Home » bawaslu
Tag:

bawaslu

Bawaslu Minta Klarifikasi Ketua Panitia Pesta Budaya Bangso BBM.’Diperiksa Hampir 4 Jam’

by bahar
written by bahar

Batam – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri melalui Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi terkait Pesta Budaya Bangso Batak Marsada (BBM) yang digelar pada 2-3 November 2024 lalu di Dataran Engku Putri, Batam Center.

Terpantau, Ketua Panitia Pelaksana Pesta Budaya Bangsa Batak, Rusmini Simonangkir datang dan memberikan klarifikasi mengenai kehadiran tokoh-tokoh politik dalam Pesta Budaya Bangso Batak tersebut.

Saat ditemui awak media, pasca-menjalani pemeriksaan hampir 4 jam, Rusmini menegaskan bahwa acara tersebut sepenuhnya merupakan kegiatan budaya dan tidak ada agenda politik di baliknya.

“Acara ini sudah kami rencanakan jauh sebelumnya dan memang tidak ada unsur kampanye politik. Semua yang hadir, termasuk tokoh seperti Pak Ansar, Pak Amsakar, dan Ibu Li Claudia, diundang sebagai tamu kehormatan karena acara ini bersifat budaya,” ujar Rusmini, Rabu (13/11/2024).

Rusmini menjelaskan bahwa dia telah dipilih oleh ketua marga-marga Batak untuk menjadi ketua pelaksana dan bertanggung jawab penuh atas jalannya acara.

Dalam kesempatan tersebut, Rusmini juga menegaskan bahwa undangan untuk para tamu, termasuk tokoh masyarakat, disampaikan secara lisan dan tidak ada unsur politik dalam undangannya.

“Undangan kami kirimkan secara lisan melalui ajudan. Mereka datang hanya sebagai tamu, tanpa ada niat untuk memperkenalkan diri atau melakukan kampanye. Mereka hadir untuk mendukung acara budaya ini,” tambah Rusmini.

Sebagaimana diketahui, Acara Pesta Budaya Bangsa Batak yang dihadiri oleh lebih dari 32 tim dan masyarakat Kota Batam ini, menampilkan berbagai kegiatan budaya Batak, seperti lomba nyanyi lagu Batak, tortor massal, dan pertunjukan lainnya.

Rusmini berharap kegiatan ini dapat memperkenalkan budaya Batak lebih luas, terutama kepada generasi muda.

“Tidak ada yang mengarah pada kampanye atau kegiatan politik dalam acara ini. Kami telah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perencanaan awal kami,” ujar Rusmini, menanggapi pertanyaan terkait potensi kesalahpahaman yang muncul akibat kehadiran beberapa tokoh politik.(****)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Hasilkan Pemimpin Berkualitas, Warga Diminta Tolak Politik Uang di Pilkada Kepri

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Provinsi Kepri menjadi perhatian serius semua pihak. Mengingat, hal ini sangat merusakan tatanan demokrasi.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk bisa mengambil peran dalam memilih calon-calon pemimpin yang sesuai dengan kualitas dan integritas, bukan karena uang yang ditawarkan.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah narasumber dalam sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri yang digelar di Ballroom Asialink Hotel Pelita Batam beberapa waktu lalu.

Bahkan Denny Siallagan, narasumber dalam sosialisasi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang, demi menghasilkan pemimpin kualitas dan berintegritas

“Politik uang dapat merusak proses demokrasi karena mengurangi kesempatan bagi calon pemimpin yang berkompeten untuk dipilih secara adil. Ia menegaskan bahwa politik uang hanya memberikan keuntungan sesaat tetapi berdampak buruk bagi masa depan daerah,” tegasnya.

Denny juga menegaskan tingkat kompetisi yang tinggi secara linier akan berpengaruh terhadap potensi tingginya praktik politik uang.

Berdasarkan Hasil rilis exit poll Indikator menunjukan bahwa, pemilih yang permisif atau menerima politik uang sebagai hal yang wajar pada pemilu 2024 mencapai 46,96% atau hampir dari separuh jumlah pemilih.

Dan jumlah ini meningkat dari Pemilu 2019, dimana jumlah pemilih yang permisif terhadap politik uang sebesar 33 persen.

