Home » BPJS Kesehatan
Tag:

BPJS Kesehatan

Dukung Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan dan Kejari Batam Berkolaborasi

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha sebagai salah satu segmen peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan pada Rabu (24/4/2024).

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala, Kasi Datun, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batam, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Perwakilan PTSP BP Batam, Perwakilan DPM PTSP Kota Batam, dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam rangka mendukung program JKN.

”Melalui forum ini diharapkan, BPJS Kesehatan bersama instansi di Kota Batam seperti Kejaksaan Negeri, UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan PTSP dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam hal meningkatkan kepatuhan badan usaha berdasarkan kewenangan masing-masing instansi,” kata Harry.

Harry menyampaikan bahwa selama ini instansi yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan telah memberikan dukungan dalam upaya penegakan kepatuhan badan usaha.

”Beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Batam memberikan dukungan dengan melakukan upaya penegakan kepatuhan secara non litigasi melalui mediasi dan Surat Kuasa Khusus (SKK) terhadap badan usaha yang tidak patuh, lalu dalam hal pemeriksaan lapangan ke badan usaha yang tidak patuh BPJS Kesehatan didampingi oleh Pengawas Ketenagakerjaan,” kata Harry.

Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga didukung dalam hal pertukaran informasi dan update data badan usaha antara Dinas Tenaga Kerja, DPM PTSP, PTSP BP Batam dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan.

Serta, dukungan dari DPM PTSP dan PTSP BP Batam dengan mewajibkan seluruh pendaftaran atau perpanjangan izin badan usaha dengan melampirkan bukti pembayaran bulan terakhir iuran JKN.

”Kedepannya, kami berharap dukungan yang diberikan dapat terus berlanjut dan lebih optimal lagi demi memastikan proteksi jaminan kesehatan bagi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha di Kota Batam,” kata Harry.

Menurut Harry, cakupan kepesertaan JKN Kota Batam adalah sebanyak 1.218.686 jiwa atau 98,22% dari total penduduk semester I 2023 sebesar 1.240.792.

Sehingga dari data tersebut masih ada sebanyak 22.106 jiwa Penduduk Kota Batam yang belum sama sekali menjadi peserta JKN.

”Untuk itu harus dipastikan setiap badan usaha harus mendaftarkan seluruh pekerjanya, bukan hanya sebagian. Dipastikan pula, perusahaan melaporkan data yang benar, serta membayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan,” kata Harry.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi SH. MH mengatakan bahwa pada prinsipnya Kejaksaan Negeri Batam sangat mendukung pelaksanaan program JKN Kota Batam dalam hal penegakkan kepatuhan badan usaha baik ketidakpatuhan dalam mendaftarkan pekerjanya maupun ketidakpatuhan dalam membayarkan iuran.

“Terhadap badan usaha terindikasi tidak patuh atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Batam baik melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK) ataupun dengan pemanggilan badan usaha tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri agar dapat ditindaklanjut sesuai tugas dan kewenangan kami,” kata Kasna.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Dugo Umboro mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sangat mendukung pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan di Kota Batam terutama dalam hal terdaftarnya pekerja maupun anggota keluarga pekerja sebagai peserta JKN oleh badan usaha di Kota Batam.

“Untuk mendukung hal ini nantinya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan menerbitkan Surat Edaran untuk mengingatkan badan usaha di wilayah kerja Kota Batam perihal kewajiban pendaftaran kepesertaan dalam program JKN,” kata Dugo.(rilis)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

BPJS Kesehatan Berikan Penghargaan ke Badan Usaha di Batam

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 70 badan usaha yang memiliki jumlah peserta terbanyak se-Kota Batam pada Selasa (27/02) di Batam Centre.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan 3 instansi yakni Dinas Sosial Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan PT. Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Cabang Batam, Harry Nurdiansyah dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan badan usaha sebab telah menunaikan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan.

“Selama ini, program JKN terselenggara berkat dukungan stakeholder dan badan usaha. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas dukungannya sebab telah mendaftarkan masyarakat dan pekerjanya menjadi peserta JKN sehingga cakupan kepesertaan di Kota Batam mencapai 98% pada akhir Desember 2023,” kata Harry.

