lingga

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Setelah membuat laporan pengaduan ke Polda Kepri terkait pengancaman, Aliasar, Kepala Biro radarkepri.com Kabupaten Lingga hari ini, Selasa (5/11/2024), resmi mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas perbuatan Safaruddin, Sekwan Lingga.

Gugatan PMH yang diajukan Aliasar melalui kuasa hukumnya, Suherman, SH di Pengadilan Negeri Tanjungpinang itu, terdaftar dan teregistrasi dengan nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg, tanggal 5 November 2024.

Tindakan pengancaman yang dilakukan oleh suami Ketua DPRD Lingga, Mayasari itu, membuat Aliasar yang juga merupakan wartawan radarkepri.com itu, merasa dirugikan secara materil dan immateril.

“Kita telah menghitung kerugian materil dan immateril, nilainya ada dalam materi gugatan. Nanti akan kita buka semua di persidangan,” tegas Suherman.

Selain Safaruddin yang digugat melakukan PMH, kata Suherman, pihaknya juga memasukkan Bupati Lingga saat itu, Muhammad Nizar dan istrinya, Maratusholiha sebagai turut tergugat.

Suherman menduga, pengancaman yang dilakukan oleh Safaruddin karena adanya pengungkapan kasus dugaan korupsi tanaman hias dan bonsai di halaman kantor Bupati Lingga yang ditulis Aliasar.

Dimana dalam tulisan itu, lanjut Suherman, disebutkan adanya keterlibatan Maratusholiha selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga.

“Patut diduga aksi pengancaman ini disuruh langsung maupun tidak langsung oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar dan atau istrinya. Itu alasan hukumnya kami menjadikan keduanya sebagai turut tergugat,” bebernya.

Adapun mengenai bukti-bukti menguatkan dalil-dalil hukum PMH yang dimiliki, tambah Suherman, adalah rekaman suara dan video.

“Kita akan tampilkan dalam persidangan nanti bukti-bukti tersebut,” pungkasnya.(***)

KABAREKONOMI.ID, Lingga – Mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga menyebut program cetak sawah tidak masuk akal, dan seakan menghina program tersebut di depan masyarakat. Walhasil hal ini menjadi sorotan masyarakat.

Baru-baru ini, salah satu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Lingga, Agus Norman, melontarkan komentar negatif mengenai program tersebut, yang dinilai berhasil menarik perhatian dan apresiasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam Kabinet Merah Putih.

Mantan staf khusus Bupati Lingga periode 2016-2020, Alias Wello, Ady Pawennari, mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Agus Norman yang dianggap meremehkan program swasembada pangan, salah satu Asta Cita Presiden Prabowo. 

Menurutnya, program cetak sawah yang mereka rintis selama masa kepemimpinan Bupati Alias Wello justru mendapatkan apresiasi dari pemerintahan Prabowo.

“Saya baru saja bertemu Menteri Pertanian, dan beliau mendukung penuh pengembangan kegiatan pertanian di Lingga,” ujar Ady pada Minggu, 3 November 2024.

Ady juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang tidak berkontribusi signifikan bagi pembangunan Lingga sebaiknya tidak mengkritik program prioritas pemerintah pusat secara politis.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menkopangan) Zulkifli Hasan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp15 triliun untuk cetak sawah dan intensifikasi pertanian. 

Pada tahun 2025, program cetak sawah ini akan mencakup 150.000 hektar lahan baru, sementara intensifikasi akan dilakukan pada 80.000 hektar lahan pertanian lainnya.

“Totalnya Rp15 triliun untuk cetak sawah 150.000 hektar dan intensifikasi 80.000 hektar,” ujar Zulkifli usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.(***)

KABAREKONOMI.ID, LINGGA – Pasca-munculnya rekaman percakapan diduga suara MN dan AN, terkait permufakatan jahat demi kepentingan pribadi dan kelompok di Pemerintah Kabupaten Lingga, kini rekaman berdurasi 4 menit 51 detik terkait bagi-bagi dana kembali beredar ke masyarakat.

Dalam rekaman yang diduga suaraKabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lingga, Widi Satoto (WS) ini terdengar dengan jelas adanya pembagian jatah yang ditujukan ke beberapa orang.

“Bang, Ade yang dapat dulu sekitar tujuh bise dak ee? Tujuh.kalau bise aa? Bang, abang boleh jugae masukkan biar cepat siket, same kasi tau catatan utang piutang ke sekwan, iye, jadi yang itu Safwan ambek e besok? Ye lah, oke oke yok,” jelas WS.