“Selain itu, politik uang juga dapat mempengaruhi pilihan politik warga. Bahkan tercatat, sebanyak 35,1 persen pemilih mengaku akan memilih kandidat yang memberikan uang atau hadiah. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dari pemilu 2019 di mana pemilih yang terpengaruh politik uang hanya pada kisaran 10,2%,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Dr. H. Ngaliman, SE, M.S.i, Dosen Universitas Batam yang juga Aktivis Kepemiluan menegaskan bahwa jika masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung adil dan jujur, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas tentunya praktik-praktik politik uang harus dihindari. Dan menetapkan pilihan tanpa harus mengandalkan politik uang.

“Untuk itu, masyarakat harus paham dan sadar akan bahaya dari praktik uang ini. tidak saja akan menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilihannya, namun juga akan menimbulkan praktik korupsi nantinya. Jadi, jangan bermimpin korupsi bisa diberantas jika masyarakat permisif dengan politik uang,” terangnya.

Oleh karena itu, pendidikan Politik menjadi sebuah keharusan. Mengingat, proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting.

“Warga negara harus diberikan edukasi, agar mereka dapat mengikuti proses pemilu dengan baik. Dan tidak memilih calon dengan menuntut pemberian material. Untuk itu,sosialisasi ini sangat penting,” tegasnya. (iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Praktik Money Politik Non-Tunai Jadi Perhatian Serius Bawaslu

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai potensi politik uang melalui transaksi non-tunai di momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Provinsi Kepri.

Fentje Bawengan, narasumber di kegiatan sosialisasi pengawasan Pilkada tahun 2024 yang digelar di Asialink Hotel Pelita Batam menegaskan, saat ini beragama transaksi pembayaran sudah mengarah pada ekosistem digital.

Dan dugaan money politik secara non tunai ini menyusul perkembangan dunia digital yang kian pesat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

“Dahulu, politik uang dilakukan menggunakan kantong plastik berisi uang hingga di dalam amplop. Namun seiring perkembangan zaman, modus praktik politik uang mengalami perubahanke arah digitalisasi. Bisa melalui transfer ke rekening hingga ke aplikasi dompet digital.Dan hal ini sedikit banyak menyulitkan nantinya,” tegasnya dihadapan peserta.

Untuk itu, tambahnya, hingga saat ini Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama-sama mengawasi transaksi digital yang mengarah pada money politik di momen Pilkada ini. Dan mudah-mudahan Bawaslu akan bisa mengawasi hingga pada tingkatan transaksi digitalnya.

Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai praktik politik uang melalui transaksi digital. Dimana Penerima dan yang mentrasfer dipastikan bakal mendapakan sanksi pidana yang jelas, dan sesusi aturan yang ada.

“Pengawas pemilu sudah menyiapkan kerja sama dengan sejumlah platform pembayaran digital. Hal itu ditujukan memantau dugaan transaksi mencurigakan. Dan kami juga berharap masyarakat melapor jika menemui hal mencurigakan, baik itu transaksi tunai ataupun digital,” ungkapnya. 

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra
Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra yang menegaskan praktik-praktik money politik tidak dibenarkan. Karena akan merusak tatanan demokrasi. Mengingatkan, jika ada suatu permasalahan di kemudian hari masyarakat tidak bisa mengeluhkan akan sesuatu permasalahan, karena suara masyarakat sudah ‘terbeli’.

Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat untuk cerdas dan cermat dalam menggunakan hak suaranya. “Jangan hanya karena yang ratusan ribu, suara kita dibeli. Intinya, money politik itu tidak dibenarkan baik tunai maupun digital. Dan jika ada temuan mengenai hal itu dapat melaporkan kepada bawaslu terdekat. Penerima dan pemberi tentunya akan mendapakan sanksi tegas,” terangnya. (Iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Bawaslu Imbau Jangan Undang Paslon di Fasilitas Pemerintah Nonkomersial

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam menghimbau kepada panitia kegiatan Pesta Bangso Batak yang akan dilaksanakan pada Minggu (3/11/2024) mendatang di Alun-alun Engku Putri Batam Center untuk tidak mengundang pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat Kota Batam maupun Provinsi Kepri.

“Kami di Bawaslu Kota Batam sangat mengapresiasi even Pesta Bangso Batak dalam hal menjaga kelestarian Budaya. Namun demikian, dalam hal permohonan dukungan acara yang dimaksud oleh Ketua Panitia, Bawaslu Kota Batam tidak memiliki kewenangan untuk mendukung ataupun menolak kegiatan dimaksud,” terang Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho saat dihubungi pada Kamis (31/10/2024) pagi.

