Tia
KABAREKONOMI.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut investor dalam pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) DKI Jakarta bukan hanya berasal dari Jepang, melainkan juga dari negara lain.
Hal tersebut dikemukakan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/11/2022).
“Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris,” kata Budi.
Budi mengemukakan, Jokowi telah menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan. Jokowi, kata dia, ingin agar angkutan massal perkotaan menjadi suatu keharusan di tengah perubahan yang sudah terjadi.
“Bapak Presiden menekankan, angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” kata Budi.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (2/11/2022). (Dok. Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)Foto: (Dok. Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (2/11/2022). (Dok. Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)
Budi, menjelaskan bahwa suatu angkutan massal membutuhkan percontohan. Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.
“Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain,” katanya.
Jokowi, sambung dia, juga menekankan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Baca: Buka-bukaan Transjakarta Bidik 1,5 Juta Penumpang Tahun 2023
Menhub mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.
“Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder,” jelasnya.