Selain itu, terdengar juga suara WS yang mengarahkan seorang staf untuk menjemput dan kemudan membagi-bagikan ke orang-orang yang diversikan WS sebagai ‘Penyambung lidah rakyat’.

“Oke, kelak ambek ke Bang J, aku dah suruh abang J. Aku minta tujuh, kau kasih ke si A 2, lalu ke si B 3. Segitu aje lah hanya penyambung lidah rakyat aje itu,” jelasnya.

Selain itu,WS juga mengatakan “Ape Undangan itu, serratus juta pembagian.”

Mendengar arahan tersebut, staf hanya mengamini dan siap melaksanakan arahan WS. “Easy lah tu, tergantung tuan aje, ha tahun depan kite hahaha”

Diakhir percakapan tersebut, WS mengatakan bahwa ada sesorang yang mereasa bingung terkait pembayaran hotel.

“Kawan pening soal hotel ni tau tak? Pembagian belum masuk, E, dapat datang aje jadi hutang, EE mane lagi yang belum, Kemenaker belum juga?” (***)

KABAREKONOMI.ID, LINGGA – Di saat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit tanaman Bonsai senilai Rp290 juta pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2021 menyeret namanya dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar, Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Safaruddin pamer foto dengan Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.

Dalam foto yang dipamerkan dan menyebar luas di kalangan wartawan tersebut, terlihat Safaruddin didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Widi Satoto sedang berada di dalam ruangan kerja Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.

Pada saat pengadaan bibit tanaman Bonsai kontroversial itu terjadi, Suami Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Mayasari tersebut, menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lingga. Rencana pengadaan bibit tanaman Bonsai yang sudah diumumkan untuk dilelang itu, malah dipecah menjadi beberapa kegiatan dan dikerjakan oleh empat perusahaan koleganya sendiri.

“Uang dari hasil pengadaan Bonsai itu semuanya digunakan untuk bayar hutang atas arahan Kepala Dinas Perkim Lingga. Waktu itu Kepala Dinas Perkim Lingga masih pak Syafaruddin,” ujar sumber di Lingkungan Dinas Perkim Lingga yang minta namanya dirahasiakan.

Istri Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Maratusholiha diduga kuat juga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Jejak kejahatan korupsi yang dituduhkan kepada Maratusholiha, terkuak dalam sebuah dokumen yang berjudul “RAB Pengadaan Tanaman Hias/Bonsai Gedung Daerah Kab Lingga” yang ditandatanganinya sendiri.

Dokumen setebal 16 halaman yang beredar di kalangan masyarakat Lingga itu, mencantumkan nama/jenis tanaman, usia, tinggi dan harganya. Sedangkan jumlah tanaman Bonsai yang akan diadakan dalam dokumen tersebut sebanyak 47 pohon.

Adapun nama/jenis ke-47 tanaman Bonsai dalam dokumen tersebut, yakni Beringin 4 pohon, Serut 2 pohon, Anting Putri 18 pohon, Asam Jawa 2 pohon, Cemara Udang 5 pohon, Junifer 1 pohon, Putri Salju 1 pohon, Palem Sisir 2 pohon, Lohan Sung 1 pohon, Santigi 1 pohon dan Kamboja 10 pohon.

Sedangkan harga ke-11 nama/jenis tanaman Bonsai tersebut, bervariasi sesuai usia dan tinggi pohonnya. Harga termurah adalah jenis Kamboja usia 3 tahun dan tinggi 30 centimeter dengan harga Rp500 ribu per pohon. Sedangkan harga termahal adalah jenis Anting Putri usia 30 tahun dan tinggi 80 centimeter dengan harga Rp15 juta per pohon.

“Anda lihat sendiri dokumen itu, pemohonnya jelas istri Bupati Lingga, ibu Maratusholiha. Dia sendiri yang menentukan dan menandatangani spesifikasi, serta harganya. Dinas Perkim hanya melaksanakan,” ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis.

Berdasarkan hasil penelusuran pada sirup.lkpp.go.id, paket pengadaan bibit tanaman tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah pagu dana sebesar Rp290.440.000.

