Tag:

Apindo Batam

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid

Membebani Pekerja dan Pengusaha, APINDO Batam Tolak Rencana Penerapan Pemotongan Tapera

bahar May 30, 2024

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Dianggap membebani pekerja maupun pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam dengan tegas menolak rencana penerapan pemotongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah.

“Sejak awal APINDO telah menegaskan penolakan atas program ini. Mengingat, hal ini sangat memmberatkan pekerja maupun pengusaha,” jelas Ketua APINDO Batam Rafki Rasyid pada Kamis (30/5/2024) pagi.

Pihaknya juga menilai Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru. Tercatat, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja (pengusaha,red) sebesar 18,24 persen – 19,74 persen dari penghasilan pekerja.

Rinciannya, pertama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Berdasarkan UU No. 3/1999 Jaminan Hari Tua 3,7 persen. Jaminan Kematian 0,3 persen. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,241,74 persen, dan Jaminan Pensiun 2 persen.

Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan UU No.40/2004 SJSN Jaminan Kesehatan 4 persen.

Cadangan Pesangon berdasarkan UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8 persen.

Adanya pemotongan Tapera ini akan jadi beban semakin berat dengan adanya depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

“Menurut kami, pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sesuai PP maksimal 30 persen atau Rp138 Triliun, maka aset JHT sebesar Rp460 Triliun dapat digunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan Pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya.

“Untuk sikap lebih lanjut kita menunggu arahan lebih lanjut dari DPN APINDO menyikapi kebijakan baru ini,” terangnya.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020. (*)

May 30, 2024 0 comment

Aturan Baru, Ketua APINDO Batam Minta Pembayaran THR Tidak Boleh Dicicil

bahar March 27, 2024

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam meminta kepada pengusaha untuk mengikuti aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya sesuai dengan SE Menaker RI Nomor M/2/HK.04/III Tahun 2024.

Hal ini ditegaskan Ketua APINDO Kota Batam Rafki Rasyid beberapa waktu lalu. Bahkan menurutnya, THR harus dikeluarkan oleh perusahaan minimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M.

“Sehingga, seminggu sebelumnya itu jatuh pada tanggal 4 April 2024. Dan itu batas akhir paling lambat pembayaran THR dari pengusaha kepada karyawannya. Oleh karenanya, Apindo Kota Batam mendukung imbauan Disnaker Batam terkait itu dan akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha untuk membayar THR tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Rafki.

Selain itu, tambahnya, untuk pembayaran THR itu sendiri tidak boleh lagi dilakukan dengan cara mencicil. “Jadi diwajibkan dibayarkan penuh,” tegasnya.

Pengusaha bisa juga membayarkan THR lebih cepat dari tanggal yang ditentukan pemerintah. Pengusaha juga bisa memberikan nilai THR yang melebihi nilai yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Kata dia, tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dengan loyalitas karyawan yang meningkat tentunya akan berbanding lurus dengan kinerja para karyawan tersebut sehingga dampaknya akan positif bagi pengusaha juga.

“Namun tentunya semua dipulangkan pada kemampuan pengusaha dalam melaksanakan pembayaran THR tersebut,” ujar dia.

Apindo Batam turut mengimbau, jika ada pengusaha yang kesulitan membayar THR tahun 2024 ini untuk melapor ke Disnaker Batam agar dicarikan solusi bersama sama.

“Jangan sampai pengusaha mengambil keputusan sendiri yang bisa merugikan perusahaan. Apindo bersama dengan Disnaker dan serikat pekera atau buruh akan bersama-sama mengawasi pembayaran THR setiap tahunnya. Selama ini, di Batam tidak ada masalah berarti dalam pembayaran THR. Kami berharap tahun ini akan lebih lancar dan tidak ada kendala berarti,” katanya.(***)

March 27, 2024 0 comment

APINDO Batam: Kenaikkan UMP Wujud Nyata Pemerintah Tak Patuh PP 36/2021

bahar November 29, 2022

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah mengumumkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Kepri 2023 sebesar 7,51 persen atau sebesar Rp3.279.000. Namun kenaikkan ini, sangat disayangkan oleh pengusaha, karena tidak patuh kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021.

“Kita menyayangkan semua ini. Dan ini menunjukkan bahwa Gubernur tidak patuh kepada peraturan pemerintah No 36 tahun 2021,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Rifki Rasyid, Selasa (29/11/2022) pagi.

Pihaknya pun melihat, kebijakan ini lebih kepada kebijakan politis dan bukan pada pertimbangan ekonomi.

Mengingat, UMP dinaikkan dengan tinggi di saat sektor ekonomi belum pulih sepenuhnya akibat Pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 nanti.

Kebijakan kontra produktif karena tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi di Kepri. “Kita tentu kecewa dengan kebijakan ini,” tambahnya.

Pihaknya pun menganggap penetapan UMP Kepri tersebut melanggar PP 36 tahun 2021 yang masih berlaku. Sehingga APINDO Batam mempertimbangkan untuk menggugat keputusan Gubernur tersebut ke PTUN.

Begitu juga jika nanti UMK Batam ditetapkan keluar dari PP 36 tahun 2021, maka kemungkinan juga akan kita lakukan gugatan ke PTUN.

Pihaknya berharap investor di Kepri dan Batam untuk tetap tenang menyikapi keputusan Gubernur yang keluar dari aturan pemerintah ini. Perusahaan bisa tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku yaitu PP 36 tahun 2021 nantinya, ketika melakukan gugatan UMP ini. Begitu juga untuk UMK Batam.

“Jika kebijakan Gubernur keluar dari koridor hukum yang berlaku, maka kita akan berpegang pada aturan yang berlaku yaitu PP 36 tahun 2021. Kita akan himbau perusahaan perusahaan di Batam untuk tidak mengurangi tenaga kerjanya agar pengangguran tidak meledak,” tegasnya. (ilm)

November 29, 2022 0 comment