bawaslu batam Archives - Kabar Ekonomi

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Pasca-melakukan klarifikasi, akhirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam mengeluarkan pengumuman pelanggaran yang dilakukan RA, Lurah Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung Batam.

Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, terbukti bersalah dan melanggar aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Batam.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Syailendra Reza Irwansyah Rezeki aat dikonfirmasi awak media pada Senin (7/10/2024) membenarkan hal tersebut. Dan kini, pihaknya telah mengeluarkan surat rekomendasi yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait sanksi atas pelanggaran netralitas ASN.

“Iya Benar, terbukti melanggar aturan netralitas ASN di Pilkada Batam. Selanjutnya, kami mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan ke BKN. Nantinya, sanksi atas RA akan diputuskan oleh BKN langsung,” tegas Reza saat dihubungi melalui telepon seluler.

Sebagaimana diketahui, RA diketahui berupaya mengarahkan dukungan masyarakat kepada calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut dua. Dan RA telah mengakui bahwa, suara dalam bukti rekaman yang dilampirkan pelapor adalah suaranya sendiri.

Hingga saat ini, Bawaslu Batam telah menerima enam laporan pelanggaran Pilkada. Dari jumlah tersebut, tiga laporan berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemkot Batam.

Untuk dua laporan lainnya, Bawaslu Batam masih melakukan proses klarifikasi terhadap oknum ASN, termasuk lurah, camat, dan kepala dinas di Pemkot Batam. (iman)

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan verbal yang dilakukan calon Wakil Wali Kota Batam, Hardi Selamat Hood terhadap calon Wakil Wali Kota Batam nomor urut 2, Li Claudia Chandra.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kota Batam, Zainal Abidin mengatakan, laporan dugaan pelecehan verbal yang dilayangkan oleh Aliansi Praktisi Hukum dan Masyarakat Peduli (AHLI) Batam pada 27 September lalu itu tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Dugaan pelanggaran yang yang dilaporkan itu terkait pasal 69 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya, Kamis 3 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, kegiatan damai yang dilaksanakan di Beverly Hotel, Kota Batam pada 24 September atau bukan saat masa kampanye.

Kemudian kegiatan yang digelar oleh Polresta Barelang itu murni untuk deklarasi kampanye damai yang dihadiri oleh kedua paslon Wali Kota dan forkopimda Kota Batam.

“Jadi berdasarkan hasil kajian, status laporan bernomor 003/REG/LP/PW/Kota/10.02/IX/2024 itu tidak ditindaklanjuti,” terangnya.

Zainal menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah menerima sebanyak empat laporan dugaan pelanggaran pilkada.

“Dari jumlah tersebut terdapat tiga laporan yang tidak kami tindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada,” terangnya. (***/uls)

bawaslu batam

Terbukti Melanggar, Bawaslu Batam Serahkan Rekomendasi Lurah RA ke BKN

Tak Memenuhi Unsur Pelanggaran, Bawaslu Batam Hentikan Laporan Dugaan Pelecehan Verbal