Home » Ombudsman RI
Tag:

Ombudsman RI

Ombudsman Kepri Minta Transparansi di PPDB Madrasah

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, Batam – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam beberapa waktu lalu di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.

Dalam kunjungan itu, dilakukan diskusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah yang diselenggarakan oleh Kemenag.

Pada pertemuan tersebut, Kemenag menyampaikan PPDB Madrasah pada tahun 2025 akan menggunakan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Satu Pintu (PRIMA SATU) berlaku untuk PPDB mulai tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah aliyah.

Mengetahui hal tersebut, Adi Permana selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, menyatakan menyambut baik inovasi dalam pelayanan PPDB itu dan berharap aplikasi tersebut menerapkan prinsip transparansi.

“Melalui aplikasi ini, seleksi harus bisa diakses oleh seluruh pihak baik peserta didik maupun diluar peserta didik tanpa memerlukan upaya log in aplikasi untuk mengantisipasi penyimpangan dan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Kemudian dalam kesempatan itu, Ombudsman Kepri juga menyinggung soal jalur prestasi dan jalur afirmasi PPDB.

Menurut Adi, jalur prestasi sudah semestinya memiliki indikator secara rinci mengenai masing-masing bentuk prestasi dengan tingkatan dan skala prioritas prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik agar memudahkan petugas verifikator melakukan verifikasi sehingga tidak terjadi kekhilafan dalam menentukan kelulusan bagi calon peserta didik.

Lalu berkenaan dengan jalur afirmasi dalam PPDB, Ombudsman Kepri berpesan agar berjalan sesuai prinsipnya yakni diperuntukkan bagi pihak tertentu yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

“Baiknya Kemenag berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial setempat. Jalin komunikasi dengan narahubung pada dinas yang dimaksud untuk mengantisipasi persoalan bukti dokumen yang dilampirkan oleh calon peserta didik,” kata Adi.

Tidak terlewat, dalam pertemuan tersebut Ombudsman Kepri meminta Kemenag Kota Batam agar menginstruksikan kepada setiap Madrasah untuk membentuk kanal dan petugas pengelola pengaduan PPDB serta memperhatikan substansi yang acap kali disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Kepri terkait PPDB.

“Intergrasikan kanal pengaduan tersebut dengan Kemenag Kota Batam dengan tetap menyusun rekapitulasi aduan yang diterima sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PPDB selanjutnya,” tutur Adi.

“Berdasarkan substansi aduan yang sering dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman mengenai PPDB diantaranya mengenai proses verifikasi calon peserta didik oleh petugas dan persoalan hasil seleksi hingga daftar ulang. Kami harap Kemenag memperhatikan substansi tersebut dan kepada pimpinan setiap madrasah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” tutup Adi.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus

Ini Enam Rekomendasi untuk BP Batam terkait Laporan Warga Tembesi Tower dari Ombudsman RI

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Menindaklanjuti laporan dari Pelapor atas nama warga Kampung Tembesi Lestari (saat ini Tembesi Tower), terkait permohonan penerbitan legalitas lahan yang disampaikan kepada Kepala BP Batam tahun 2020 lalu, Ombudsman RI telah menerbitkan Rekomendasi Nomor: 01/RM.03.01/II/2025 terkait dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan dan penyelesaian penataan lahan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Rekomendasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus secara daring pada Rabu (12/2/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Ombudsman RI melalui Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan dari warga Kampung Tembesi Tower RW 16, yang mengadukan lambannya respons BP Batam terhadap permohonan legalitas lahan yang diajukan sejak tahun 2020.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan dua bentuk maladministrasi.

Pertama, berupa penundaan berlarut terkait tindak lanjut permohonan penerbitan legalitas lahan Kampung Tembesi Tower dan respons penyelesaian pokok Laporan Masyarakat. Kedua, adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan di Tembesi Tower RW 16 Kota Batam.

Selanjutnya, sebagai bentuk penyelesaian laporan, Ombudsman RI memberikan Rekomendasi kepada BP Batam. Pertama, memberikan penampungan sementara bagi warga yang tidak memiliki hunian akibat penggusuran.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus

Kedua, mengusahakan ketersediaan alokasi lahan dan tempat tinggal permanen bagi Warga Tembesi Tower RW 16.

Ketiga, menghitung kerugian materiil Warga Tembesi Tower RW 16 dan memberikan kompensasi atas adanya kerugian yang dialami khusus bagi warga yang terkena dampak penggusuran sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Keempat, memberikan trauma healing kepada Warga Tembesi Tower RW 16 khususnya anak-anak yang terdampak.

Kelima, memastikan anak-anak Warga Tembesi Tower RW 16 yang berusia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh sebagai akibat dari terjadinya penggusuran.