Selanjutnya, pagu dana tersebut dipecah menjadi 4 kegiatan dan dikerjakan oleh 4 perseroan komanditer yakni CV. Singkep Pesisir Jaya dengan nilai kontrak Rp47.716.364, CV. Aulia Flora Rp47.716.364, CV. Putera Bertuah Rp49.041.818 dan CV. Mayada Wijaya Rp48.600.000.

Musfaidi alias Boim, pengusaha tanaman Bonsai di Daik Lingga mengakui pengadaan tanaman bonsai pada Dinas Perkim Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 itu, berasal dari tempat usahanya.

Menurut Boim, tanaman bonsai sebanyak 47 pohon itu, sudah didistribusikan ke gedung daerah pada bulan Mei 2021, jauh sebelum APBD-P disahkan oleh DPRD Kabupaten Lingga. Namun, pembayarannya dicicil hingga setahun lamanya.

“Saya tidak tahu kalau penawaran harga saya di-mark up atau digelembungkan. Begitu juga soal pembayaran, saya tidak tahu pakai CV. Saya dibayar tunai, bukan ditransfer ke rekening. Itu pun dicicil sampai 1 tahun,” bebernya.

Berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000160/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, CV. Mayada Wijaya menerima transfer dari kas daerah sebesar Rp48.600.000.

Selanjutnya, melalui SP2D Nomor : 32.06/04.0/000161/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, CV. Singkep Pesisir Jaya menerima transfer sebesar Rp47.716.364, CV. Putera Bertuah dengan SP2D Nomor : 32.06/04.0/000162/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21 menerima transfer sebesar Rp49.041.818.

Terakhir, CV. Aulia Flora dengan SP2D Nomor : 32.06/04.0/000164/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, menerima transfer sebesar Rp47.716.364.

Direktur CV. Putera Bertuah, Tri Kadarisman, mengaku tidak tahu menahu perusahaannya digunakan untuk pengadaan tanaman bonsai di gedung daerah Kabupaten Lingga pada Tahun Anggaran 2021. Ia hanya mengetahui perusahaannya dipinjam oleh orang Dinas Perkim untuk pengadaan barang di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten Lingga.

“Saya tidak tahu menahu soal bonsai itu. Silakan tanya orang Dinas Perkim. Mereka yang pinjam perusahaan saya,” ungkapnya.

Menurut dia, keuntungan yang diperoleh dari jasa peminjaman perusahaannya tersebut, tak sampai Rp1,5 juta. Bahkan, uang pembayaran pengadaan bonsai yang ditransfer masuk ke rekening perusahaanya langsung dikeluarkan dan diserahkan ke Dinas Perkim.

“Jadi, begitu uangnya masuk ke rekening perusahaan, langsung ditarik tunai dan diserahkan ke Dinas Perkim. Silakan tanya aja ke Dinas Perkim,” katanya.(***)

KABAREKONOMI.ID, LINGGA – Serapat-rapatnya menyimpan bangkai, pasti tercium juga. Pameo lawas itu agaknya pas dengan kisah anomali yang dilakukan tiga tahun lalu oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar.

Istri Bupati Lingga, Muhammad Nizar itu, diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi pengadaan bibit tanaman bonsai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2021.

Jejak kejahatan korupsi yang dituduhkan kepada Maratusholiha tersebut, terkuak dalam sebuah dokumen yang berjudul “RAB Pengadaan Tanaman Hias/Bonsai Gedung Daerah Kab Lingga” yang ditandatanganinya sendiri.

Dokumen setebal 16 halaman yang beredar di kalangan masyarakat Lingga itu, mencantumkan nama/jenis tanaman, usia, tinggi dan harganya. Sedangkan jumlah tanaman Bonsai yang akan diadakan dalam dokumen tersebut sebanyak 47 pohon.

Adapun nama/jenis ke-47 tanaman Bonsai dalam dokumen tersebut, yakni Beringin 4 pohon, Serut 2 pohon, Anting Putri 18 pohon, Asam Jawa 2 pohon, Cemara Udang 5 pohon, Junifer 1 pohon, Putri Salju 1 pohon, Palem Sisir 2 pohon, Lohan Sung 1 pohon, Santigi 1 pohon dan Kamboja 10 pohon.  

Sedangkan harga ke-11 nama/jenis tanaman Bonsai tersebut, bervariasi sesuai usia dan tinggi pohonnya. Harga termurah adalah jenis Anting Putri dan Kamboja usia 3 tahun dan tinggi 30 centimeter. Sedangkan harga termahal adalah jenis Anting Putri usia 30 tahun dan tinggi 80 centimeter.

