Home » Investasi » Page 3
Category:

Investasi

Pendapatan Indosat terus Bertumbuh Signifikan di Sepanjang 2024

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, kinerja PT Indosat mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dimana pada paruh pertama tahun keuangan 2024, Indosat berhasil mempertahankan pertumbuhan di angka dua digit.

Tercatat, total pendapatan meningkat 13,4 persen yer of year (yoy) menjadi Rp 27,97 triliun. Sementara EBITDA tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dengan peningkatan sebesar 17,8 persen yoy menjadi Rp 13,41 triliun.

Disisi lain, Margin EBITDA berada pada 47,9 persen di Kuartal pertama tahun 2024, menyoroti kemampuan perusahaan untuk mengonversi pendapatan menjadi penghasilan secara efisien.

Sementara Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk sebesar Rp 2,73 triliun, naik 43,4 persen dari Rp 1,90 triliun di semester I-2023.

“Untuk kuartal II-2024 saja, Indosat mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 1,44 triliun. Menguat 11,2 persen dari kuartal I-2024 di angka Rp 1,29 triliun,” terang Direktur Utama Indosat, Vikram Sinha.

Pihaknya juga menambahkan, perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 2,73 triliun atau naik sebesar Rp 826,3 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diimbangi oleh peningkatan beban penyelenggaraan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, beban pemasaran, dan beban umum dan administrasi dan beban (penghasilan) operasional lain-lain – bersih.

Sementara itu, Nicky Lee, Director & Chief Financial Officer Indosat mengatakan bahwa untuk keseluruhan performance 2024, Indosat akan akan terus melanjutkan improvement.

Dimana konsistensi ini, guna bisa terus membuktikan hasil yang bagus sehingga tanpa adanya kesalahan.

“Kami berusaha untuk meningkatkan potensi kinerja dengan integritas dan kredibilitas yang bagus. Hal ini akan dibuktikan dengan Good Service Internal,” terangnya.

Pelanggan Mencapai 100,9 Juta

Membaiknya kinerja Indosat di tahun 2024 ini terutama ditopang oleh tumbuhnya basis pelanggan. Basis pelanggan Indosat tumbuh sebesar 0,9 juta mencapai 100,9 juta pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

M. Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer IOH mengatakan rata – rata penerimaan dari pelanggan (ARPU) untuk pelanggan seluler meningkat menjadi Rp37,9 ribu pada paruh pertama tahun 2024, atau naik sebesar 10,5 persen atau Rp3,6 ribu lebih tinggi daripada pada paruh pertama tahun 2023.

Sementara trafik data mengalami peningkatan yang mengesankan sebesar 13,4 persen (yoy) pada paruh pertama tahun 2024.

“Indosat juga memperluas infrastruktur jaringannya, meningkatkan jumlah BTS 4G menjadi 188 ribu untuk menangani pertumbuhan trafik data secara efektif dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya,” tegasnya.(***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

MyTelkomsel, Super App Berikan Kemudahan Transaksi dan Tingkatkan Gaya Hidup Digital

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Jakarta – Sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel kembali mempertegas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan meluncurkan My Telkomsel Super App bertepatan dengan penyelenggaraan Telkomsel Awards 2024 pada 17 Juli 2024 di Indonesia Arena Jakarta.

Aplikasi ini kini hadir menawarkan berbagai fitur unggulan seperti layanan digital lifestyle yang mencakup health, travel, payment, entertainment dan commerce, yang memungkinkan pelanggan untuk mencatat performa olahraga lari, memesan tiket transportasi dan mengecek status penerbangan, berbelanja serta pembayaran tagihan di dalam satu aplikasi, hingga menonton video, mendengarkan musik, membaca artikel dan bermain game secara langsung di dalam MyTelkomsel super app.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho mengatakan, penyelenggaraan Telkomsel Awards 2024 dan peluncuran MyTelkomsel super app mencerminkan komitmen strategis Telkomsel yang sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Kawasan, untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan konektivitas yang andal, solusi inovatif, dan layanan digital yang unggul guna memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membuka peluang bagi kemajuan semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha di seluruh Indonesia.”