Keenam, memperhatikan kesehatan Warga Tembesi Tower RW 16, khususnya bagi warga lanjut usia dan anak-anak balita serta warga yang rentan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi, Ombudsman RI meminta Dewan Pengawas BP Batam untuk memastikan Rekomendasi dilaksanakan oleh BP Batam, dengan segenap kewenangan dan sumber daya yang dimiliki guna pemenuhan hak Warga Tembesi Tower RW 16 serta melakukan evaluasi terhadap praktik penataan lahan oleh instansi Terlapor.

“Diharapkan kepada Terlapor yaitu Instansi Penyelenggara Negara selanjutnya dapat menyampaikan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI dan perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman setelah Rekomendasi ini diterima, karena perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelayanan publik yang baik,” tegas Bobby dalam sambutannya.

Bobby juga menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, rekomendasi ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh pihak terlapor.

Jika BP Batam tidak melaksanakan rekomendasi ini, Ombudsman RI akan mempublikasikan ketidakpatuhan tersebut dan melaporkannya kepada DPR serta Presiden. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Ombudsman RI Sebut Penggusuran di Tembesi Tower Batam Melukai Keadilan Masyarakat

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melaksanakan serangkaian proses resolusi dan monitoring agar legalitas hak atas tanah yang dilaporkan oleh warga Tembesi Tower, Kota Batam kepada Ombudsman RI mendapatkan penyelesaian secara baik dan adil.

Alih-alih mendapatkan penyelesaian terbaik, justru Pemerintah Kota Batam melakukan upaya penggusuran terhadap warga Tembesi Tower, Kota Batam tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam keterangan resminya yang diterima redaksi KE Groups pada Rabu (8/1/2025).

Najih juga menjelaskan sebelumnya, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI telah meminta agar para pihak menahan diri serta mengutamakan dan mendorong penyelesaian melalui musyawarah mufakat atau pendekatan yang lebih humanis serta mengedepankan dialog.

Permasalahan tersebut bermula, dari keinginan Warga Tembesi Tower, Kota Batam agar diterbitkan legalitas lahan yang telah ditempati selama puluhan tahun kepada BP Batam.

Namun, proses permohonan tersebut tidak segera kunjung mendapatkan penyelesaian dan kepastian, hingga menjadi semakin berlarut seiring dengan hadirnya PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) yang juga berkeinginan untuk berinvestasi pada lahan yang sama ditempati Warga Tembesi Tower.

“Dalam proses resolusi, kami telah meminta dan memberikan waktu yang cukup kepada BP Batam, agar terhadap praktik penataan lahan di Tembesi Tower diselesaikan dengan baik, partisipatif serta mengedepankan musyawarah mufakat,” tegas Najih.

Hal tersebut termuat dalam proses resolusi dimana para pihak termasuk BP Batam diminta untuk membuka ruang dialog agar komunikasi secara efektif termasuk untuk mendorong penyelesaian yang terbaik serta tidak merugikan masyarakat.

Ketua Ombudsman RI meminta agar tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam tidak merugikan masyarakat dan kembali kepada perannya agar terdapat upaya konkret dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat.

“Hunian masyarakat yang ada di Tembesi Tower Kota batam juga akan terkait dengan hak masyarakat lainnya seperti hak anak untuk bersekolah, pekerjaan dan penghidupan yang layak serta pemenuhan hak asasi dari seluruh warga, itu yang harus dipikirkan dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam,” pesan Najih.

Ombudsman Rl juga merujuk pada hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 bahwa setidaknya terdapat 344 Kepala Keluarga yang masih berdiam dan tidak sepakat dengan opsi relokasi dan penataan lahan.

Dalam proses monitoring tersebut, warga Tembesi Tower menyatakan untuk akan tetap bertahan di lokasi tersebut, karena proses panjang yang telah diajukan guna mendapatkan legalitas lahan.

Dengan adanya informasi terbaru mengenai praktik dan upaya penggusuran di Kampung Tembesi Tower tersebut, mencerminkan bahwa proses penyelesaian yang berlarut di BP Batam justru malah menimbulkan ketidakpastian, dan menciderai keadilan masyarakat.

“Itu yang kami sayangkan, mengapa harus ada tindakan penggusuran jika ada opsi terbaik yang masih memungkinkan, salah satunya adalah Rekomendasi Ombusdman,” imbuh Najih.

Proses yang sedang bergulir di Ombudsman RI sebelumnya telah mendorong penyelesaian, namun dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam konsiliasi maka akan diterbitkan Rekomendasi guna memberikan kepastian penyelesaian serta memastikan hak-hak masyarakat dan upaya terbaik bagi seluruh pihak.

Untuk itu, Ombudsman RI meminta kepada para pihak yang berkepentingan agar memberikan atensi serta dukungan melalui penyelesaian terbaik, mencegah Tindakan yang merugikan masyarakat serta perilaku kesewenang-wenangan.