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho
Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho

Untuk itu, pihaknya juga menegaskan, telah mengirimkan surat jawaban bernomor 107/ka.00/k.kr-07/10/2024 kepada panitia acara terkait hal tersebut.

Dan meminta sekaligus menghimbau kepada panitia acara untuk tidak mengundang pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat Kota Batam maupun Provinsi Kepri.

“Kami mengimbau Panitia Pelaksana Kegiatan untuk tidak mengundang Pasangan Calon baik Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang dapat berpotensi terjadinya unsur dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas milik Pemerintah,” tegasnya.

Namun demikian, tambahnya, jika dalam pelaksaaan kegiatan tersebut terdapat unsur kampanye, maka Bawaslu Kota Batam memiliki kewenangan untuk mengawasi dan melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan awasi dan tentunya jika melanggar, akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri, dan Pemko Batam diminta tegas menolak kawasan Engku Putri Batam Centre dan fasilitas pemerintah non komersial lainnya sebagai lokasi kampanye. Pasalnya, mulai beredar video penyempaian sebuah organisasi masyarakat yang hendak menggunakan Dataran Engku Putri Batam sebagai tempat menampilkan calon kepala daerah, di sela-sela kegiatan pameran budaya.

Hal itu disampaikan Aktivis LSM Gebrak, yang juga Sekretaris Hanura Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging, Sabtu (19/10/2024) di Batam. Uba menyebut larangan itu sudah sesuai dengan UU Pilkada dan PKPU Nomor 13 tahun 2024, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketegasan itu juga penting, untuk menjaga keadilan penyelenggara Pilkada dan Pemerintah. “Fasilitas Pemerintah harus steril dari kegiatan politik praktis. Itu berlaku untuk semua. Jadi jangan berlaku tidak adil,” tegas Uba.

Saat ini, beredar video sebuah ormas yang akan menggelar kegiatan di Dataran Engku Putri. Mereka bahkan sudah mengajukan izin pemanfaatan fasilitas Pemerintah ke Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung.

Ormas yang menjadi relawan salah satu pasangan Cagub-Cawagub Kepri itu, akan menggelar kegiatan politik, yang dibungkus kegiatan budaya dan UMKM. Namun di sela-sela kegiatan itu, akan ada agenda penampilan artis dan salah satu Calon Gubernur Kepri.

“Apa yang menjadi aturan dalam UU dan PKPU, harus dijalankan. Bawaslu dan KPU, harus menjalankan aturan. Pjs Wali Kota Batam juga, harus tegas, karena ada sanksinya, kalau membiarkan lapangan Engku Putri jadi lokasi kampanye” kata Uba mengingatkan.

Bawaslu Kepri juga menegaskan larangan calon kepala daerah menggunakan fasilitas pemerintah yang tidak dikomersialkan untuk kepentingan kampanye. Jika ada calon atau partai dan kelompok yang berkampanye di fasilitas-fasilitas yang dilarang, akan ditindak tegas.

“Itu sudah sesuai aturan tertulis memang tidak dibenarkan fasilitas pemerintah yang non-komersial sebagai ajang kampanye politik. Karena itu kawasan tersebut harus netral,” tegas Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah.(iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra

Bawaslu Kepri Ajak Masyarakat Awasi Pilkada di Setiap Tahapannya

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Sebagai bentuk mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Kota serta Kabupaten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kegiatan yang digelar di aula Asialink Hotel Batam pada Kamis (31/10/2024) pagi ini, di hadiri ratusan tamu undangan yang berasal dari perwakilan parpol, tim paslon, mahasiswa, OKP hingga awak media ini, terbilang sengaja digelar guna memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari tahap kampanye hingga hari pencoblosan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra saat membuka kegiatan melalui daring menegaskan bahwa peran masyarakat dalam mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada sangat penting dan krusial dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak demokrasi.

“Mengingat, masyarakat adalah ujung tombak pengawasan pemilu, dengan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan,” tegasnya.

Pihaknya, menghimbau kepada peserta sosialisasi untuk bisa menyerap informasi dari sejumlah narusumber yang dihadirkan alam sosialisasi. Sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa semakin maksimal.

“Mengingat, pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tugas kita semua sebagai warga negara yang perduli dengan masa depan,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Zulhadril Putra menegaskan telah melakukan pengawasan dan mengawal pengiriman logistic surat suara Pilkada Kepri, mulai dari percetakan hingga ke KPU tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi Kepri. Dan pada akhirnya, ke Gudang penyimpanan.

“Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan lancer,” tegasnya. (Iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Foto Istimewa/uand-a

Bawaslu Bentuk Tim Telusuri Kehadiran ASN di Kampanye Paslon di Karimun

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, KARIMUN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun terus melakukan penelusuran terkait dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang turut hadir dalam kampanye pasangan calon (paslon) Ansar Ahmad – Nyanyang pada Sabtu (12/10/2024) lalu, di Perum Bukit PN Permai RT 007/ RW 001 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing,Karimun.

Bahkan hingga saat ini, Bawaslu Karimun sudah membentuk tim kecil guna menginvestigasi temuan foto dan video yang dilaporkan tersebut.

“Saat ini, kami masih melakukan penelusuran terkait informasi yang ada. Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan penjelasan secara detail maupun memutuskan apa yang akan ditindak lanjuti lebih juah,” tegas Ketua Bawaslu Karimun Muhammad Iskandar saat dihubungi melalui telepon selulernya pada Senin (14/10/2024) siang.

Foto Istimewa/uand-a
Foto Istimewa/uand-a

Pihaknya juga menegaskan, telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan kajian. “Kita pun sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran. Infomasi awal yang kita dapatkan ada dua ASN. Satu di divisi hukum dan satu lagi di Kesehatan. Namun akan kita lakukan penelurusan lebih lanjut lagi,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa sesuai ketentuan dasarnya, ASN tidak boleh ikut kampanye. Baik itu aktif maupun masif.

Dimana hal ini merujuk pada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon yang perbuatannya diuraikan dalam SKB terkait netralitas ASN yakni dalam bentuk larangan bagi ASN untuk menghadiri kampanye paslon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan“adapun pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukum disiplin berat.

“Serta Pasal 71 ayat 1 UU pilkada. Dimana Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tegasnya lagi. (iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Bawaslu Kepri Ajak Masyarakat Turut Awasi Tahapan Pilkada

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNG PINANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri mengajak semua lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Provinsi Kepri.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra saat berdiskusi hangat dengan masyarakat di sela-sela sosialisasi pengawasan yang digelar di Cafe TEMA Tanjung Pinang pada Rabu (9/10/2024) siang.

Pihaknya juga menekankan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Pilkada Kepri sangat penting. Mengingat, fungsi pengawasan parsitipatif ini bertujuan untuk menciptakan kader kader masyarakat yang menjadi pioner dalam membantu kinerja Bawaslu.

“Masyarakat mempunyai hak sebagai pemilih dan dipilih. Selain itu, juga mempunyai hak dalam mengawasi, dan melaporkan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pada Pilkada 2024 saat ini. Untuk itu, masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran pada setiap proses tahapan, bisa melalui Panwascam atau langsung ke Bawaslu, serta bisa melalui aplikasi Sigap Lapor,” tegasnya.

Pihaknya juga menghimbau dan mengajak masyarakat di Provinsi Kepri untuk mensukseskan Pilkada di seluruh Provinsi Kepri.

“Kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kepri, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Sekaligus, kami mengajak masyarakat untuk sama sama aktif dalam pengawasan. Sebagaimana dengan tagline kami ‘Bawaslu Bersama Rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Rosnawati, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi memaparkan penanganan tindak pidana pemilih bersama tim ari Sentra Gakkumdun.(iman)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Bawaslu Kepri Minta ASN dan Aparat Netral di Pilkada 2024

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN), negara TNI dan Polri untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2024 ini. Apalagi, tingkat kerawanan di Kepri tertinggi di masa tahapan kampanye nanti.

Maryamah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Bawaslu Provinsi Kepri menegaskan, bahwa isu-isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi perhatian serius.

Mengingat ada potensi-potensi dugaan pelanggaran di lapangan terkait ketidaknetralitas ASN. Baik di tingkat Pilkada Provinsi maupun Kota dan Kabupaten.

“Pada Tahapan Kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI, dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antar peserta dan pendukung calon. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI dan POLRI,” tegas Maryamah, disela-sela kegiatan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Kepri yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center pada Rabu (18/9/2024) pagi.

Pihaknya juga menegaskan, isu-isu ketidaknetralitas ASN dalam Pilkada menjadi warna sendiri dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memitigasi hal tersebut.

“Hal ini menjadi fokus kita dalam pengawasan kami. Dan kami sudah melakukan mitigasi dan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ASN yang tidak netral tersebut,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Dan mengajak para kepala daerah untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara saat Pilkada 2024. Khususnya saat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

“Tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon kepala daerah, dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (17/9/24).