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng menjelaskan, “Sejak pertama kali dihadirkan Telkomsel pada tahun 2013, layanan pelanggan MyTelkomsel hadir untuk mempermudah pelanggan dalam memenuhi kebutuhan produk dan layanan Telkomsel melalui fitur-fitur terdepan yang terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Kini dengan hadirnya beragam fitur unggulan seperti health, travel, payment, entertainment dan commerce di MyTelkomsel super app, kami yakin pelanggan akan memiliki pengalaman yang lebih baik, di mana kemudahan menjadi pembeda dan alasan yang kuat bagi pelanggan untuk memilih Telkomsel sebagai pilihan utamanya.”

Pages: 1 2 3

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

‘Guyur’ Likuiditas di Perbankan, Bank Indonesia Terapkan Bauran Kebijakan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Kondisi likuiditas menjadi sorotan di tengah adanya kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Bank Indonesia (BI) menerapkan bauran kebijakan untuk mengguyur likuiditas di perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kondisi likuiditas perbankan saat ini cukup baik. Hal itu tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,36% pada kuartal II/2024.

“[AL/DPK] lebih dari cukup karena sepanjang historis AL/DPK umumnya tidak lebih dari 15%, jadi lebih dari cukup,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juli 2024, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, likuiditas yang memadai ini terdorong dari penambahan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang rajin menyalurkan kredit kepada sektor prioritas.

“[Sehingga secara total] sejak tahun lalu [2023] sejak likuiditas KLM kasih. Kami sudah menambah Rp255 triliun yang sekarang tambahannya bulan Juli-Agustus Rp91 triliun bagi bank yang rajin bekerja menyalurkan kredit,” ujarnya. 

Tercatat, saat ini pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 sebesar 12,36% secara tahunan (year on year/yoy) seiring dengan DPK yang tumbuh 8,45% yoy. Dengan demikian, lanjutnya, tambahan likuiditas AL/DPK yang tinggi dari tambahan insentif BI. DPK tumbuh 8,45% dan juga dari ekspansi moneter.

“BI tentu saja ini dari likuiditas bank-bank yang taruh di BI itu turun, sehingga secara total operasi moneter itu ekspansi,” jelasnya.

Faktor lain yang memberikan tambahan likuiditas, kata Perry, berasal dari inflow, saat asing menukarkan valuta asingnya dengan rupiah. 

“Sehingga likuiditas ini cukup AL/DPK 23,36%, tambahannya dari mana? Insentif likuiditas Rp91 triliun menjadi Rp255 triliun, dari mana dari DPK yang tumbuh 8,45% dari juga ekspansi operasi moneter dan inflow tadi,” tugasnya.

Lebih lanjut, Perry mengatakan kondisi likuiditas bakal berbeda tiap perbankan. Hal tersebut mengingat model bisnis yang berbeda. Dia pun menyampaikan bahwa bank yang rajin menyalurkan kredit bakal mendapat guyuran likuiditas dari BI. Begitu pula sebaliknya. 

“Itu faktor yang membawa kenapa secara keseluruhan industri, likuiditas tinggi dan ada tambahan dari insentif likuiditas, DPK, dari aliran modal asing dan lain sebagainya,” tuturnya. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

OJK Godok Aturan Pinjaman Produktif Capai Rp10 Miliar melalui Pinjol

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Dimana aturan yang digodok memungkinkan masyarakat untuk meminjam hingga Rp 10 miliar.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) sedang dalam tahap penyelarasan.

Dalam rancangan tersebut, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

“Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar,” ujarnya.

Agusman menegaskan bahwa pencairan dana hingga Rp 10 miliar hanya dapat dilakukan jika perusahaan pinjol memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5%.

Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Tujuan dari aturan baru ini adalah untuk mendorong pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan pinjol serta meningkatkan target penyaluran pendanaan ke sektor produktif hingga mencapai 70% pada tahun 2028.

“Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI,” jelasnya.

Hingga Mei 2024, penyaluran pendanaan ke sektor produktif dan UMKM mencapai 31,51%, yang masih sesuai dengan target fase pertama pada 2023-2024 sekitar 30-40%.

Laba industri LPBBTI juga mengalami peningkatan menjadi Rp 277,02 miliar, sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
2 dari 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan di Sekupang, Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Korupsi Pekerjaan Jasa Kontruksi Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Batam Tetapkan Empat Tersangka

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan di Sekupang, Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Keempat tersangka adalah A, selaku Direktur PT.GTD melalui surat perintah Kerja (SPK) dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000; JXR, selaku Manager PT. GTD; BSP, selaku yang mengevaluasi dan diassesment penawaran dari PT GTD dan BW, selaku penyesuaian harga melalui Addendum SPK.

Adapun kerugian negara atas dugaan perbuatanya yang dilakukan oleh para tersangka melalui perhitungan yang telah dilakukan oleh BPK sebesar Rp.764.324.901,18.

Terhadap para tersangka diduga telah melanggar pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

2 dari 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan di Sekupang, Kota Batam Tahun Anggaran 2022.
2 dari 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan di Sekupang, Kota Batam Tahun Anggaran 2022. foto: Istimewa

Keempat tersangka Kejaksaan Negeri Batam melakukan penahanan terhadap masing-masing tersangka. Hingga saat ini, para tersangka telah dibawa dan dititipkan pada Rutan dan LPP Kota Batam untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Kronologis terkait perkara ini, pekerjaan konstruksi renovasi tersebut dilaksanakan pada 5 ruko baru, yang sebelumnya dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Selain itu, terdapatnya kekeliruan pada tahap perencanaan yang mana tidak dapat diaplikasikannya perencanaan.

Diduga akibat penyimpangan atau tidak profesionalnya perencanaan yang dilakukan diantaranya: data yang digunakan dalam perencanaan adalah secara sengaja menggunakan bahan data yang keliru atau tidak valid sehingga pada saat pekerjaan dimulai dilaksanakan.

Ternyata banyak fakta kondisi gedung bangunan awal yang akan direnovasi terdapat banyak kerusakan. Kemudian tidak sesuai perencanaan khususnya dalam hal spesifikasi pondasi dan struktur yang tidak bermutu.

Namun pada tahun 2022 lalu, BPJSTK kemudian menganggarkan Rp 9,2 miliar untuk proyek renovasi ke 5 ruko tersebut menjadi gedung. Hampir seluruh bagian ruko itu dirombak dan dihancurkan untuk dibuat menjadi satu gedung.

Namun sayang, proyek yang dijadwalkan selesai dalam 180 hari kerja itu tak berjalan sesuai rencana. Pekerjaan konstruksi pada saat progres kurang lebih 5 persen dihentikan, hal itu menyebabkan pengerjaan proyek itu terbengkalai sampai saat ini.

Penyidik juga menemukan adanya ketidakprofesionalan perencanaan renovasi ruko tersebut, yang diduga menjadi salah satu penyebab proyek itu tak berjalan sebagaimana mestinya.(**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di BPD NTT

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pelaksanaan fungsi penyidikan sektor jasa keuangan dengan menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan (tipibank) yang terjadi di  Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing, Kamis (4/7/2024) di Jakarta mengatakan, penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kasus di BPD NTT kepada Jaksa Penuntut Umum dan setelah dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum disimpulkan bahwa, berkas hasil penyidikan perkara pidana atas nama para Tersangka sebagaimana pasal yang dipersangkakan sudah lengkap (P.21).

Menindaklanjuti perkara yang sudah P.21 dimaksud, Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk rencana pelaksanaan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Kupang.

“Dalam menangani dugaan tindak pidana perbankan tersebut, OJK telah melakukan berbagai upaya yaitu mulai dari tahapan pengawasan, pemeriksaan khusus sampai dengan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil yang ditemukan, pencairan kredit yang dilakukan, sebagian dananya tidak dialokasikan sesuai tujuan kredit,” kata Tongam.

Perkara ini terjadi pada periode 4 April s.d. 19 Agustus 2019 dengan rincian perkara yang melibatkan Sdr. Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit BPD NTT periode 11 Maret 2015 s.d. 5 Mei 2020 merangkap Plt. Direktur Utama periode Mei 2018 s.d. Mei 2019) dan Sdr. Beny Rinaldy Pellu (Kepala Divisi Pemasaran Kredit BPD NTT periode November 2016 s.d. September 2019).

Keduanya diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses pemberian tiga fasilitas kredit kepada debitur a.n. PT Budimas Pundinusa (PT BMP) dengan total plafon Rp100 miliar. Fasilitas kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) Standby senilai Rp32 miliar, Kredit Investasi (KI) Jadwal Pembayaran (KI-JP) senilai Rp20 miliar dan KMK-RC senilai Rp48 miliar.