“Hormati proses yang bergulir di Ombudsman RI demi tata kelola pemerintahan yang baik, serta penyelesaian yang berkeadilan,” tutup Najih. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Ombudsman RI Sebut Masih Ada ‘Masalah’ di Penyaluran Bantuan Pangan di Batam

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk memastikan tepat sasaran. Namun, Ombudsman masih menemukan adanya masalah di pemutakhiran data penerima bantuan.

“Ombudsman mengawasi penyaluran bantuan pangan untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan dapat membantu pengendalian inflasi di setiap daerah,” ujar Yeka saat peninjauan di Kantor Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, pada Selasa, (25/6/2024).

Dalam tinjauan lapangan ini Ombudsman menemukan persoalan terkait data penerima bantuan pangan. Berdasarkan informasi pihak kelurahan, masih ada sekitar 300 warganya yang memenuhi kriteria penerima bantuan pangan, namun belum masuk ke dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sebaliknya, ada sekitar 50 masyarakat yg seharusnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan pangan, namun masih ada di dalam data.

Selain itu, hingga kini belum ada sistem untuk melakukan pemutakhiran data P3KE di lapangan, adapun data P3KE merupakan data yang diterbitkan oleh Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terkait permasalahan data penerima ini,Ombudsman memberikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK dan pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan adanya mekanisme dan sistem pemutakhiran data P3KE yg menjadi basis data penyaluran bantuan pangan. “Ketika nanti ada Mekanisme dan sistem pemutakhiran data P3KE di daerah, maka hal itu akan membuat data semakin lebih akurat dan tentu diharapkan menjadi lebih tepat sasaran penyalurannya,” ucap Yeka.

Di samping itu, Yeka memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memutuskan untuk melanjutkan program penyaluran bantuan pangan pada periode tahap 3 pada Agustus, Oktober, Desember 2024. Namun, Yeka meminta agar pemerintah menyiapkan antisipasi pada bulan Juli, September dan November 2024 saat tidak dilakukan penyaluran bantuan pangan.

“Agar tidak muncul spekulan-spekulan yg dapat menyebabkan harga beras menjadi tidak stabil. Ombudsman menyarankan agar pada bulan-bulan tersebut pemerintah menggelontorkan beras SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) di pasar,” imbuhnya.

Mengenai kualitas beras bantuan pangan, Ombudsman menilai kualitasnya baik dan layak konsumsi. Secara kuantitas juga sudah sesuai dengan ketentuan yakni 10 kilogram. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Rempang Eco City, Ombudsman RI Tegaskan Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

by bahar
written by bahar

Rempang Eco City, Ombudsman RI Tegaskan Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Badan Pengusahaan Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang kepada PT. Mega Elok Graha (PT. MEG) kira-kira seluas 16,500 hektar yang akan dikembangkan proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang kepada PT. Mega Elok Graha (PT. MEG).

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian ini, tidak sesuai ketentuan karena belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengeloaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan diatas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifipat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Terdapat 16 Kampung Tua yang tersebar di Pulau Rempang, yakni Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.

Johanes menjelaskan, dari 16 Kampung Tua yang diklaim masyarakat, hanya 10 titik yang hanya akan direlokasi sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tentang Perkampungan Tua di Kota Batam.

Investigasi yang dilakukann Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau pada semua titik kampung tua di Pulau Rempang menemukan beberapa hal yang termasuk unsur peentapan kampung tua yaitu Tapak/Patok perkampungan tua, makam-makam tua, pohon-pohon budidaya lama berusia ratusan dan puluhan tahun, dokumen Lama menandakan masyarakat telah berdiam sejak puluhan tahun bahkan sebelum masa kemerdekaan, terdapat sekolah lama.

“Sosialisasi yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah,” jelas Johanes.

Selain itu, ada dugaan jika sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga berdasarkan temuan Ombudsman bahwa warga Rempang minim yang mendaftar untuk relokasi.

Disamping itu, Johanes juga dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang. turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespon penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

Akibatnya, Johanes mengatakan masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi.

Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat tentara di perkampungan mereka.

Berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang mendukung dilakukannya investasi di Pulau Rempang, namun menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila dilakukan penataan antara Kampung Tua dengan pengembangan investasi.

Selanjutnya, Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya.

Selanjutnya akan diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa tindakan korektif untuk dilaksanakan pihak Terlapor. Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman dilakukan guna melihat apakah ada maladministrasi pada Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang.

“Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu, Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak,” jelasnya.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Seperti diketahui, permasalahan kasus Pulau Rempang yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City yang terdapat pada Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini mengakibatkan penduduk asli Pulau Rempang akan direlokasi ke Pulau Galang. (omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram