dprd kepri

Sirajudin Nur: Anggaran Jamkesda Naik Rp2 Miliar menjadi Rp7 Miliar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Komisi IV DPRD Provinsi Kepri menyetujui kenaikan anggaran Jamkesda menjadi Rp7 miliar pada tahun 2024, dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kepri pada Kamis (9/11/2023).

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur mengatakan, anggaran Jamkesda mengalami kenaikan Rp2 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5 miliar.

“Program Jamkesda ini strategis untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan bagi masyarakat miskin dalan pelayanan kesehatan. Jangan ada warga miskin tidak dilayani pengobatan kesehatannya,” katanya, Rabu (22/11/2023).

Sirajudin menerangkan, Jamkesda adalah jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang memang belum memiliki jaminan kesehatan berupa JKN-KIS dan BPJS dan masuk dalam data warga miskin (DTKS).

Peningkatan anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, mengingat masih banyak warga miskin di Kepri yang belum dilindungi jaminan kesehatan.

Selain membahas mengenai program jaminan kesehatan bagi warga miskin, Komisi IV DPRD Kepri turut menyoroti mengenai pemerataan tenaga kesehatan khususnya di wilayah terpencil.

Beberapa wilayah hinterland yang saat ini kekurangan tenaga kesehatan tersebar di Kabupaten Bintan, Natuna, Anambas dan Lingga termasuk Karimun.

“Kita masih menerima banyak keluhan dari warga hinterland mengenai kondisi pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertama, mulai dari kekurangan tenaga kesehatan hingga fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Karena itu, kami minta agar dalam rencana kerja dinas kesehatan tahun 2024 fokus pada penyelesaian isu kesenjangan pelayanan kesehatan ini,” imbuhnya. (***)

DPRD Kepri Sepakati Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Sebanyak 23 Anggota DPRD Kepri, menyepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri tahun 2021-2026.

Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (23/10/2023).

“Saudara-saudara apakah ranperda tentang perubahan RPJMD ini dapat disetujui?,” tanya Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak yang dijawab setuju oleh anggota DPRD yang hadir.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Kepri, Lis Darmansyah menyampaikan, jika urgensi perubahan RPJMD tahun 2021-2026 tersebut merujuk dari hasil evaluasi.

Salah satunya kata Lis, yakni perubahan regulasi, khususnya hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang diperbarui melalui UU No 1 Tahun 2022

“Urgensi lainnya menyangkut perubahan organisasi perangkat daerah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu indikatif,” jelasnya.

Lis mengatakan, dari hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan RPJMD di tahun 2022 maupun di tahun 2023, juga banyak ditemukan hal yang tidak sinkron antara RPJMD dengan anggaran di APBD dan RKPD.

Merujuk dari hal tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Kepri, berpandangan bahwa Ranperda Perubahan RPJMD tahun 2021- 2026 dapat diterima untuk kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sebelumnya, dalam Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa urgensi perubahan RPJMD, didasarkan adanya struktur organisasi perangkat daerah yang berubah, dan perubahan kebijakan nasional.

“Sehingga dokumen perubahan RPJMD ini dapat dijadikan panduan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2024 sampai dengan tahun 2026,” tegasnya, Jumat (13/10/2023) silam.(**)

DPRD Kepri Sahkan APBD Perubahan 2023 Sebesar Rp4,459 Triliun

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – DPRD Provinsi Kepri mengesahkan APBD Perubahan tahun 2023 dalam rapat paripurna, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (19/9/2023).

Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono menyampaikan, APBDP Kepri tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,459 triliun.

Terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,120 triliun, yang naik sebesar Rp 100, 6 miliar atau 2,50 persen dari APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp 4,019 triliun.

“Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap asumsi capaian target pendapatan dari sektor PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan PAD yang sah,” jelasnya.

Sedangkan, dari sisi belanja, ditetapkan sebesar Rp4,459 triliun. Angka itu kata dia, naik sebesar Rp 307,7 miliar atau 7,41 persen dari APBD Murni sebesar Rp 4,152 triliun.

“Untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 207,1 miliar atau naik 156,66 persen dari APBD Murni sebesar Rp 132,2 miliar,” paparnya.

Politisi PKS itu menjelaskan, peningkatan pembiayaan daerah itu disebabkan penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK dan penyesuaian atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Gubernur Ansar dalam pidatonya menjelaskan, bahwa belanja APBDP tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan sebesar 21,93 persen dan kesehatan 15,51 persen.

“Kemudian untuk belanja infrastruktur pelayanan publik 30,05 persen dari kewajiban dan fungsi pengawasan sebesar Rp 36,1 miliar dan pendidikan dan pelatihan ASN sebesar 0,40 dari total belanja APBDP,” ujarnya.

Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menegaskan, APBDP Kepri tahun 2023 juga dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Gubernur Ansar juga berharap, sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemprov Kepri dapat terus terjalin dengan baik, dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Baca juga: Legislator Kepri Hati-hati, di Padang Waka DPRD Calon Tersangka Penyelewengan Pokir
“Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau” harapnya.(****)