“Anda lihat sendiri dokumen itu, pemohonnya jelas istri Bupati Lingga, ibu Maratusholiha. Dia sendiri yang menentukan dan menandatangani spesifikasi, serta harganya sebesar Rp169 juta. Dinas Perkim hanya melaksanakan,” ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis. 

Berdasarkan hasil penelusuran pada sirup.lkpp.go.id, paket pengadaan bibit tanaman tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah pagu dana sebesar Rp290.440.000.

Selanjutnya, pagu dana tersebut dipecah menjadi 4 kegiatan dan dikerjakan oleh 4 perseroan komanditer yakni CV. Singkep Pesisir Jaya dengan nilai kontrak Rp47.716.364, CV. Aulia Flora Rp47.716.364, CV. Putera Bertuah Rp49.041.818 dan CV. Mayada Wijaya Rp48.600.000.

Musfaidi alias Boim, pengusaha tanaman Bonsai di Daik Lingga mengakui pengadaan tanaman bonsai pada Dinas Perkim Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 itu, berasal dari tempat usahanya.

Menurut Boim, tanaman bonsai sebanyak 47 pohon itu, sudah didistribusikan ke gedung daerah pada bulan Mei 2021, jauh sebelum APBD-P disahkan oleh DPRD Kabupaten Lingga. Namun, pembayarannya dicicil hingga setahun lamanya.

“Saya tidak tahu kalau penawaran harga saya di-mark up atau digelembungkan. Begitu juga soal pembayaran, saya tidak tahu pakai CV. Saya dibayar tunai, bukan ditransfer ke rekening. Itu pun dicicil sampai 1 tahun,” bebernya.

Berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000160/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, CV. Mayada Wijaya menerima transfer dari kas daerah sebesar Rp48.600.000.

Selanjutnya, melalui SP2D Nomor : 32.06/04.0/000161/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, CV. Singkep Pesisir Jaya menerima transfer sebesar Rp47.716.364, CV. Putera Bertuah dengan SP2D Nomor :  32.06/04.0/000162/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21 menerima transfer sebesar Rp49.041.818.

Terakhir, CV. Aulia Flora dengan SP2D Nomor : 32.06/04.0/000164/LS/1.04.2.11.0.00.01.0000/P.04/12/21, menerima transfer sebesar Rp47.716.364.

Direktur CV. Putera Bertuah, Tri Kadarisman, mengaku tidak tahu menahu perusahaannya digunakan untuk pengadaan tanaman bonsai di gedung daerah Kabupaten Lingga pada Tahun Anggaran 2021. Ia hanya mengetahui perusahaannya dipinjam oleh orang Dinas Perkim untuk pengadaan barang di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten Lingga.

“Saya tidak tahu menahu soal bonsai itu. Silakan tanya orang Dinas Perkim. Mereka yang pinjam perusahaan saya,” ungkapnya.

Menurut dia, keuntungan yang diperoleh dari jasa peminjaman perusahaannya tersebut, tak sampai Rp1,5 juta. Bahkan, uang pembayaran pengadaan bonsai yang ditransfer masuk ke rekening perusahaanya langsung dikeluarkan dan diserahkan ke Dinas Perkim.

“Jadi, begitu uangnya masuk ke rekening perusahaan, langsung ditarik tunai dan diserahkan ke Dinas Perkim. Silakan tanya aja ke Dinas Perkim,” katanya.(****)

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Rekaman percakapan yang diduga melibatkan Bupati Lingga (MN) dan Ketua DPRD Lingga periode 2019 – 2024 (AN) yang bocor ke masyarakat, terus mengungkap sejumlah fakta baru adanya permufakatan jahat keduanya untuk merampok uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Salah satunya, permufakatan menggunakan uang APBD Lingga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk memenangkan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Politik yang dipimpinnya untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Lingga Periode 2024 – 2029.

Dalam rekaman berdurasi 34 menit yang diduga terjadi pada bulan Oktober 2023 tersebut, terdapat pembicaraan antara MN dan AN yang menyebutkan nominal uang siram Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk Caleg yang didukungnya.

Besaran uang siram untuk para Caleg yang akan dimenangkannya tidak sama. Semuanya bergantung pada hasil survey pemetaan lapangan yang dilakukan oleh tim survey yang ditunjuk dan juga dibiayai oleh MN sebagai ketua Partai senilai sebesar Rp350 juta-an.

