OJK : Peningkatan Inklusi Keuangan Jadi Kunci ‘Sukses’ Kurangi Kemiskinan

OJK : Peningkatan Inklusi Keuangan Jadi Kunci ‘Sukses’ Kurangi Kemiskinan

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan untuk mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan percepatan inklusi keuangan penting lantaran bisa sekaligus mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.

“Ini menjadi tujuan kita untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat kita, melalui percepatan integrasi ke dalam perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Mahendra di sela Seminar ASEAN Festival 2023 bertajuk Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN, Kamis (24/8/2023).

Dijelaskan, visi ASEAN 2025 mengenai inklusi keuangan sendiri adalah menyasar penurunan rata-rata eksklusi keuangan di ASEAN menjadi 30% dari 44 %, atau meningkatkan persentase inklusi keuangan menjadi 70% serta meningkatkan kesiapan infrastruktur inklusi keuangan menjadi 85%.

Untuk itu, OJK akan terus mendorong kualitas inklusi keuangan melalui peningkatan program literasi keuangan yang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa OJK menjalankan sejumlah program dan kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

“Inklusi keuangan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan OJK terus menggenjot pelaksanaan berbagai program kerja inklusi keuangan antara lain melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini sudah mencapai 495 TPAKD di 34 provinsi,” imbuh Friderica.

OJK secara konsisten terus melakukan inovasi untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh daerah dengan menerapkan program Ekosistem Keuangan Inklusif yang sudah terbentuk di 35 desa. (**)