Rika HisbaKABAREKONOMI.ID – Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani melaporkan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos hingga akhir Maret 2022 terealisasi mencapai Rp 81 triliun. Angka tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 22,6 triliun dan non PEN atau regular Rp 58,3 triliun.
“Perlindungan sosial belanja mencapai Rp 81 triliun, itu dibandingkan tahun lalu Rp 92,7 triliun memang lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4).
Belanja perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN sebesar Rp 22,6 triliun realisasinya dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 18,7 triliun, non K/L Rp 800 miliar dan TKDD Rp 3,1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja perlindungan sosial yang regular atau tidak masuk dalam program PEN sebesar Rp 58,3 triliun, realisasi yang dilakukan oleh K/L sebesar Rp 19,8 triliun dan non K/L Rp 38,5 triliun.
Kinerja belanja K/L dimanfaatkan untuk penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 10 juta keluarga dan bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga oleh Kementerian Sosial. Bantuan iuran PBI JKN kepada 83 juta jiwa oleh Kementerian Kesehatan serta bantuan PIP dan KIP Kuliah oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa
Bendahara negara menambahkan, untuk kinerja belanja non K/L dimanfaatkan untuk peningkatan realisasi subsidi BBM Rp 3,2 triliun yang naik dari 2021 sebesar Rp 1,3 triliun dan subsidi LPG Rp 21,6 triliun yang juga naik jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp 10,2 triliun.
Kemudian, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa bagi 3,4 juta KPM sebesar Rp 3,1 triliun yang meningkat dibanding tahun 2021 Rp 700 miliar.
“Untuk belanja perlinsos yang masuk dalam program PEN dengan realisasi Rp 22,6 triliun per Maret tersebut, meningkat signifikan menjadi Rp 45,08 triliun per 15 April 2022,” tandasnya.
Perlinsos dalam program PEN meliputi penyaluran PKH tahap pertama kepada 10 juga keluarga sebesar Rp 13,7 triliun, bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp 18,7 triliun, BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta KPM Rp 5,5 triliun dan BLT Desa kepada 4,4 juta KPM Rp 4,7 triliun.
“Jadi pada saat guncangan tahun 2022 ini bergeser dari pandemi kepada guncangan yang mengancam sisi daya beli terutama kelompok rentan dan menekan secara sosial. APBN juga hadir melindungi masyarakat melalui berbagai belanja sosial ini,” tegasnya.
source: kumparan