KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencanangkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Pencanangan program ini ditandai dengan penekanan totem oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Komisi XI Indah Kurnia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono dan Agusman.
“Program ini juga akan memberikan multiplier effect melalui peran duta dan agen literasi dan inklusi keuangan,” kata Mahendra di JiExpo Kemayoran Jakarta pada Kamis (22/8/2024).
Mahendra menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar, dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terkait mengorkestrasi gerakan nasional tersebut. Adapun, program Gencarkan akan menjangkau seluruh kabupaten/kota melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah.
Dalam hal ini, OJK mendorong kegiatan dilaksanakan secara terarah dengan menyasar semua kelompok prioritas.
OJK akan mendorong pembentukan dua juta duta dan agen literasi serta inklusi keuangan untuk menjadi garda terdepan program Gencarkan.
Selain itu, program Gencarkan juga akan dilakukan secara multi kanal dengan menggencarkan edukasi melalui media sosial dan jaringan atm, serta kanal digital lainnya yang akan menjangkau setidaknya 50 juta masyarakat.
“Dengan tekad demikian, kami harap program ini akan meningkatkan pemahaman sekaligus penggunaan produk dan layanan keuangan,” kata Mahendra.
Pada tahun 2025 mendatang, OJK menargetkan setidaknya 90 persen pelajar memiliki tabungan melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan program Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda), termasuk kepemilikan rekening baru bagi 2,5 juta mahasiswa dan pemuda.
Di samping itu, OJK akan mendorong akses kredit UMKM melalui kredit pembiayaan melawan rentenir, sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur, serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh sepertiga kelompok penyandang disabilitas.
“Kami mengharapkan indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98 persen pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Mahendra.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen. (***)