“Udah dikasih dua ratus lima puluh, masih kuranglah. Tapi, sudah diakhir nanti bulan Februari (2024), nambah-nambah sikit, kawan kasih seratus – seratus gitu,” kata MN.

Sementara sumber dana yang disebutnya dengan istilah uang siram tersebut, diperoleh dari fee sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

“Kawan dah megang. Caleg mana yang disupport dengan anggaran bulan Februari awal itu 200 juta, 300 juta untuk siram. Kawan nak amankan yang ini. Di luar dari pada toke yang dikaitkan. Yang ketua 225 nih hanya penambatan dulu,” lanjut MN.

Kepada AN, MN mengaku sudah tenang karena komitmen untuk pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) dari sejumlah OPD di luar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga senilai Rp10 juta per bulan masih berjalan sampai bulan Januari 2024.

“Niha gak tenang. Sebab diorang ade bantu juga pemenangan untuk Pileg di luar dari PU. Kawan minta itu kemarin kan Rp10 juta, Rp10 juta satu bulan. Untuk PU kawan yang atur. Untuk yang 25 orang ini, kita punye di luar itu,” cerita MN.

MN juga menyebut beberapa proyek fisik yang dananya bersumber dari APBD yang masih dievaluasi Gubernur Kepri senilai Rp17 Miliar dan Rp13 Miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perkim senilai Rp4 Miliar yang diinformasikan oleh Sumarno dan Dedi Sumartono.

“Kan Nampak. Pak Bup setel dulu dak? Coba yang rutin berape bayaran? Dua ratus sekian, tiga ratus sekian? Untuk bidang ambil sampel berape perjalanan dinas, sisihkan per bidang. Contoh, tadi kawan nelpon pak Muzir, apa kegiatan fisik ikak 2024? Itu banyak direkap . Kawan piker masuk semua Rp4 Miliar,” timpal AN.

Selain membicarakan bagi – bagi duit APBD Lingga, kedua pejabat petinggi Lingga ini juga membicarakan bagi bagi dana non budgeter yang bersumber dari beberapa pengusaha tambang dan perkebunan kelapa sawit yang saat itu sedang mengurus perizinan dan akan beroperasi di Kabupaten Lingga.

“Kalau CSA itu bisa satu miliar,” ujar MN dalam rekaman tersebut.

Selain itu, MN juga menyebutkan jabatan Gubernur Kepri yang diduga ikut memuluskan beberapa izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.

Dari penelusuran media ini, kata CSA yang disebutkan MN dalam percakapan itu, identik dengan PT. Citra Sugi Aditya yang saat itu sedang mengurus perizinan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 9.600 Ha di Kecamatan Lingga Timur dan Utara tersebut, sempat terkatung-katung karena Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimilikinya terbit tanpa AMDAL terlebih dulu.

Menanggapi adanya skandal bagi-bagi duit ABPD dan gratifikasi dari pengusaha oleh Bupati dan Ketua DPRD Lingga tersebut, Ketua RCW Kepri, Mulkansyah, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak kendor dalam memberantas praktik-praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kita semua tahu, kondisi perekonomian masyarakat Lingga sedang tidak baik-baik saja, tapi pejabatnya memperkaya diri dan kelompoknya dengan cara-cara mengkhianati kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Aktivis anti korupsi yang saat ini banyak beraktivitas di Jakarta tersebut, berjanji akan mempersembahkan kasus bagi-bagi duit APBD Lingga itu sebagai kado istimewa pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bukti rekaman percakapan antara Bupati dan Ketua DPRD Lingga akan kami serahkan pada saat membuat laporan ke KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, serta akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta,” katanya.

Sebagaimana diketahui, partai politik Nasdem yang dipimpin MN berhasil menjadi pemenang dan peraih suara tertinggi di Kabupaten Lingga pada Pileg 2024 lalu. Nasdem sukses mengantarkan 11 orang wakilnya untuk menduduki kursi anggota DPRD Lingga Periode 2024 – 2029. Sementara partai politik lainnya banyak yang tak kebagian kursi.

Hingga saat ini, baik MN maupun AN belum memberikan tanggapan resmi terkait bocornya rekaman tersebut. Masyarakat Kabupaten Lingga menunggu klarifikasi dari kedua pejabat tersebut serta langkah tegas dari aparat hukum dalam menyikapi dugaan korupsi ini.