baharKABAREKONOMI.ID, BATAM, – Jika tidak ada halangan, Koalisi Rakyat Batam akan turun ke jalan dan menyuarakan penolakannya terkait rencana penerapan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah pusat.
Aksi yang akan dilakukan di halaman Kantor Pemerintah Kota Batam pada Rabu (12/6/2024) ini, dikabarkan akan diramaikan 1.000 pekerja dan buruh yang ada di Kota Batam.
Yafet Ramon, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan menjelaskan beberapa alasan penolakan Tapera.
“Besok kami akan turun ke jalan dan menyuarakan penolakan Tapera,” tegas Yafet.
Penolakan Tapera di Batam mencerminkan keresahan pekerja di seluruh Indonesia terhadap program yang dianggap tidak adil dan memberatkan.
Aksi tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah akan pentingnya dialog dan pertimbangan matang sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat atau pekerja.
Berikut sejumlah poin serikat pekerja Batam terkait program Tapera yang jadi keresahan mereka
- Ketidakjelasan Program: Belum ada kejelasan apakah buruh akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan Tapera. Jika dipaksakan, hal tersebut bisa merugikan buruh.
- Iuran Tidak Realistis: Dengan upah rata-rata buruh Rp3,5 juta per bulan, iuran 3 persen (Rp105 ribu/bulan) tidak akan cukup untuk membeli rumah dalam 10-20 tahun mendatang.
- Beban Pekerja Bertambah: Dalam lima tahun terakhir, daya beli buruh turun 30 persen. Potongan Tapera akan semakin memberatkan lagi buruh atau pekerja
- Tanggung Jawab Negara Diabaikan: Ia menekankan penyediaan perumahan adalah tanggung jawab negara, bukan beban pekerja semata. (**)