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis Bawaslu, kata Ketua Bawaslu RI, isu netralitas ASN merupakan isu ketiga yang rawan pada masa pilkada. Untuk itu, Bawaslu RI akan mengadakan rapat koordinasi nasional bersama yang khusus mengantisipasi pelanggaran ASN.

“Dapat kami bandingkan misalnya, pada saat Pemilu 2019 atau 2024, jumlah perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu, tetapi Pilkada 2020 dengan hanya 170 wilayah justru terjadi sebanyak 1.010 perkara/pelanggaran,” ujar Ketua Bawaslu RI.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI juga mengingatkan bahwa terdapat tiga titik kerawanan pada tahapan pilkada yang perlu diantisipasi oleh para kepala daerah maupun penyelenggara pemilu, yakni tahapan pendaftaran, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

“Tahapan kampanye, jelas akan banyak konsentrasi dan juga kerja kita, Bapak, Ibu, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, mungkin terganggu dalam melaksanakan beberapa fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi pada saat kampanye,” ungkap Ketua Bawaslu RI. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra

Bawaslu Kepri Mewaspadai Ragam Kerawanan Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, menyatakan ada beberapa potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama masa pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) mendatang.

Menurutnya, terdapat sejumlah kategori tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai dalam proses pencalonan, seperti dukungan ganda, keabsahan dokumen, ijazah, surat kesehatan, dan lain-lain.

“Kita telah menyiapkan alat kerja pengawasan yang mencakup poin-poin penting untuk diawasi di lapangan,” tegasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra

Zulhadril juga menyebutkan bahwa Peraturan KPU (PKPU) terbaru terkait pencalonan sudah diterbitkan, yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Namun, kata dia, pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari KPU, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa penetapan calon, berdasarkan umurnya sejak calon dilantik.

“Nah di PKPU kan tidak ada tanggal pelantikan, yang ada cuma tanggal penetapannya saja,” ujarnya.

Menjelang masa pendaftaran, Zulhadril juga menyoroti beberapa potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan calon yang baru terpilih sebagai anggota dewan namun belum dilantik.

“Calon tersebut harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri atau pernyataan tidak dilantik. Ini harus diawasi secara ketat, terutama agar partai yang bersangkutan memberikan rekomendasinya kepada KPU,” jelasnya. (iman)





0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Cegah Petugas ‘Cuma Nengok-nengok’, Bawaslu Kepri Minta Pengawas Bekali Diri dengan ‘Basis Data’

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penguatan SDM Pengawasan Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center pada Senin (12/8/2024) hingga Rabu (14/8/2024) ini, dihadiri seluruh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/kota dan Kepala maupun koordinator sekretariat, serta ketua dan anggota panitia pengawas kecamatan dan kepala sekretariat se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra mengatakan bahwa Rapat Kerja Daerah ini merupakan sebuah cara dalam menyamakan persepsi, pola kerja dan menyamakan semangat dalam menjalankan tugas pokok-pokok dalam Pengawasan di Pilkada 2024.

“INI perlu disamakan, mengingat tugas kewenangan kita di Bawaslu ini sangat besar. Untuk itu, penguasaan pencegahan dan penindakan yang sesuai dengan aturan dalam proses Demokrasi,” tegasnya.

Pihaknya pun mengajak seluruh petugas pengawasan untuk memiliki integritas yang tinggi. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin di Kepri yang baik dan berintegritas. Dan hal ini di mulai dari setiap tahapan.

“Kita juga harus mewaspadai apa-apa saja yang menjadi titik-titik dalam kerawanan di Pilkada. Dan tentunya, harus melalui tahapan dan proses yang jelas , valid serta akurat ,” tambahnya.

Dan apa yang jadi temuan, tambahnya, harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban berbasis data. Mengingat, Pilkada di Kepri sangat kental Geopolitik Lokalnya. Dan tidak ada artinya turun ke lapangan, namun tidak menghasilkan data. Apa yang menjadi temuan harus dilengkapi dengan benar.

“Ini sangat penting dan jangan menjadi petugas pengawasan yang hanya CNN atau cuma negok-nengok saja. Makanya saya minta dalam bekerja harus melakukan pencegahan sebelum penindakan dan harus berbasis data dan bukan katanya-katanya,” tegasnya. (Iman)






0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
  • 1
  • 2