bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) di Kota Batam beberapa Waktu lalu, menarik perhatian banyak pihak. Mengingat, sulitnya mendapatkan pasokan menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat.
Bahkan banyak pihak menilai ada kesan ‘sesuatu’ dari kelangkaan gas elpiji yang terjadi di wilayah Kota Batam tersebut. Walhasil PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama institusi terkait, langsung melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam penyaluran gas bersubsidi.
Meski demikian, kondisi tersebut kiranya tidak sampai terjadi jika ada semacam sistem pendistribusian yang jelas, transparan dan terintegrasi dengan baik mulai dari pusat hingga pangkalan.
Untuk itu, digitalisasi penyaluran gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) kiranya menjadi sebuah langkah jitu dan terdepan dalam memudahkan proses pendistribusiannya.
Hal tersebut diungkapkan Rikson P. Tampubolon, S.E., M.Si., Akademisi Institut Indobaru Nasional Batam yang juga Direktur Eksekutif Batam Labours and Public Policies saat dihubungi melalui pesan singkat elektronik pada Selasa (1/10/2024) siang.
Pria berkacamata ini juga menegaskan, digitaliasasi penyaluran dan pendistribusian gas elpiji 3 kg menjadi sebuah keharusan dan wajib di era yang sudah serba digitaliasasi.
“Yang jelas, momentum ini kiranya menjadi sebuah kemajuan dalam proses layanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga persoalan seperti ini tidak selalu berulang. Dan tentunya dibutuhkan Kerjasama semua pihak,” tegas Rikson.
Pihaknya juga menekannya agar pihak pertamina menjelaskan soal kelangkaan gas yang terjadi ini secara ‘terang-menderang’. Apakah disebabkan oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan, atau masalah distribusi kepada masyarakat.
Selain itu, dibutuhkan tindakan hukum yang jelas dan tegas bagi distributor yang masuk dalam kategori ‘nakal’ yang melakukan praktek distribusi diluar ketentuan yang sudah ada.
“Sehingga ada efek jera. Terlebih lagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan menyangkut hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Kita harus sensitif dan peduli terhadap persoalan ini. Kedepankan transparansi dan akuntabilitas soal distribusi gas di kota Batam,” tegasnya.
Untuk itu, tambahnya, peran serta dari masyarakat sangat diharapkan partisipasinya dalam melakukan pengawasan.
“Saya kira ini tentunya lebih efektif. Apakah kanal aduan masyarakat sekarang ini sudah berjalan atau tidak? Disamping itu, persoalan kelangkaan gas ini tentunya akan membuat kenaikan harga gas yang dapat memicu inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu, kelangkaan ini dapat mengganggu operasional usaha kecil dan menengah, yang berkontribusi besar terhadap ekonomi local,” tutupnya. (iman)