Home » Kepri
Tag:

Kepri

Polda Kepri Tunjuk Enam Penyidik Tangani Kasus Pengancaman Wartawan di Lingga

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menunjuk enam personel penyelidik dan penyidik untuk menangani kasus pengancaman wartawan Radar Kepri, Biro Lingga, Aliasar oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Lingga, Safaruddin.

Penunjukan personil penyelidik dan penyidik tersebut, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/336/XI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum, tanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Dony Alexander, S.I.K, MH.

Sebelum mengirimkan SP2HP kepada Aliasar, Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Dony Alexander juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/461/XI/Res.1.24/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024.

“Betul, SP2HP dari Ditreskrimum Polda Kepri sudah saya terima. Selain itu, saya juga sudah menerima undangan wawancara klarifikasi perkara tanggal 18 November 2024. Insya Allah, saya hadir supaya perkara ini terang benderang,” ungkap Aliasar, Wartawan Radar Kepri, korban pengancaman Sekwan Lingga, Sabtu (16/11/2024).

Menyikapi perkembangan laporan pengaduannya tersebut, Aliasar menyampaikan apresiasinya atas kinerja yang cepat tanggap dari Ditreskrimum Polda Kepri.

Dia berharap, penyelidik dan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri dapat mengungkap motif dari pengancaman itu secara transparan dan tanpa pandang bulu.

“Jujur, kerja cepat Ditreskrimum Polda Kepri ini perlu kita apresiasi. Ini menandakan, Sekwan Lingga itu juga manusia biasa. Bukan manusia super power yang kebal hukum,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Safaruddin mengancam Wartawan Radar Kepri, Biro Lingga, Aliasar di Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Rabu (23/10/2024).

Tindakan premanisme yang dilakukan oleh suami Ketua DPRD Lingga, Mayasari bersama 8 orang anggota kelompoknya kepada Aliasar tersebut, berupa pengancaman pembunuhan menggunakan botol minuman beralkohol yang sudah dipecahkan.

Diduga, tindakan bar-bar pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Lingga itu, dilatarbelakangi pemberitaan Aliasar di media online radarkepri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tanaman Bonsai dan rekaman percakapan bagi-bagi duit APBD Lingga yang melibatkan Safaruddin, Bupati Lingga Muhammad Nizar dan istrinya Maratusholiha.(***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Marlin Ajak Jajaran Tingkatkan Pelayanan Publik Demi Kepentingan Masyarakat Kepri

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina bersama pimpinan OPD jajaran pemerintah mengikuti zoom meeting Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Gedung Graha Kepri, Batam, Kamis (14/11/2024).

Kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, ada peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau. Selain itu, juga memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi di 2024 dibandingkan dengan 2023.

Menurut Najih, hasil dari penilaian 2021-2024 menunjukkan mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara mengalami peningkatan. Ini terbukti dari lonjakan jumlah penyelenggara yang meningkat pada Zona Hijau yakni 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Marlin mengingatkan kembali kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat.

Sehingga pelayanan publlik yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu birokrasi yang lincah, cepat mengambil keputusan, dan lebih melayani bisa tercipta di Provinsi Kepulauan Riau.

“Tuntutan masyarakat yang tinggi, mendesak pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepan. Sehingga, inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan perlu untuk terus dilakukan,” ujarnya.

Di samping itu, Marlin juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan perbaikan pelayanan publik, serta turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah.

“Partisipasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan, dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan kedepannya,” tutup Marlin. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Ciptakan Pilkada Aman dan Lancar, Marlin Pimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Kepri

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina memimpin rapat koordinasi Forkopimda Kepulauan Riau dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (5/11/2024).

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Daerah ini, dalam rangka persiapan dan mitigasi penyelenggaraan Pilkada serentah tahun 2024 di Provinsi Kepri.

Marlin mengatakan, Pilkada serentak tahun 2024 merupakan momentum penting dalam menjalankan demokrasi, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dimana, saat ini telah masuk dalam tahap pelaksanaan kampanye dan sekitar 22 hari lagi akan dilakukan tahapan pemungutan suara.

“Tentunya dari seluruh proses Pilkada, tahapan saat ini merupakan tahapan yang sangat penting dan membutuhkan perhatian dari semua pihak,” ujar Marlin.

Oleh karenanya, sebagai salah satu daerah yang mempunyai karakteristik geografis yang unik dengan wilayah kepulauan, tentunya Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tantangan tersendiri. Mulai dari pendistribusian logistik, penyelenggaraan pemungutan suara, dan pengawasan aparat keamanan di seluruh TPS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

“Hal ini, untuk memastikan Pilkada 2024 dapat terlaksana secara aman, tertib dan lancar,” tegas Marlin.

