Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli Archives

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau (Kepri) menangkan gugatan dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) perihal pajak Air Permukaan senilai Rp48 miliar di Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak Republik Indonesia.

“Mahkamah Agung serta Pengadilan Pajak Republik Indonesia menolak gugatan PT ATB, dan mewajibkan PT ATB untuk melunasi kewajiban tunggakan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri,” kata Kepala Bapenda Kepri, Reni Yusneli, Rabu (22/2/2023).

Ia menjelaskan, perkara itu bermula saat PT ATB memiliki utang Pajak Air Permukaan kepada Pemprov Kepri senilai Rp48 miliar. Utang tersebut merupakan pajak PT ATB sejak Juli 2016 hingga Juni 2018.

Kemudian, Bapenda Kepri sempat menyurati PT tersebut beberapa kali sebelum akhinya melakukan penagihan paksa pada 19 Oktober 2021 lalu.

Atas tagihan itu, PT ATB justru mengugat Bapenda Kepri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang pada 21 Oktober 2021. Namun, PTUN Tanjungpinang menolak gugatan tersebut. Selanjutnya, PT ATB melakukan banding ke PTUN Medan. Di sana, gugatan PT ATB dikabulkan seluruhnya.

“Bapenda Provinsi Kepulauan Riau mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2022 dan menyatakan gugatan PT ATB tidak diterima,” lanjut Reni.

Nantinya, Bapenda Kepri akan melaporkan hasil tersebut ke Gubernur sekaligus berdiskusi perihal langkah-langkah selanjutnya seperti proses penagihan dengan upaya paksa.

“Serta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,” tambah Kepala Bapenda Kepri itu.

KABAREKONOMI.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Pendapatan Daerah Kepri menargetkan pendapatan asli daerah pada 2023 meningkat sekitar Rp145,7 Miliar dibandingkan 2022.

Dimana target 2022 diketahui mencapai Rp 1.348.493.617.641, sementara di 2023 ditargetkan mencapai 1.494.281.041.254.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli sebagaimana dilansir Antara pada Minggu (20/11/2022).

Reni juga mengungkapkan pendapatan di tahun 2022 diketahuio berasal dari pajak kendaraan bermotor dengan nilai Rp 425,5 Miliar, bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak Rp221,1 Miliar, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp359,3 Miliar, pajak air permukaan Rp1 miliar, pajak rokok mencapai Rp143,1 Miliar dan retribusi daerah mencapai Rp69,9 miliar.

Sementara itu di tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni menargetkan pendapatan dari

pajak kendaraan bermotor dengan nilai Rp 453,1 Miliar, bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak Rp300 Miliar, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp420 Miliar, pajak air permukaan Rp1,05 miliar, pajak rokok mencapai Rp150 Miliar dan retribusi daerah mencapai Rp16,6 miliar.

“Kenaikkan di 2023 ini, dipicu telah membaiknya perekonomian masyarakat Kepri,” tegas Reni.

Reni juga menegaskan sepanjang Januari hingga September 2022, realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp1,046 Triliun atau 90,97 persen. Dengan pendapatan pada anggaran murni di 2022 mencapai Rp 1,150 triliun.

“Kami optimis target PAD bisa tercapai hingga akhir tahun 2022,” tambahnya. (illm.ant)

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli

Menangi Gugatan di MA, ATB Harus Bayar Pajak Air Permukaan Rp48 Miliar ke Pemprov Kepri

Badan Pendapatan Daerah Kepri Optimis Capai Target PAD hingga Akhir 2022