pemprove kepri Archives - Kabar Ekonomi

KABAREKONOMI.ID, PENYENGAT – Di awal tahun 2024, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad didampingi PJ Walikota Tanjungpinang Hasan melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat, Selasa (2/1/2024) untuk meninjau kemajuan proyek revitalisasi yang telah berjalan selama tahun 2023.

Kunjungan ini, sekaligus menandai komitmen kuat Gubernur Ansar dalam melanjutkan proyek revitalisasi di Pulau Penyengat pada tahun 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Ansar mengamati berbagai peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Pulau Penyengat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), telah mengusulkan sejumlah proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan ini termasuk rehabilitasi Balai Adat Pulau Penyengat, kelanjutan pembangunan beberapa ruas jalan yang belum selesai dengan anggaran 24 miliar rupiah, dan pembangunan Monumen Bahasa Nasional dengan anggaran yang diusulkan sebesar 90 miliar rupiah.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad didampingi PJ Walikota Tanjungpinang Hasan melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat,

Dalam pernyataannya, Gubernur Ansar Ahmad mengungkapkan, “Komitmen kami di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk terus memperindah Pulau Penyengat. Kami bertujuan menjadikan pulau ini sebagai destinasi wisata religi dan budaya yang unggulan. Revitalisasi ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah yang kaya, yang kami yakini akan menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.”

Kunjungan ini menegaskan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan memajukan sektor pariwisata, khususnya di Pulau Penyengat.

Melalui proyek revitalisasi ini, Gubernur Ansar berharap dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan meningkatkan reputasi Pulau Penyengat sebagai situs kebudayaan dan wisata religi di Indonesia. (Jlu)

KABAREKONOMI.ID, Batam – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) menjadi salah satu atensi besar Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sejak awal kepemimpinannya di tahun 2021.

“Hal ini dikarenakan salah satu Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 point 2 berbunyi “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”, kata Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hasan pada kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Pemerintah Daerah Wilayah Indonesia Bagian Barat di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam.

Dinas Kominfo Kepri memang diminta khusus untuk memberikan pemaparan Best Practice Pengelolaan SP4N-LAPOR! di wilayahnya, oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) RI sebagai penyelenggara kegiatan.

Acara diikuti oleh Pejabat dan Admin Pengelola SP4N LAPOR! Pada 73 pemerintah kabupaten kota di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Hasan dalam paparannya menyebutkan misi RPJMD yang disebutkan sebelumnya memiliki artian yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Atas dasar tersebut, melalui rapat Bersama Admin Instansi dan Organisasi yang terdiri dari Diskominfo, Inspektorat dan Biro Organisasi, pengelolaan SP4N-LAPOR! disepakati dikelola oleh Diskominfo selaku ‘leading sector’ sejak tahun 2022,” ungkap Hasan.

Sebagai informasi, Dari awal Tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2022, pengelolaan SP4N-LAPOR! di Provinsi Kepulauan Riau dikelo
la oleh Inspektorat.

Hingga resmi dilakukan serah terima pengelolaannya kepada Diskominfo Kepri pada bulan Mei 2022.

Kemudian Hasan menjelaskan kondisi SPAN LAPOR! sebelum dikelola Diskominfo Kepri dimana laporan aduan masyarakat yang masuk banyak yang tidak ditindaklanjuti.

Menurutnya beberapa faktor penyebabnya adalah awareness (kepedulian) yang rendah dan kurangnya pemahaman dari Admin Penghubung OPD, kemudian rendahnya atensi dari pemangku kepentingan terhadap pengaduan pelayanan publik.

“Lalu minimnya upaya sosialisasi baik kepada masyarakat maupun antar OPD, tidak tersedianya anggaran yang memadai sebagai penopang terlaksananya program pelayanan pengaduan publik sebagai bukti nyata atensi pemangku kepentingan, serta sering terjadinya pergantian personil admin pejabat penghubung OPD sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan aduan” paparnya.

Untuk mengentaskan permasalahan tersebut, Hasan menjelaskan timeline action plan SP4N LAPOR! yang dilakukan Diskominfo Kepri dimulai dari melakukan evaluasi terhadap proges SP4N LAPOR! yang telah berjalan selama 3 tahun ke belakang, menyelenggarakan rapat teknis dengan admin instansi/organisasi, serta menyusun Peraturan dan Keputusan Gubernur terkait.

“Kemudian mengikuti lomba Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan KemenPANRB sebagai sarana pembelajaran dan mengukur kompetensi, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Diskominfo Kepri juga melakukan sosialisasi pengoperasian aplikasi SP4N-LAPOR! kepada seluruh Admin Penghubung di OPD dan masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan melalui media Baliho dan Banner” tutupnya. (ron)

pemprove kepri

Awal Tahun, Gubernur Ansar Pastikan Revitalisasi Pulau Penyengat Terus Berlanjut

Jadi Atensi Utama Gubernur Ansar, Kadis Kominfo Kepri Paparkan Best Practice Pengelolaan SP4N-LAPOR!