air bersih

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Sejumlah Politisi di Batam dan Provinsi Kepri meminta kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola air bersih saat ini.

Mengingat, persoalan suplai air kerap tidak maksimal dirasakan warga Batam pasca-terjadi pengalihan pengelolaan dari sebelumnya.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi santai bertemakan ‘Air Mengalir Sampai Mana?’ yang dihadiri Nuryanto, Ketua DPRD Batam; Immanuel Dermawan Purba, Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri ;Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPC Gerindra Batam; Chris Topan, Sekretaris DPW PPP Kepri dan Lik Khai Bendahara DPD Nasdem Batam, Kamis (11/5/2023).

Para narasumber yang hadir berpandangan sama, bahwa air sebagai sumber kehidupan merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi secara maksimal bagi masyarakat, khususnya warga Batam.

Padahal Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, telah memberikan atensi dan ketegasan kepada pihak pengelola air tersebut. Hingga kini jawaban dan solusi dari persoalan tersebut masih dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Sekretaris DPW PPP Kepri, Chris Topan mengatakan, persoalan suplai air yang menahun kerap dirasakan warga Batam.

Menurutnya, pelayanan yang tidak maksimal dari BP Batam melalui mitra pengelola patut dievaluasi guna memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Bahkan katanya, bila tidak mampu pihak pengelola dapat dikenakan sanksi pinalti hingga pergantian.

Dengan persoalan ini, lanjutnya, jangan sampai karena adanya kontrak kerja sama mengenyampingkan hajat masyarakat dan membuat warga mengeluh akibat kekurangan air.

“Ya kalau memang tidak mampu evaluasi. Kalau memang kontraknya harus ada pinalti, ya lakukan ganti dengan yang lain yang lebih layak dan mampu,” ucapnya.

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkeliling ke Tanjung Uncang, tepatnya kawasan rusun.

Ada warga yang dalam kondisi hamil harus mengangkat air dengan ember karena air tak mengalir, lalu warga itu kelelahan dan mengalami keguguran.

“Kan ini menyedihkan. Hanya karena air kemudian nyawa jadi terancam,” ucapnya dalam sesi dialog.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat lebih peka dan bertanggungjawab mengevaluasi pihak pengelola agar persoalan suplai air di Batam segera teratasi.

“Harapan kita, persoalan air ini dapat segera diselesaikan. Pemerintah harus lebih sensitiflah atau orang-orang yang mengelolanya. Tanggungjawab ini bukan hanya sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi ini bicara hidup, maka amanahlah,” sebut Chris.

Senada, Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri Immanuel Dermawan Purba menuturkan, persoalan suplai air di Batam ini berdampak signifikan dirasakan para buruh.

Perkiraannya dari 1,2 juta data penduduk Batam, 80 persen merupakan kelompok buruh atau pekerja, khususnya di kawasan Tanjung uncang, Kabil dan Sekupang.

Pihaknya mendapati, lemahnya pelayanan suplai air kepada warga dilandasi atas kesalahan proses awal penunjukan kepada pihak pengelola air yang baru.

Dengan problem saat ini, pihaknya menilai, pihak pengelola tidak mampu atau kompeten dalam mengelola bisnis air di Batam.

“Ini bahaya, karena tidak ada orang yang mampu hidup tanpa air. Sudah berapa banyak orang yang tersiksa bertahun-tahun menampung air di malam hari,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, pihaknya turut mempertanyakan fungsi kontrol legislatif, baik pusat hingga ke daerah, guna menjawab aspirasi dari masyarakat.

“Jujur saja saya katakan, aspirasi masyarakat kemana harus disalurkan. Yang lucunya nanti, Wali Kota Batam bertanya terhadap rakyatnya, Kepala Otorita Batam yang menjawab”

“Fungsi kontrol itukan di DPR, seperti yang disampaikan Ketua DPRD Batam tadi. Itu melalui Komisi VI DPR RI, terus mau seperti apa kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto S.H., M.H mengatakan kebutuhan air bersih di Kota Batam saat ini juga memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Yakni pertambahan jumlah penduduk yang saat ini kian bertambah.

“Pertanyaannya, bagaimana kesiapan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pengelola air di Batam ini bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan air bersih ini. Baik dalam sisi kualitas maupun kuantitasnya,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan alasan teknis dan sebagainya yang dihadapi oleh BP Batam dan Pengelola air bersih saat ini. Mengingat, pihaknya belum bisa mengetahui secara pasti problematika yang muncul dan dialami.