Dibandingkan dengan negara maju atau negara yang paling tua menjalankan program JKN, Harry mengatakan progress cakupan kepesertaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan termasuk cepat sebab dalam waktu 1 (satu) dekade cakupan kepesertaan sudah hampir mencapai 95% di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dapat terjadi karena dukungan berbagai elemen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kepatuhan pemberi kerja mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta JKN.

”Pemerintah pusat mendukung program JKN melalui peserta PBI JK, sementara pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Batam mendukung program JKN melalui peserta PBPU Pemda yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah, sementara badan usaha mendukung program ini dengan mendaftarkan seluruh pekerjanya,” kata Harry.

Dalam kesempatan ini BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) badan usaha atas kepatuhan pendaftaran pekerja dan pelaporan data selama tahun 2023. Badan usaha tersebut adalah PT. Infineon Technologies Batam, PT. Philips Industries Batam, dan Sumitomo Wiring System Batam Indonesia.

“Tidak hanya mendaftarkan sebagian namun pemberi kerja dalam hal ini badan usaha wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN, membayarkan iurannya, dan melaporkan perubahan data pekerja kepada BPJS Kesehatan,” kata Harry.

Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Leo Putra sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa capaian kepesertaan Kota Batam yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) adalah dukungan berbagai elemen termasuk perusahaan sebab Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah segmen dengan jumlah peserta terbanyak di Kota Batam.

“Kota Batam mencapai UHC berkat dukungan berbagai pihak termasuk perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN,” kata Leo.

Leo mengatakan bahwa UHC yang telah dicapai harus tetap dipertahankan sebab memberikan keuntungan bagi masyarakat Kota Batam. Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung dengan mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta JKN.

”UHC yang telah dicapai memberikan keuntungan sebab jika dulu kita harus menunggu 14 hari supaya aktif, kini peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah bisa langsung aktif, ini namanya UHC non cut off. Ini sangat berguna bagi masyarakat yang sakit, dirawat, tidak mampu tapi belum terdaftar sebagai peserta JKN dan ini harus dipertahankan,” kata Leo.

Leo mengharapkan perusahaan dapat mendukung dengan mengurus administrasi dan mengkomunikasikan kepada pekerja dengan baik.

”Jika memang ada pekerja yang tidak mampu dan dibiayai oleh pemerintah, ketika pekerja tersebut didaftarkan oleh perusahaan maka saya harap perusahaan dapat menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta keluarganya tidak bisa dijamin lagi oleh pemerintah. Begitu juga ketika keluar, tidak bisa kembali secara otomatis menjadi jaminan pemerintah, tapi harus mengurus persyaratan ke Dinas Sosial,” kata Leo.(**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

1 Maret, Urus SKCK Wajib Sertakan Kepesertaan BPJS Kesehatan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Terhitung 1 Maret 2024, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di wilayah Polda Kepri.

Implementasi ini, merupakan uji coba di beberapa wilayah seperti Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali, dan Polda Papua Barat termasuk Polda Kepri.

Kepala Cabang Batam, Harry Nurdiansyah menyampaikan bahwa hal ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian atau lembaga termasuk POLRI dalam rangka mendukung terlaksananya optimalisasi program JKN berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2022.

Harry mengatakan l, terdapat dua lokasi uji coba di wilayah Polda Kepri yakni Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji. Untuk kelancaran proses implementasi, Harry mengatakan pihaknya sudah melakukan pendampingan di lokasi tersebut sejak awal Februari lalu.

”Pendampingan di Polsek Batu Aji dan Polresta Barelang secara bergiliran sudah kami laksanakan sejak awal Februari. Jadi disana nanti ada petugas BPJS Kesehatan yang stand by dari Senin-Sabtu jam 08.00-14.00 untuk memberikan informasi kepada peserta maupun kepada petugas kepolisian yang mengurus penerbitan SKCK,” kata Harry.

Petugas tersebut menurut Harry akan memberikan edukasi kepada peserta terkait mekanisme pendaftaran melalui Pandawa, Mobile JKN, bahkan melayani pendaftaran langsung secara tatap muka apabila peserta mengalami kendala menggunakan Pandawa dan Mobile JKN.