Lebih lanjut, Tongam memaparkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan telah terjadi tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Adapun pihak yang dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai Tersangka adalah Absalom Sine, S.E. alias Abe dan Beny Rinaldy Pellu selaku mantan pejabat BPD NTT. Atas perbuatannya, Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 Miliar dan paling banyak Rp200 Miliar.

Di bidang penyidikan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menyelesaikan penanganan berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI sebanyak 127 perkara yang terdiri dari 102 perkara tindak pidana Perbankan, 20 perkara tindak pidana IKNB dan lima perkara tindak pidana Pasar Modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun.

Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha Bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan Bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki Non Performing Loan (NPL).

Dalam penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI baik tingkat pusat maupun kewilayahan, sehingga penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

OJK akan secara kontinu melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan untuk mewujudkan perlindungan terhadap lembaga jasa keuangan dan masyarakat.(***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

SKK Migas Targetkan Investasi di Tahun 2024 Mencapai Rp249 Triliun

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan total investasi sektor migas pada tahun 2024 mencapai Rp249 triliun  atau meningkat sebesar 17% dari total investasi tahun 2023 yang telah mencapai Rp 212 triliun.

“Untuk tahun 2024 ini, kami menargetkan peningkatan investasi sebesar 17% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar US$16.1 miliar atau Rp. 249 Triliun,” ungkap Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, saat acara pembukaan: Pre-IOG Supply Chain Management (SCM) Summit 2024, Rabu, (3/7) di Kota Batam, Kepri. Rangkaian Kegiatan “Pre-IOG SCM & NCB Summit 2024” di Batam, dengan Tema “Collaboration & Market Intelligence”.

Dwi Sutjipto mengatakan, untuk mencapai target Produksi Jangka Panjang, industri minyak dan gas Indonesia perlu menarik investasi yang besar.

“Tahun 2023 yang lalu, kami mencatatkan investasi sebesar US$13.7 miliar atau sebesar Rp. 212 Triliun, meningkat 13% dari investasi yang dilakukan pada tahun 2022. “Angka ini melampaui tingkat pertumbuhan investasi global yang sebesar 6.5%,” tegasnya.

Kepala SKK Migas ini menambahkan, hingga tahun 2029 nanti, industri hulu migas telah memiliki Total 133 Proyek, dengan nilai total nilai investasi sebesar US$ 3.76 Miliar atau sebesar Rp.58 Triliun.

Terkait kegiatan “Pre-IOG SCM & NCB Summit 2024” di Batam, dengan Tema “Collaboration & Market Intelligence,” Dwi Soetjipto mengharapkan, kolaborasi dan komunikasi yang terus terbangun ini, utamanya dukungan dari Pemda, dapat menjadi enabler penting dalam upaya peningkatan investasi dan aktivitas di hulu migas di Indonesia, karena kedepan tantangan yang dihadapi oleh Industri Hulu Migas Indonesia akan semakin besar.

“Kami harapkan dengan terselenggaranya acara ini, sinergisitas antara Industri Hulu Migas dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sudah terjalin baik dapat semakin meningkat,” ujarnya. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Menikmati Libur Sekolah di HARRIS Resort Barelang Batam

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Dalam rangka menikmati hari libur sekolah, para tamu yang ingin menginap di HARRIS Resort Barelang Batam bisa menggunakan paket libur sekolah.

HARRIS Resort Barelang Batam berada lokasi yang sangat strategis berada di ikon kota batam Jembatan Barelang, dengan pemandangan resort ke Pantai dan Jembatan Barelang, menjadi salah satu alasan yang bisa dijadikan untuk memilih liburan bersama keluarga.

Para tamu yang berada di Kota Batam atau kota lain bisa menikmati promo selama libur sekolah di bulan Juli 2024.

Paket yang ditawarkan selama libur sekolah dengan harga yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp1,5 juta net/malam dengan menginap di kamar HARRIS Garden View termasuk sarapan pagi di HARRIS Cafe untuk 2 Dewasa 2 Anak di bawah usia 11 tahun, 1 piring pizza dan es teh, pengalaman naik kayak untuk 2 Dewasa selama 30 menit.

Pages: 1 2 3

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri

Terimbas NPL, Kepala OJK Kepri Minta Perbankan Tingkatkan Daya Tahan Permodalan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Sektor Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.