“Jujur, terkait permasalahan inti yang terjadi saat ini pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Makanya tadinya saya kira bakal ada penjelasan secara detail dari pengelola air dan BP Batam dalam momen kali ini. Sehingga bisa mendapatkan penjelasan secara rinci, namun institusi tersebut ternyata tidak hadir,” tegasnya.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan ini mengaku telah melakukan diskusi dengan Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam HM Rudi, dan diketahui akan kondisi perpipaan yang sudah dalam kondisi tua dan berumur. Sehingga diperlukan adanya perbaikan maupun revitalisasi serta adanya investasi baru.

Pihaknya pun menegaskan memaklumi dan mengerti kondisi yang ada. Akan tetapi, BP Batam dan Pengelola air bersih saat ini harus bisa segera mungkin untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik. Dan jangan sampai menunggu masyarakat kecewa dan marah.

“Problem ini yang saya tangkap adalah, permasalahan ini muncul pasca-adanya peralihan dari pengelola air yang lama (ATB,red) ke pengelola baru. Dan kami berharap setelah peralihan ini, BP Batam dan Pengelola air baru ini bisa menambah modal untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga tidak sampai memunculkan masalah baru,” terangnya.

Dan jika layanan air bersih masih dalam kondisi ini, tentunya akan berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

“Jika seperti ini terus, investor bisa lari. Untuk itu, kami dari DPRD Batam akan mendorong, siapa pun Pengelolanya harus bertanggung jawab dan memberikan solusi yang terbaik. Kami juga mendorong Wali Kota Batam Ex Officio BP Batam untuk bisa bertindak tegas dan ‘menyentil’ pejabat maupun institusi terkait ini untuk bisa bekerja maksimal. Kalau negara saja tidak hadir dalam memenuhi kebutuhan warganya, kan jadinya aneh serta menyalahi perundangan-undangan yang ada,” tegasnya.

Sementara Lik khai, Bendahara DPD Nasdem Batam menilai, dengan persoalan suplai air yang tidak optimal dan belum teratasi ini akan menjadi penghambat bagi dunia investasi di Batam.

Menurutnya, penamaan Batam sebagai kota industri atau kota modern belum layak untuk disandang Batam, apabila layanan utama seperti air dan listrik belum dapat teratasi.

Hal ini menunjukkan, keberadaan Batam dalam segitiga arus perkembangan industri dengan Johor dan Singapura akan semakin melemah.

Lik Khai mengungkapkan, hampir setiap hari informasi gangguan pelayanan air tersebar dan dirasakan oleh masyarakat di setiap wilayah di Batam.

“Yang menjadi pertanyaan kita, pertanggungjawabannya dimana. Saya hanya harapkan BP Batam sama Moya bisa duduk bersama, klarifikasi sampaikan ke publik apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya jelas,” serunya.

Untuk mengatasi ini, ia berharap elemen masyarakat dan DPRD Batam dapat menyamakan suara dan tidak tinggal diam meminta kejelasan dari pihak pengelola air.

“Kita harus kompak dan tidak bisa lagi duduk diam. Ini tidak boleh berkepanjangan terus. Nanti mereka merasa tidak berdosa. Kita harus selesaikan masalah air ini, karena ini kebutuhan kita bersama,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Nyanyang Haris Pratamura Ketua DPC Gerindra Batam menyebutkan, pihaknya selaku Komisi III DPRD Provinsi Kepri telah dua kali melayangkan surat ke pihak pengelola air di Batam.

Dalam agenda rapat itu, pihaknya mengaku, baik BP Batam maupun PT Moya secara bergantian mangkir dari undangan yang diberikan.

Ia mengatakan, undangan yang ditujukan bertujuan untuk mendengar langsung penyebab persoalan tidak maksimalnya layanan suplai air di Batam.

“Dari Komisi III sudah dua kali memanggil. Pertama dari BP Kawasan tidak hadir, keduanya dari manajemen Moya juga tidak hadir. Padahal masyarakat menunggu solusi atau jawaban atas persoalan ini,” ungkapnya.

Sebagai upaya dorongan, pihaknya pun mengaku akan bersurat dan mengunjungi Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat ini.

“Memang mereka bertanggungjawab langsung ke Komisi VI DPR RI. Tapi kita sebagai masyarakat Batam yang merasa dirugikan. Seharusnya mereka kan mengadu dulu ke DPRD Batam, lalu DPRD Provinsi dan DPR RI. Mungkin nanti kami akan datang ke Komisi VI DPR RI untuk menanyakan persoalan ini,” pungkasnya.