Harry menyampaikan dalam program uji coba ini, bagi masyarakat yang ingin mengurus SKCK namun belum terdaftar sebagai peserta JKN atau berstatus tidak aktif maka peserta dapat menyerahkan bukti nomor virtual account pendaftaran, bukti mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN, dan bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

”Namun kami himbau kepada masyarakat atau peserta JKN untuk tetap memastikan kepesertaan aktif sebagai peserta JKN, karena sangat bermanfaat untuk perlindungan di masa yang akan datang. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kita sakit,” kata Harry.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH mengatakan bahwa bahwa uji coba implementasi kepesertaan JKN sebagai syarat pengurusan SKCK merupakan dukungan POLRI dalam rangka optimalisasi program JKN sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Progam JKN.

”Sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan pemerintah daerah, kami berdasarkan instruksi akan mulai melakukan uji coba kepesertaan JKN sebagai syarat pengurusan SKCK per 1 Maret mendatang,” kata Nugroho.

SKCK sendiri merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidaknya catatan kepolisian yang diatur melalui Perpol No. 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.

Menurut ketentuan tersebut dalam hal penerbitan SKCK, pemohon harus melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta lahir, pasfoto berlatar merah ukuran 4x6cm sebanyak 5 lembar, fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri, fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendaparkan KTP, serta tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Nugroho menyampaikan, nantinya ketika masyarakat ingin mengurus SKCK, petugas akan melakukan verifikasi berkas persyaratan termasuk melakukan pengecekan status kepesertaan JKN melalui web portal JKN. Ketika dinyatakan kepesertaan aktif dan peryaratan lengkap, SKCK akan diterbitkan.

”Untuk itu dipastikan masyarakat yang ingin mengurus SKCK pastikan kepesertaan JKN nya aktif. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dan manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat ketika nanti membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Nugroho.(rilis)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
BPJS Kesehatan Berkomitmen Budaya Antikorupsi dan Antigratifikasi dalam Pelayanan

BPJS Kesehatan Berkomitmen Budaya Antikorupsi dan Antigratifikasi dalam Pelayanan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), BPJS Kesehatan memberikan Penghargaan Anti Kecurangan dan Anti Gratifikasi kepada pemangku kepentingan Program JKN termasuk unit kerja di BPJS Kesehatan dan juga instansi terkait lainnya.

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi segenap pihak yang terus bersinergi dan berkomitmen untuk terus melawan kecurangan (fraud) dan gratifikasi demi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Turut hadir memberikan penghargaan Menteri Kesehatan RI, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga terkait lainnya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, khususnya pada penyelenggaraan Program JKN. Sebagai organisasi dengan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana amanah peserta JKN, tentu terdapat potensi terjadi kecurangan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian terhadap dana yang dikelola. Untuk itu perlu upaya memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan kecurangan agar pelaksanaan Program JKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam siaran persnya.

BPJS Kesehatan Berkomitmen Budaya Antikorupsi dan Antigratifikasi dalam Pelayanan
BPJS Kesehatan Berkomitmen Budaya Antikorupsi dan Antigratifikasi dalam Pelayanan

BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada Tim PK-JKN Kabupaten Magelang, Kota Binjai dan Kabupaten Karo atas penanganan tindakan kecurangan terbaik. Sementara itu, untuk Tim PK-JKN tingkat provinsi, penanganan kecurangan terbaik berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah.

Hampir 1 dekade implementasi Program JKN, ternyata muncul sosok yang menginspirasi, konsisten dan berkomitmen dalam upaya pencegahan kecurangan dan pengendalian gratifikasi.

Untuk itu BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan dan Anti Gratifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto, Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur dr. Hamzah dan Walikota Malang Periode 2018-2023, Sutiaji.

Tidak hanya pemangku kepentingan terkait, pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan yang berkomitmen dalam upaya pencegahan kecurangan dan pengendalian gratifikasi.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan bersungguh-sungguh melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dengan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, pengembangan tools investigasi, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi.

BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem anti fraud baik di dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Kementerian Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan pembiayaan kesehatan.

Kementerian Kesehatan tentu menginginkan belanja kesehatan yang dilakukan tentu efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Budi mengungkapkan saat ini salah satu belanja kesehatan terbesar dilakukan BPJS Kesehatan melalui Program JKN. Pada tahun 2022 jumlah biaya manfaat mencapai Rp113,47 trililun dan diprediksi meningkat hingga Rp 150-an triliun.