Melalui rapat koordinasi ini, tentunya akan dapat gambaran terkait penyelenggaraan dan persiapan Pilkasa serentak tahun 2024 di Kepri dari KPU Kepri. Begitu juga dengan gambaran pengawasan yang akan disampaikan oleh Bawaslu Kepri.

Terkait pengamanan akan disampaikan oleh Polda Kepri, dan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta rencana solusi penyelesaian yang disampaikan langsung oleh BIN Daerah Provinsi Kepri.

“Adapun hasil rapat koordinasi ini, akan menjadi rujukan laporan pemerintah Provinsi Kepri pada rapat kerja dan dengar pendapat di DPR RI pada 18 November mendatang,” imbuhnya. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Warga Seibinti Minta Rudi Tetap Perhatikan Masjid Jika Jadi Pemimpin Kepri

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, SEIBINTI – Masyarakat Kelurahan Seibinti sudah berkomitmen untuk memberi dukungan dan memenangkan calon Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Rudi (HMR) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan masyarakat yang diwakili tokoh Seibinti, Tarmizi, pada Silaturahmi dan Kampanye Dialogis Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri HMR dan H Aunur Rafiq (Rudi- Rafiq), di Fasum Blok C, RT 01/ RW 05, Seibinti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kamis (10/10/2024) malam.

“Komitmen masyarakat sudah dibuktikan mulai H Muhammad Rudi menjadi calon Wakil Wali Kota Batam, dan dua kali mencalonkan Wali Kota Batam,” ujarnya.

Apalagi saat ini HMR adalah calon Gubernur dari Kota Batam, yang harusnya menjadi kebanggaan masyarakat Batam.

“Lebih- lebih sekarang, sudah banyak bukti keberhasilan dalam membangun dan merubah Kota Batam saat ini. Memang belum semua, tapi yang sudah dibangun sudah kami, masyarakat Batam nikmati,” katanya.

Ia meminta kepada HMR, jika nanti terpilih menjadi Gubernur Kepri tetap memperhatikan pembangunan Kota Batam. Memurutnya, pembangunan yang sudah berjalan harus benar- benar selesai keseluruhan.

Jalan utama sudah lima lajur, memang belum sampai ke Sagulung dan Batuaji. Tapi mereka yakin HMR akan menyelesaikan ini.

“Kami juga meminta Bapak Rudi tetap memperhatikan kemakmuran masjid- masjid di Batam, khusunya di Sagulung yang masih banyak masjid dalam peroses pembangunan,” pintanya

Sedangkan dalam sambutannya, HMR mengatakan, bahwa soal kondisi Kota Batam, masyarakat sudah pada tahu tanpa harus dijelaskan lagi.

“Siapa yang dianggap bapak/ibu bisa membangun dan memajukan daerah pilih saja. Saya tak perlu menjelsakan lagi terkait pembangunan yang dilakukan di Kota Batam, bapak/ibu sudah pada tahu semua,” ujarnya.

Selain itu, HMR mengungkapkan, jika ia terpilih menjadi Gubernur Kepri mendatang, selain akan membangun secara merata di seluruh daerah di Kepri, khususnya Kota Tanjunpinang yang akan diproritaskan, ia juga akan tetap mengintor keberlangsungan pembangunan di Kota Batam.

“Kalau pembangunan di Batam tetap akan saya kontrol, bagaimanapun pembangunan harus selesai sesuai perencanaan, agar hasilnya dapat dinikmati dan membuat kesejahteraan masyarakat,” katanya. (sur)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Khusus Pilkada Bintan, KPU Kepri: Massa Kotak Kosong Diperbolehkan Melakukan Kampanye

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinis Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya mengizinkan massa dari kotak kosong untuk melakukan kampanye ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1363 Tahun 2024, tentang pedoman teknis pelaksanaan kampamnye Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui,Pilkada di Kabupaten Bintan hanya berisikan satu pasang calon yang akan melawan kotak kosong.

Hal tersebut diungkapkan Anggota KPU Provinsi Kepri Ferry Manalu saat ditemui awak media pada Rabu (25/9/2024) pagi.

“Sesuai yang ada, massa atau warga diisinkan untuk melakukan kampanye bagi kotak kosong dalam Pilkada 2024. Namun, ajakan untuk golput atau tidak hadir di tempat pemilihan suara (TPS) dilarang,” tegas Ferry.

Komisioner KPU Provinsi Kepri, Ferry Manalu

Hal senada juga diungkapkan Anggota KPU RI Idham Holik yang mengatakan bahwa pelaksanaan kampanye kotak kosong tidak berbeda dengan daerah yang tidak memiliki pasangan calon kepala daerah tunggal.

“Kampanye di daerah pilkada dengan satu pasangan calon itu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kampanye di daerah dengan pilkada non-satu pasangan calon,” kata Idham dalam konferensi persnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembolehan pendukung kotak kosong berkampanye pada masa pilkada adalah bukti KPU bersikap proporsional terhadap pilihan politik masyarakat.

