KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemprov Kepri serius memperjuangkan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS 2023. Saat ini, TPP PNS Kepri masih tertunda.
”Harus dikejar terus ke pemerintah pusat, karena TPP itu kan haknya PNS,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin.
Wahyudin menyebut, keterlambatan pencairan TPP itu bisa berdampak pada penurunan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Kepri.
Hampir sebagian besar PNS tentu sangat membutuhkan dana TPP tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
”PNS barangkali punya banyak cicilan, misalnya kredit rumah hingga biaya anak sekolah atau kuliah. Jadi kalau TPP tak cair, kasihan juga,” ucap Wahyu Wahyudin.
Wahyu juga menegaskan, DPRD siap mendukung Pemprov Kepri memperjuangkan realisasi TPP PNS ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera dicairkan.
Selain itu, dia turut mendorong Kemendagri segera memverifikasi usul data yang telah diusulkan Pemprov Kepri berkaitan dengan pencairan TPP PNS 2023.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sudah mengomunikasikan ke Kemendagri supaya TPP yang sudah hampir dua bulan tertunda itu bisa segera dicairkan. Pemprov Kepri terus berupaya agar pencairan hak PNS selain gaji pokok tersebut bisa segera terealisasi.
”Kita upayakan secepatnya, kasihan juga sudah dua bulan belum cair,” ucap Ansah Ahmad.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan, pencairan TPP PNS Pemprov Kepri hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah pencairan TPP tersebut sudah bisa dilakukan pada Maret. (omk)