Dari dana tersebut tentu ada potensi penyalahgunaan, namun saat ini Program JKN sudah memiliki sistem pencegahan dan penanganannya.

”Sudah sudah ada kerangkanya, digitalisasi sudah terbangun, kini tinggal bagaimana kita bisa mengintergrasikan informasi dan data yang ada. Saya sudah sempat mengunjungi dan melihat langsung Command Center BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Kita juga perlu menjaga agar integritas para pihak di bidang kesehatan ini karena informasi kesehatan yang ada sebagian besar asimetris misalnya ada perbedaan pelayanan kesehatan di faskes satu dengan faskes yang lain,” kata Budi.

Budi menambahkan, jika dalam industri keuangan informasinya cenderung simetris dan bisa dinilai bersama, sehingga perbankan bisa dengan mudah memiliki informasi dan data apabila ada kecurangan.

Berbeda dengan industri kesehatan yang cenderung asimetris. Budi juga menekankan, para pihak yang bergerak di bidang kesehatan harus senantiasa menjaga integritas.

Budi juga mengungkapkan apresiasi atas sistem informasi dan data yang dikelola BPJS Kesehatan dan ia berharap pemanfaatan data tersebut dapat dioptimalkan bersama.

”Untuk itu, kami juga berharap, BPJS Kesehatan dapat mengintegrasikan data dan informasi terkait kecurangan misalnya pihak mana yang melakukan phantom billing sehingga dapat ditindaklanjuti bersama . Dengan demikian kita bisa menciptakan ekosistem anti kecurangan yang kuat melalui sharing data dan informasi ini,” kata Budi.

Pages: 1 2

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Kolaborasi Apik, BPJS Kesehatan Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

by bahar
written by bahar

Kolaborasi Apik, BPJS Kesehatan Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

KABAREKONOMI.ID, Jakarta – Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Dengan tema “Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional”, acara ini mengundang perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan.

Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.

Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.

Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.

“Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tambah Ghufron.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

“Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN,” ujar Ghufron.

Ghufron mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN.

Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023.

Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama.

Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.

Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.

“Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing,” tutup Ghufron.(***/rilis)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Pakai Teknologi Open Source BPJS Kesehatan Tuai Prestasi

by Tia
written by Tia

KABAREKONOMI.ID, – BPJS Kesehatan sukses meraih penghargaan dalam kategori kategori Cloud-Native Development dari Red Hat APAC Innovation Awards 2022 berkat upayanya dalam proses transformasi digital melalui modernisasi infrastruktur teknologi dengan menggunakan teknologi open source.

Selain itu, penghargaan juga diraih berkat BPJS Kesehatan yang juga terus melakukan berbagai inovasi layanan digital sehingga meningkatkan pengalaman peserta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan mengatakan pihaknya terus meningkatkan ekosistem digital bukan hanya untuk peserta namun juga mitra kerja seperti fasilitas kesehatan maupun pertukaran data dengan stakeholder misalnya perbankan ataupun Kementerian dan Lembaga terkait.

“Di masa pandemi Covid-19, penggunaan layanan digital merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Tentu hal ini mendorong BPJS Kesehatan untuk mengembangkan berbagai inovasi digitalisasi yang tidak lepas dari dukungan mitra kerja seperti Red Hat Inc, yang membantu dalam memberikan solusi open source,” ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Rabu (2/11/2022).

Edwin menambahkan, transformasi digital BPJS Kesehatan telah menyumbang kontribusi besar dalam revolusi tatanan layanan kesehatan di Indonesia. Contohnya saja seperti pelayanan online melalui berbagai kanal digital, sistem antrian online, konsultasi dokter online pada Mobile JKN, serta simplifikasi proses rujukan untuk pasien hemofilia dan thalassemia mayor.

Selain itu, sebagai contoh di masa pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan mengembangkan pemanfaatan teknologi yang tepat guna seperti pertukaran data untuk komorbid dan vaksinasi, dalam upaya membantu Pemerintah dalam penanggulangan pandemi dan mendorong Indonesia untuk pulih dari pandemi lebih cepat.

“BPJS Kesehatan mengembangkan pencatatan Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia melalui pengembangan aplikasi P-Care Vaksinasi,” jelasnya.

Edwin menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan customer experience dan peningkatan kualitas layanan yang juga menjadi fokus utama BPJS Kesehatan.