“Memang ada perbedaan di mana ada pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan kampanye yang berbeda. Kami sebagai penyelenggara pemilu berkenaan dengan pilkada satu pasangan calon dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih serta diseminasi informasi berkenaan dengan pilkada, kami harus proporsional,” ujarnya.

Pages: 1 2

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Warga Marah di Perayaan Hari Jadi Kepri ke-22, Kupon Door Prize Ditabur di Jalan. ‘Seperti Kasih Makan Ayam. Tak Elok!’

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Ribuan warga marah saat menghadiri perayaan Hari Jadi Kepulauan Riau (Kepri) ke-22 Tahun di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Minggu (22/9/2024).

Kemarahan warga  itu dipicu karena masyarakat yang datang tidak kebagian kupon hadiah saat senam sehat bersama di halaman Gedung Daerah Tanjungpinang.

Acara  jalan santai dan senam sehat diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Warga Kota Tanjungpinang, Innur mengaku tidak dapat kupon hadiah setelah mengikuti jalan santai yang diarahkan oleh panitia. Sebab, panitia akan memberikan kupon hadiah kepada masyarakat saat jalan santai berlangsung.

“Katanya jalan santai dulu, nanti dibagikan kupon hadiah. Nyatanya, saya dan masih banyak lagi warga tidak dapat kupon hadiah itu,” kata Innur.

Saat itu juga, panitia mengarahkan dirinya untuk mengambil kupon hadiah di Gedung Daerah. Tetapi, nyatanya tidak ada juga kupon hadiah tersebut.

“Tadi, saya sampai terjatuh terbentur dengan pot bunga saat berebut kupon hadiah. Tapi, saya tidak dapat,” sebut dia dengan menunjukkan raut wajah kecewa.

Iryanti juga tidak mendapat kupon hadiah. Mereka pun kecewa terhadap Pemprov Kepri yang mengadakan kegiatan tersebut.

“Kerja di rumah sudah saya tinggalkan. Sampai di sini, malah tidak dapat kupon hadiah. Kecewa ya, tidak dapat kupon,” ucap Iryanti.

Warga lain, Nurhidayah menyampaikan, seharusnya panitia membagikan kupon saat masyarakat sedang mengikuti senam sehat. Supaya masyarakat bisa mendapat kupon dengan merata dan adil.

“Ini tidak, kupon malah ditabur oleh panitia ditengah masyarakat yang sedang jalan santai. Seperti orang sedang makan ayam. Ini tidak elok dan tidak bagus. Kecewa betul saya,” katanya sambil meninggalkan halaman Gedung Daerah. (**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Bawaslu Kepri Minta ASN dan Aparat Netral di Pilkada 2024

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN), negara TNI dan Polri untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2024 ini. Apalagi, tingkat kerawanan di Kepri tertinggi di masa tahapan kampanye nanti.

Maryamah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Bawaslu Provinsi Kepri menegaskan, bahwa isu-isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi perhatian serius.

Mengingat ada potensi-potensi dugaan pelanggaran di lapangan terkait ketidaknetralitas ASN. Baik di tingkat Pilkada Provinsi maupun Kota dan Kabupaten.

“Pada Tahapan Kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI, dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antar peserta dan pendukung calon. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI dan POLRI,” tegas Maryamah, disela-sela kegiatan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Kepri yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center pada Rabu (18/9/2024) pagi.

Pihaknya juga menegaskan, isu-isu ketidaknetralitas ASN dalam Pilkada menjadi warna sendiri dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memitigasi hal tersebut.

“Hal ini menjadi fokus kita dalam pengawasan kami. Dan kami sudah melakukan mitigasi dan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ASN yang tidak netral tersebut,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Dan mengajak para kepala daerah untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara saat Pilkada 2024. Khususnya saat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

“Tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon kepala daerah, dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (17/9/24).

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis Bawaslu, kata Ketua Bawaslu RI, isu netralitas ASN merupakan isu ketiga yang rawan pada masa pilkada. Untuk itu, Bawaslu RI akan mengadakan rapat koordinasi nasional bersama yang khusus mengantisipasi pelanggaran ASN.

