baharKABAREKONOMI.ID, Batam – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam beberapa waktu lalu di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.
Dalam kunjungan itu, dilakukan diskusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah yang diselenggarakan oleh Kemenag.
Pada pertemuan tersebut, Kemenag menyampaikan PPDB Madrasah pada tahun 2025 akan menggunakan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Satu Pintu (PRIMA SATU) berlaku untuk PPDB mulai tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah aliyah.
Mengetahui hal tersebut, Adi Permana selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, menyatakan menyambut baik inovasi dalam pelayanan PPDB itu dan berharap aplikasi tersebut menerapkan prinsip transparansi.
“Melalui aplikasi ini, seleksi harus bisa diakses oleh seluruh pihak baik peserta didik maupun diluar peserta didik tanpa memerlukan upaya log in aplikasi untuk mengantisipasi penyimpangan dan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Kemudian dalam kesempatan itu, Ombudsman Kepri juga menyinggung soal jalur prestasi dan jalur afirmasi PPDB.
Menurut Adi, jalur prestasi sudah semestinya memiliki indikator secara rinci mengenai masing-masing bentuk prestasi dengan tingkatan dan skala prioritas prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik agar memudahkan petugas verifikator melakukan verifikasi sehingga tidak terjadi kekhilafan dalam menentukan kelulusan bagi calon peserta didik.
Lalu berkenaan dengan jalur afirmasi dalam PPDB, Ombudsman Kepri berpesan agar berjalan sesuai prinsipnya yakni diperuntukkan bagi pihak tertentu yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
“Baiknya Kemenag berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial setempat. Jalin komunikasi dengan narahubung pada dinas yang dimaksud untuk mengantisipasi persoalan bukti dokumen yang dilampirkan oleh calon peserta didik,” kata Adi.
Tidak terlewat, dalam pertemuan tersebut Ombudsman Kepri meminta Kemenag Kota Batam agar menginstruksikan kepada setiap Madrasah untuk membentuk kanal dan petugas pengelola pengaduan PPDB serta memperhatikan substansi yang acap kali disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Kepri terkait PPDB.
“Intergrasikan kanal pengaduan tersebut dengan Kemenag Kota Batam dengan tetap menyusun rekapitulasi aduan yang diterima sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PPDB selanjutnya,” tutur Adi.
“Berdasarkan substansi aduan yang sering dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman mengenai PPDB diantaranya mengenai proses verifikasi calon peserta didik oleh petugas dan persoalan hasil seleksi hingga daftar ulang. Kami harap Kemenag memperhatikan substansi tersebut dan kepada pimpinan setiap madrasah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” tutup Adi.