KABAREKONOMI.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Muhammad Rudi mengatakan pihaknya optimistis perekonomian. Batam akan semakin ‘moncer’ pada 2023.
“Banyak [investor] yang ketemu saya tahun ini. Mereka tinggal menyelesaikan izin dan penyelesaian lahan, jika semua sudah selesai, 2023 mereka akan go,” ujarnya dalam kunjungan virtual.
Rudi menjelaskan, nilai investasi di Batam menyentuh 6,1 triliun pada se- mester I/2022. Dengan angka tersebut, PMA Batam menyumbang persentase terbesar dengan 79,16 persen dari realisasi investasi PMA di Kepri sebesar 6,4 trilun.
Dengan pertumbuhan investasi itu, dia yakin pada 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam bisa mencapai target 7%. Pada 2021 saja, perekonomian Batam mampu tumbuh 4,75% dari sebelumnya -2% pada 2020.
“Awalnya kita perkirakan 2%-3% tapi realisasinya pertumbuhan nasional 3,69%, Batam 4,75%, Batam ini daerah produksi olahan yang cukup banyak. Ketika Covid melanda, daerah lain menutup investasi, Batam justru buka lebar-lebar pintunya untuk investasi,” jelasnya.
Rudi menegaskan BP Batam berkomitmen menjaga investasi yang sudah masuk dan mempersilakan investor lain untuk masuk ke Batam. Di samping bertumpu pada industri, sektor pariwisata, katanya, akan menjadi lokomotif perekonomian Batam.
Pasalnya, Singapura dan Malaysia sudah menghentikan pembatasan sosial sehingga dia optimistis wisatawan yang datang ke Batam akan meningkat ke angka 2 juta kunjungan. Dengan pariwisata yang meningkat, inflasi yang terjaga dan proses perizinan yang mudah perekonomian Batam bakal tumbuh lebih baik.
“Ekspor kemudian akan meningkat, maka uang akan berputar lebih banyak di Batam. Kalau ini kita bisa jaga kita yakin pertumbuhan bisa capai 6% -7% tapi ini tidak lepas dari dukungan secara nasional,” tambahnya.
Dengan capaian positif pada 2021-2022, Rudi meyakini pada 2023 Batam bakal kian melejit. Semua anggaran baik Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, tuturnya, diarahkan untuk kepentingan investasi.
Salah satunya dengan membangun akses jalan yang menghubungkan semua kawasan industri agar pergerakan barang dari dan menuju Batam bakal tepat waktu sehingga menjadi salah satu daya tarik investasi. Rudi menambahkan sejak pucuk pimpinan baik di Pemko maupun BP Batam berada di bawah kendalinya, pihaknya menggabungkan kebijakan perencanaan kedua institusi tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
Hasilnya, pada 3 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur lebih terarah untuk mendukung investasi. Belum lama ini pun Rudi telah berjumpa dengan Menteri Perdagangan Singapura karena investasi Singapura di Batam menempati peringkat teratas. Pemerintahan Singapura, katanya, ingin memastikankeamanandankenyamanan para investor.
“Kami tanyakan mereka mau menambah investasi apa dan apa yang perlu kami persiapkan,” jelas Rudi. Rudi mengatakan, pembangunan di Batam memang tidak bisa dilepaskan dari Singapura.
Pihaknya ingin Pelabuhan Batu Ampar Batam bisa berperan sebagai penopang pelabuhan Singapura yang setiap tahun produktivitasnya mencapai puluhan juta TEUs. Kalau saja volume Batu Ampar bisa mencapai 5 juta TEUs, maka hal itu akan berdampak sangat positif bagi perekonomian Batam.
Untuk itu, pihaknya terus membenahi pelabuhan agar bisa melayani aktivitas bongkar termasuk dengan pemeriksaan dokumen secara virtual dengan telah menerapkan autogate.
“Salah satu hal yang saya garis bawahi soal cost pelabuhan. Persoalan ini sudah cukup lama dan kalau bisa kita selesaikan. Saat ini kami tengah membenahi Pelabuhan Batu Ampar agar bisa memainkan peran sebagai penopang pelabuhan Singapura serta menunjang investasi dari Singapura di Batam,” jelasnya.
Rudi melanjutkan BP Batam juga menargetkan investasi sektor pendidikan khususnya kesehatan. Baru-baru ini, BP Batam turut serta dalam rombongan Kementerian Perekonomian yang berkunjung ke Inggris untuk menarik investasi sektor pendidikan.
Harapannya, akan ada kunjungan balasan dari Inggris dan investasi itu bisa terealisasikan. Dengan adanya pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berstandar global, orang Indonesia tidak perlu lagi ke negara tetangga untuk layanan kesehatan. (ilm)