KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Pertamina Gas Negara (PGN) mengungkapkan manfaat program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas bagi masyarakat dan juga pemerintah.
Maka dari itu, diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) bisa bergotong-royong dalam mengembangkan program ini.
Menurut Rosa Permata Sari, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk, jargas ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kemandirian energi. Sebab, saat ini Indonesia masih mengimpor LPG dengan jumlah besar.
“Manfaat bagi pemerintah seperti apa? Mengurangi subsidi dan impor LPG,” kata Rosa dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU” di Jakarta baru-baru ini.
Narasumber lain yang hadir dalam FGD diantaranya Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan, Head of Oil and Gas Commercialization Division SKK Migas Rayendra Sidik, Analis Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Anjas Bandarso, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Adrian Priohutomo, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi LPG Indonesia saat ini sekitar 1,9 juta ton per tahun.
Sementara itu, konsumsi dalam negeri mencapai 8,3 juta ton setahun. Maka dari itu, implementasi jargas diharapkan bisa mengurangi impor LPG tersebut.
Selain itu, program jargas ini juga akan membuat penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan LPG subsidi (gas melon 3 kg).
“Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya bisa menjadi lebih tepat sasaran dalam bentuk infrastruktur yang tadi kita bangun. Kemudian ini juga tentu akan bermanfaat untuk memperbaiki current account deficit pemerintah,” beber dia.
Lebih lanjut, Rosa juga menyebutkan bahwa jargas ini dapat mendukung optimalisasi proses produksi dan meningkatkan daya saing dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah.
Bukan hanya itu, proyek pembangunan jargas berpotensi menyerap 83.000 tenaga kerja, baik sebagai kontraktor maupun pengawas proyek. Bahkan, jargas juga akan menghemat anggaran rumah tangga. Sebab, harga jargas lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi (tabung 12 kg).
“Apa yang maksud dengan saving untuk rumah tangga? Kalau kita bandingkan dengan bahan bakar substitusi yang harusnya dibeli oleh masyarakat non-subsidi itu adalah yang 12 kg. Itu rata-ratanya kan di Rp 15.833 per kilogram,” papar Rosa.
Rosa juga menerangkan bahwa penggunaan jargas ini sebetulnya lebih memudahkan masyarakat ketimbang menggunakan gas LPG. Pasalnya, jargas lebih praktis digunakan dengan hanya membuka tutup valve, tidak perlu repot menggunakan tabung, lebih aman, dan tersedia 24 jam non-stop. (***)