Tag:

Bapenda Kepri

Menangkan Sengketa Pajak Air Permukaan, Bapenda Kepri Minta ATB Lunasi ‘Hutang’ Rp48 Miliar

bahar June 4, 2024

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengumumkan kemenangan atas sengketa pajak air permukaan dengan PT. Adhya Tirta Batam (ATB). Saat ini, upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kepri telah sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Dimana Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh PT. Adhya Tirta Batam dalam hal ini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Bapenda Kepri sebagai Termohon Peninjauan Kembali, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan yang diajukan oleh PT. Adhya Tirta Batam.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, memperkuat putusan dari Pengadilan Pajak.

Untuk itu, Bapenda Kepri meminta agar PT. Adhya Tirta Batam dapat segera melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pajak air permukaan kurang bayar untuk masa pajak bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018.

“Jumlah pokok kurang bayar dan sanksi administrasi jumlahnya mencapai Rp. 48.662.612.852,12. Dimana pelunasan hutang ini bukan hanya akan menyelesaikan kewajiban PT. Adhya Tirta Batam kepada Pemerintah Provinsi Kepri saja. Akan tetapi membawa manfaat yang signifikan bagi Pemerintah dan masyarakat Kepri secara keseluruhan,” tegas Diky Wijaya.

June 4, 2024 0 comment

Bea Balik Nama Kendaraan Gratis, Bapenda Kepri Imbau Warga Manfaatkan ‘Pemutihan’

Tia May 22, 2023

written by

Tia

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) kedua di tahun 2023.

Tujuannya, untuk meningkatkan minat wajib pajak balik nama dan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor atas nama sendiri di wilayah Provinsi Kepri.

Untuk itu, Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan BBNKB kedua ini.

“Sebenarnya masyarakat sudah tidak perlu bingung karena aturannya sudah jelas. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor pelayanan Samsat terdekat dan melakukan balik nama dan tidak dipungut biaya sama sekali dan itu langsung diproses,” kata Diky, dikutip dari Antara, Jumat (19/5/2023).

Adapun syarat dokumen yang harus dibawa saat mengikuti Program Bebas BBNKB Kedua di antaranya, KTP pemilik kendaraan pertama, KTP asli yang akan dibalik namakan, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, kwitansi pembelian bermaterai, surat jual beli bermaterai, cek fisik kendaraan di Polda.

Kemudian bukti bayar asli yang sudah melakukan pembayaran FTZ (berlaku untuk yang mengurus FTZ), serta fotokopi KTP penjual dan pembeli, kwitansi penjualan, surat jual beli, BPKB, STNK.

Ia menyampaikan hingga saat ini sudah sekitar 25 persen warga Kepri yang menggunakan Program Bebas BBNKB Kedua. Bahkan pihaknya melakukan sosialisasi secara rutin terkait Program Bebas BBNKB Kedua.

“Sosialisasinya kami sampaikan kepada masyarakat pentingnya balik nama. Karena program ini memang gratis” ujarnya

“Kemudian supaya aman dan nyaman dalam berkendara terkait masalah tilang elektronik karena memang konteksnya kita kerja sama dengan Ditlantas Polda Kepri terkait tilang elektronik itu, sehingga adanya program ini otomatis kendaraan itu menjadi milik sendiri,” sambung Diky. (omk)

May 22, 2023 0 comment

1.417 Unit Kendaraan Manfaatkan Program Bebas Bea Nama

Tia February 18, 2023

written by

Tia

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Bapenda Kepri) mencatat pemilik 1.417 unit kendaraan bekas, memanfaatkan program bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama Januari 2023.

Kepala Bapenda Kepri Reni Yusneli, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan pemilik kendaraan bekas di Kota Batam paling banyak memanfaatkan program BBNKB gratis tersebut, dibanding Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

“Di Batam ada 1.000 unit kendaraan bekas yang balik nama sesuai dengan nama pemilik sekarang, Tanjungpinang 214 unit, Karimun 127 unit, Bintan 63 unit, Lingga 3 unit dan Natuna 10 unit,” ujarnya sebagaimana dilansir antara.

Menurut dia, program tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik kendaraan bekas di Kepri. Padahal program tersebut menguntungkan bagi pemilik kendaraan bekas.

Keuntungan yang diperoleh, yakni tidak mengeluarkan biaya untuk balik nama kendaraan, lebih mudah menjual kendaraan, mempermudah klaim asuransi kecelakaan, dan menghindari tindak pidana terkait kendaraan yang dimiliki.

Pemprov Kepri kehilangan pendapatan dari BBNKB kendaraan bekas tersebut. Namun pemerintah memperoleh data akurat terhadap kendaraan bekas yang diperjualbelikan.

Dalam program itu, kata dia, nilai BBNKB terhadap 1.417 unit kendaraan bekas mencapai Rp920,9 juta unit, dengan rincian Batam Rp668,4 juta, Tanjungpinang Rp132,3 juta, Karimun Rp79,1 juta, Bintan Rp32,5 juta, Lingga Rp2,2 juta, dan Natuna Rp6,3 juta.

Sedangkan tahun 2022, kata dia lagi, pendapatan daerah yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp351,5 miliar.

“Pemprov Kepri memang tidak mendapatkan BBNKB terhadap kendaraan bekas, namun administrasi terhadap wajib pajak kendaraan semakin baik. Identitas pemilik kendaraan merupakan data penting dalam menganalisis penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan,” ujarnya pula.

Reni Yusneli menuturkan bahwa program pembebasan BBNKB terhadap kendaraan bekas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 68 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022.

Subjek pembebasan BBNKB terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah.

“Para pemilik kendaraan bekas agar segera memanfaatkan program pembebasan BBNKB ini,” ujarnya lagi. (***)

February 18, 2023 0 comment