitik uang tersebut.
Salah satunya adalah Tolak dan hindari segala bentuk pemberian yang mengarah ke serangan fajar jelang pemilu. Selanjutnya, melaporkan ke Bawaslu ataupun Panwaslu setempat atau juga bisa dapat melaporkannya secara online melalui kanal JAGA Pemilu.
Serta turut aktif menyebarluaskan pesan kampanye anti politik uang dengan menyebarluaskan berbagai konten-konten kreatif di media social dan lainnya, sehingga makin banyak orang yang sadar, paham dan terlibat dalam aksi bersama ini.
“Melalui kegiatan ini, harapan yang kita inginkan adalah kita semua terhindar dari praktik-praktik politik uang. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk daerah masing-masing,” tegasnya. (iman)