“Kami juga terus berupaya meningkatkan platform yang sudah kami bangun agar dapat menjalankan aplikasi dengan cepat, secara otomatis dan aman,” pungkasnya.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Tarif Resmi BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai November 2022

by Tia
written by Tia

KABAREKONOMI.ID– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam beberapa bulan terakhir telah mulai melakukan uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) pengganti kelas 1, 2, dan 3 di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan tersebut akan mengubah iuran BPJS Kesehatan? Lantas, berapa iuran yang harus dibayarkan peserta pada bulan depan?

Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman menjelaskan skema dan besaran iuran masih sama dengan sebelumnya. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

“Selanjutnya terkait iuran, saat ini tidak ada wacana perubahan iuran,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.

Arif menuturkan, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI, iurannya sebesar Rp. 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.

Selanjutnya bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5% dari upah, dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Untuk perhitungan iuran ini berlaku pula batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp 12 juta.

“Jadi perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya,” imbuhnya.

Terakhir bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja). Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki. Kelas 1 sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp. 100.000 per org per bulan dan kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per org per bulan.

Perlu diketahui juga bahwa khusus PBPU kelas 3 sebetulnya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 7.000 per org per bln, sehingga sebetulnya total nya Rp. 42.000.

“Jadi bagi seseorang yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2 atau 3. Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah,” pungkasnya.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Jadi Peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Itu Mudah, Ini Syaratnya

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Mengingat pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan pemerintah untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Hal ini tentunya untuk memastikan setiap masyarakat, memiliki perlindungan jaminan kesehatan baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam, Nining Indira Khurokina mengatakan, ada 2 jenis kepesertaan yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pertama, peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan yang kedua yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Nining mengatakan Peserta non PBI terdiri dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara (PPU PN), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Sementara peserta PBI JKN merupakan peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemerintah daerah melalui APBD.

“Jadi, peserta non PBI itu yang iurannya dibayarkan sendiri, atau dibayarkan perusahaan maupun tempatnya bekerja dengan jumlah tertentu yang sudah diatur. Sementara peserta PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah, bisa pusat maupun daerah. Jadi tidak perlu membayar iuran secara pribadi,” kata Nining.

Beberapa tahun belakangan, Pemko Batam sudah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah.

Ini ditujukan untuk menjamin peserta yang tidak dijamin oleh pemerintah pusat sebagai peserta PBI JK.

Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam, Nurliyasman menghimbau bagi masyarakat Kota Batam yang membutuhkan jaminan perlindungan kesehatan secara gratis dengan dibayarkan oleh pemerintah silakan mendaftarkan diri menjadi peserta PBPU BP Pemda.

“Syaratnya masyarakat harus memiliki KTP dan KK Batam, memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan serta memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Batam. Silakan langsung datang ke Dinas Kesehatan,” kata Asman.

Asman mengungkapkan tahun ini Pemko Batam memberikan kuota sebanyak 47.000 jiwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung Universal Health Coverage Kota Batam serta memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Batam.

“Saat ini masih tersedia kuota bagi peserta PBPU BP Pemda yang dibayarkan iurannya oleh Pemko Batam, sekitar 7000 lebih kuota. Untuk itu bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan memenuhi kriteria silakan gunakan kesempatan ini untuk menjadi peserta JKN,” kata Asman. (ilm)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Mau Berobat ke Fasilitas Kesehatan, Peserta JKN-KIS Cukup Tunjukkan E-KTP Saja

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Sebagai bentuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan yang diberikan, BPJS Kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Mengingat, NIK adalah kunci penting dalam menentukan setiap akses pengelolaan data, validitas dan eligibilitas data ketika peserta mengakses pelayanan Program JKN-KIS.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady disela-sela diskusi santai dengan awak media pada Rabu (28/9/2022) sore.

“Pengggunaan NIK sebagai keyword data kepesertaan tunggal ini, untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran program JKN-KIS. Sehingga kedepannya, NIK bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan saja. Akan tetapi, namun lebih jauh dapat digunakan untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan,” terangnya.

“Namun demikian, penggunaan NIK di E-KTP ini hanya bisa digunakan bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS saja. Jadi tidak bisa tiba-tiba datang ke Fasilitas Kesehatan dan langsung berobat dengan hanya menunjukkan E-KTP,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 13 huruf a, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.

Selain itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi menyebutkan bahwa, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

“Dengan menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, maka peserta tidak perlu mencetak fisik kartu kepesertaan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Jadi peserta yang hendak mengakses layanan Program JKN-KIS cukup menyebutkan atau menunjukkan NIK E-KTP-nya saja,” tutupnya. (Ilm)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

BPJS Kesehatan : 125.388 Peserta PBPU Mandiri se-Kota Batam Menunggak

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady mengatakan bahwa, dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan Cabang Batam melakukan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan kepada peserta JKN.

“Beberapa kemudahan yang kami lakukan adalah dengan menyediakan kanal layanan non tatap muka. Melalui layanan ini, peserta JKN dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor cabang,” kata Iwan disela-sela Media Gathering bersama Forum Media BPJS Kesehatan pada Rabu (28/9/2022) sore di Bengkong.

Kanal layanan non tatap muka tersebut antara lain, tambahnya, melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), Mobile JKN, CHIKA (Chat Assistant JKN), VIKA (Voice Interactive JKN), BPJS Kesehatan Care Center 165, dan Mobile Customer Service.

Melalui PANDAWA, peserta JKN dapat mengakses layanan administrasi seperti pendaftaran baru, perubahan data peserta, penambahan anggota keluarga, penonaktifan peserta meninggal dan lainnya.

Layanan ini dapat diakses setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat di nomor 08118165165.

“Selain itu peserta JKN juga dapat mengakses layanan melalui Mobile JKN dengan 18 fitur yang disediakan untuk membantu peserta memperoleh informasi dan mengakses layanan. Peserta juga dapat menghubungi Care Center 165, VIKA dan CIKA di nomor whatsapp 08118750400,” kata Iwan.

Bagi peserta yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital. BPJS Kesehatan menyediakan Mobile Customer Service yang merupakan layanan jemput bola ke lokasi tertentu di Kota Batam.

Iwan mengatakan, MCS biasa dilakukan di hari Jum’at sesuai lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Dengan berbagai kemudahan yang disediakan melalui layanan non tatap muka, kami berharap tidak ada lagi peserta JKN di Kota Batam yang merasa sulit dalam memperoleh layanan BPJS Kesehatan,” kata Iwan.

Tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, BPJS Kesehatan juga menyediakan program bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki tunggakan.

Program ini adalah Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) yang dapat menjadi solusi untuk keringanan pembayaran tunggakan iuran.

“REHAB ini ditujukan kepada peserta PBPU yang memiliki tunggakan minimal 3 bulan. Tunggakan ini nantinya dapat dicicil maksimal dalam 12 tahapan. Peserta yang ingin mengikuti program REHAB dapat melakukan pendaftaran melalui Mobile JKN atau Care Center BPJS Kesehatan 165,” kata Iwan.

Sebagaimana diketahui, tercatat ada 125.388 PBPU Mandiri menunggak. Dimana wilayah Batam Kota mendomininasi kota-kota lainnya di Kota Batam dengan jumlah PBPU Mandiri sebanyak 18.540 peserta, disusul Sagulung dan Sekupang dengan jumlah mencapai 15.448 peserta dan 15.219.

Berikut syarat dan ketentuan bagi peserta yang ingin mengikuti Program REHAB:

  1. Peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan);
  2. Mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165;
  3. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari pendaftaran sampai dengan tanggal 27;
  4. maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan.

Lantas bagaimana cara mendaftar program REHAB ini?

  1. Bukan aplikasi Mobile JKN
  2. Pilih menu “Rencana Pembayaran Bertap”
  3. Selanjutnya peserta dapat mengikuti arahan yang tertera.
  4. Dihimbau agar peserta yang mendaftarkan Program REHAB untuk membaca dengan seksama ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui mendaftar Program REHAB

Sebagai informasi, pembayaran tunggakan bertahap sudah termasuk memperhitungkan tunggakan untuk satu keluarga. Dengan demikian peserta tidak perlu melakukan pendaftaran Program REHAB untuk setiap anggota keluarga.

“Status kepesertaan BPJS Kesehatan peserta program pembayaran tunggakan iuran bertahap baru akan aktif ketika seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan telah lunas,” tambahnya. (ilm)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
  • 1
  • 2