“Dapat kami bandingkan misalnya, pada saat Pemilu 2019 atau 2024, jumlah perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu, tetapi Pilkada 2020 dengan hanya 170 wilayah justru terjadi sebanyak 1.010 perkara/pelanggaran,” ujar Ketua Bawaslu RI.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI juga mengingatkan bahwa terdapat tiga titik kerawanan pada tahapan pilkada yang perlu diantisipasi oleh para kepala daerah maupun penyelenggara pemilu, yakni tahapan pendaftaran, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

“Tahapan kampanye, jelas akan banyak konsentrasi dan juga kerja kita, Bapak, Ibu, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, mungkin terganggu dalam melaksanakan beberapa fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi pada saat kampanye,” ungkap Ketua Bawaslu RI. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Cegah Petugas ‘Cuma Nengok-nengok’, Bawaslu Kepri Minta Pengawas Bekali Diri dengan ‘Basis Data’

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penguatan SDM Pengawasan Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center pada Senin (12/8/2024) hingga Rabu (14/8/2024) ini, dihadiri seluruh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/kota dan Kepala maupun koordinator sekretariat, serta ketua dan anggota panitia pengawas kecamatan dan kepala sekretariat se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra mengatakan bahwa Rapat Kerja Daerah ini merupakan sebuah cara dalam menyamakan persepsi, pola kerja dan menyamakan semangat dalam menjalankan tugas pokok-pokok dalam Pengawasan di Pilkada 2024.

“INI perlu disamakan, mengingat tugas kewenangan kita di Bawaslu ini sangat besar. Untuk itu, penguasaan pencegahan dan penindakan yang sesuai dengan aturan dalam proses Demokrasi,” tegasnya.

Pihaknya pun mengajak seluruh petugas pengawasan untuk memiliki integritas yang tinggi. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin di Kepri yang baik dan berintegritas. Dan hal ini di mulai dari setiap tahapan.

“Kita juga harus mewaspadai apa-apa saja yang menjadi titik-titik dalam kerawanan di Pilkada. Dan tentunya, harus melalui tahapan dan proses yang jelas , valid serta akurat ,” tambahnya.

Dan apa yang jadi temuan, tambahnya, harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban berbasis data. Mengingat, Pilkada di Kepri sangat kental Geopolitik Lokalnya. Dan tidak ada artinya turun ke lapangan, namun tidak menghasilkan data. Apa yang menjadi temuan harus dilengkapi dengan benar.

“Ini sangat penting dan jangan menjadi petugas pengawasan yang hanya CNN atau cuma negok-nengok saja. Makanya saya minta dalam bekerja harus melakukan pencegahan sebelum penindakan dan harus berbasis data dan bukan katanya-katanya,” tegasnya. (Iman)






0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Survei LSI, Elektabilitas HM Rudi ‘Melejit’. ‘Diyakini Bawa Perubahan untuk Kepri’

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Elektabilitas H. Muhammad Rudi sebagai salah satu kandidat kuat calon Gubernur Kepri kian melejit.

Berdasarkan temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 24 Juni – 3 Juli 2024, tingkat keterpilihan H. Muhammad Rudi (HMR) meningkat dan sukses mengungguli sejumlah kandidat lainnya pada Pilgub Kepri 2024 mendatang.

Nama HMR mampu meraup angka 43,1 persen dari simulasi 7 (tujuh) kandidat.

Hal ini menunjukkan jika H. Muhammad Rudi menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk membawa perubahan bagi Provinsi Kepri.

Ini juga tak terlepas dari kinerja kepemimpinan HMR sebagai Walikota Batam dan Kepala BP Batam yang sukses merubah wajah Batam menjadi kota maju dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung iklim investasi.

“Figur Pak Rudi adalah pilihan tepat untuk membawa pemerataan pembangunan bagi Provinsi Kepri. Beliau visioner dan berani dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan daerah, terbukti dengan perkembangan Batam saat ini,” ujar relawan asal Karimun, Yazid, Minggu (7/7/2024).

Senada, relawan lainnya yang berasal dari Kabupaten Lingga, M. Fadlilah yakin dan percaya jika H. Muhammad Rudi adalah jawaban tepat untuk masyarakat yang menginginkan kemajuan di Provinsi Kepri dan kabupaten/kota lain.

Tangan dingin HMR, lanjut Fadlilah, telah teruji dalam memimpin pembangunan Batam sebagai salah satu kota unggulan investasi di Indonesia.

Pages: 1 2

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Lima Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepri Periode 2025-2028 Dilantik

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNG PINANG – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, secara resmi melantik lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2028. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (2/7/024) ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 784 Tahun 2024.

Lima anggota KI Provinsi Kepri yang baru dilantik adalah Muhammad Juhari, Arison, Alfian Zainal, Saut Maruli Samosir, dan E. Afrizal. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya peran Komisi Informasi dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi,” jelas Ansar Ahmad.

Gubernur Ansar juga mengapresiasi pencapaian Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dengan predikat Badan Publik Informatif Terbaik Ketiga Tingkat Nasional kategori pemerintah provinsi.

“Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan kita bersama berkat kerja keras tim PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Kepri serta anggota Komisi Informasi yang terus memastikan informasi di pemerintah provinsi tersampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Gubernur Ansar berharap, dengan pelantikan anggota Komisi Informasi yang baru ini, kualitas badan publik pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat meningkat.

Pages: 1 2

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram