bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Berbicara di depan para pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Batam, H Muhammad Rudi yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota Batam saat itu, langsung menyampaikan target pemerintahannya.
Tahun itu, tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam baru Rp2,3 triliun.
Ia pun bertekad. “Nanti, sepuluh tahun lagi, APBD Batam harus naik dua kali lipat. Harus jadi Rp4 triliun,” katanya.
Bagaimana caranya? Menaikkan pendapatan daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan menekan biaya-biaya yang tak perlu.
Untuk menaikkan anggaran, Rudi mengintensifkan pendapatan, memaksimalkan sektor-sektor pendapatan sekaligus mencari pendapatan di sektor baru.
Sementara untuk mencegah kebocoran, Rudi melakukan digitalisasi pelaporan. Misalnya pemasangan tapping box di dalam rangka pengawasan pajak daerah, khususnya pendapatan dari pajak restoran dan usaha kuliner lainnya.
Di sektor penghematan dan penekanan biaya, Rudi membatasi perjalanan dinas. Tak boleh ada pejabat atau pegawai melakukan perjalanan tanpa izin Kepala daerah.
Penghematan juga dilakukan dengan tak adanya pengadaan alat tulis kantor (ATK) di kegiatan-kegiatan atau proyek, tapi dipusatkan di OPD masing-masing.
Honor pegawai yang biasanya ada di setiap kegiatan juga dipotong. Sebagai gantinya, pegawai diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan daerah.
Langkah-langkah ini mampu menaikkan pendapatan daerah dan menekan kebocoran.
Hasilnya, juga bisa dirasakan langsung masyarakat dengang masifnya pembangunan di Batam selama Rudi memimpin.
APBD Batam sampai anjlok akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun. Di tahun 2021, APBD Batam berkurang, tapi naik lagi di tahun selanjutnya.
Untuk tahun 2025 yang pengajuaanya sudah disampaikan ke DPRD Batam, APBD Batam sudah di atas Rp4,13 triliun.
Artinya, belum 10 tahun menjadi Wali Kota Batam, target Rudi dan janjinya kepada masyarakat untuk menaikkan APBD Kota Batam sudah tercapai. (****)