Kinerja sektor jasa keuangan yang stabil dan terjaga ini turut berkontribusi pada perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang pada Triwulan I/2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV/2023 sebesar 4,45 persen (yoy).

Adapun Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki andil yang positif dengan pertumbuhan sebesar 8,22 persen (yoy). Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya pada Jumat (29/6/2024) pagi.

Bahkan Sinar menegaskan bahwa pada triwulan I/2024, total aset Bank Umum di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 27,97 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 8,16 persen. Selain itu, Dana Pihak Ketiga Bank Umum Kepulauan Riau tumbuh sebesar 12,23 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 7,44 persen (yoy).

Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri
Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri

“Bank Umum Kepulauan Riau juga melakukan ekspansi kredit relatif tinggi sebesar 5,98 persen (yoy) yang didominasi oleh Kredit Produktif sebesar 57,64 persen. Kredit kepada sektor UMKM tumbuh sebesar 12,61 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM Nasional sebesar 8,12 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Non Performing Loan (NPL) Gross Bank Umum meningkat dari 3,81 persen pada Desember 2023, menjadi 3,87 persen pada Maret 2024. Peningkatan NPL utamanya terjadi pada Kredit UMKM yang mengalami peningkatan dari 1,97 persen pada Desember 2023 menjadi 2,18 persen pada Maret 2024.

“Untuk itu, Perbankan diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalannya dalam menyerap potensi risiko,” katanya lagi.

Sementara itu, tambahnya, Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Kredit BPR di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 22,20 persen (yoy) pada Maret 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 8,73 persen (yoy). Adapun Dana Pihak Ketiga BPR Kepulauan Riau tumbuh sebesar 19,16 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 8,32 persen (yoy).

“Rasio NPL BPR pada bulan Maret 2024 mencapai 6,22 persen, lebih baik dibandingkan NPL BPR Nasional sebesar 10,70 persen. Namun demikian, BPR di Kepulauan Riau tetap perlu waspada terhadap kecenderungan peningkatan pada risiko kredit dan melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan cermat serta lebih selektif dalam menyalurkan kredit large exposure dan kredit sindikasi,”  tambahnya.

BPR juga perlu terus mengembangkan berbagai model bisnis yang sustain dan memiliki tingkat risiko yang sesuai dengan kapasitas permodalannya.

OJK Provinsi Kepulauan Riau pun terus mendorong BPR untuk melakukan penguatan Modal Inti, sehingga BPR dapat beroperasi secara lebih efisien, memiliki daya saing, lebih tangguh dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul serta dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian daerah. (**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri

Kepala OJK Sinar Danandjaya : Kredit Macet Sektor UMKM di Kepri Capai 3 Persenan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat, adanya peningkatan Non Performing Loan (NPL) di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyebabkan kredit macet di sejumlah lembaga Perbankan.

Tercatat ada sekitar 3 persenan kredit macet yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam. Dan jika dibandingkan tahun lalu, ada sedikit  peningkatan.

“Data kredit macet yang kita himpun hingga saat ini ada sekitar 3 persenan. Dimana jumlah ini terdapat di Batam dengan mayoritas karena adanya NPL di sektor UMKM. Mengingat, masih ada beberapa UMKM yang belum bisa bangkit pasca-Pandemi Covid secara optimal,” tegas Kepala  OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya disela-sela pengukuhannya di Radisson Golf and Convention Centre di Batam pada Jumat (28/6/2024) pagi.

Terkait hal ini, Sinar pun memiliki berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersma pihak-pihak terkait. Baik berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah maupun Swasta. Sehingga UMKM ini bisa kembali bangkit.

Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri
Sinar Danandjaya, Ketua OJK Provinsi Kepri

“Terkait NPL di sektor UMKM ini, OJK Kepri memiliki program. Yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan Pemerintah Daerah maupun Swasta. Sehingga kita dorong mereka bangkit kembali,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat berkunjung ke Batam beberpa waktu lalu. Bahkan dirinya menjelaskan bahwa pemulihan yang terlambat (lagging recovery) menjadi salah satu alasan kredit macet (non performing loan/NPL) sektor UMKM masih belum sesuai dengan harapan.

“Recovery di sektor atas lebih cepat dari pada sektor bawahnya,” ujar Mirza dalam FGD bersama Redaktur Media Massa.

Pages: 1 2

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram