Tia
KABAREKONOMI.ID – Pemerintah saat ini sedang berbahagia karena mendapat ‘durian runtuh’ atau keuntungan di tengah ancaman resesi global tahun depan. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil menyebut, keuntungan besar tersebut berasal dari ekspor nikel.
Yang menjadi pembeda kali ini adalah, nikel yang diekspor merupakan nikel hasil hilirisasi. Sehingga, komoditas ini tak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah melainkan sudah memiliki nilai tambah atawa value added.
Nilai ekspor tersebut sampai pada tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 326 triliun (kurs rupiah Rp 15.600/US$). Sepanjang 2017-2018, nilai ekspor nikel hanya mencapai US 3,3 miliar. Hal itu karena Indonesia hanya melakukan ekspor bijih nikel tanpa dilakukan hilirisasi.
“Sekarang dengan kita menyetop ekspor nikel, nilai tambahan sampai dengan 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar. Di tahun 2017-2018 itu hanya US$ 3,3 miliar,” ujarnya dikutip Sabtu, (30/10/2022).
Untuk mengulang kesuksesan dari hilirisasi nikel itu, pemerintah juga bertekad akan melakukan hilirisasi di sektor timah. Seiring dengan hal itu, ke depan ekspor timah akan dilarang.
Menteri Bahlil menyebutkan, hilirisasi terhadap nilai timah akan memberikan nilai positif bagi pembangunan nasional. Apalagi, Indonesia merupakan penghasil timah terbesar nomor ke-2 dunia setelah China.
“Sekarang hilirisasi timah baru 5%. Sudah begitu harganya dikendalikan oleh negara yang bukan penghasil timah. Kita menyetop ekspor timah untuk memberikan nilai tambah,” ungkapnya.
Namun Bahlil belum bisa menyebutkan kapan ekspor timah akan dilarang. Namun yang jelas, hilirisasi timah berbeda dengan nikel di mana, investasi dalam hilirisasi paling besar dalam hilirisasi timah membutuhkan Rp 1 triliunan.
“Kita sudah buat roadmap-nya. Lebih cepat lebih baik,” tandas Bahlil.(**)