Reklamasi Archives - Kabar Ekonomi

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi galangan kapal milik PT. BSI di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat (5/5/2023), pasca-ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Berdasarkan investigasi berbasis Marine Intelligence (Intelijen Kelautan) yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), kegiatan reklamasi seluas 1,191 hektar (ha) tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M. Han dalam keterangan resminya mengatakan bahwa paksaan pemerintah berupa Penghentian Sementara Kegiatan dilakukan sampai PT. BSI memenuhi perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

“Benar bahwa kami stop sementara proyek tersebut, supaya aktivitas pengerukan ini tidak meluas ke arah laut dimana perusahaan tersebut belum memiliki PKKPRL,” ujar Adin.

Adin menyebutkan bahwa sebelumnya KKP telah memperoleh pengaduan dari masyarakat terkait adanya proyek reklamasi tanpa PKKPRL milik PT. BSI.

Pihaknya kemudian mengerahkan Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan sekitar bulan Februari 2023.

Menurut pengakuan yang disampaikan pihak PT. BSI, pada lahan reklamasi direncanakan akan dilakukan perluasan areal shipyard atau galangan kapal di lokasi reklamasi tersebut.

Untuk diketahui, PT. BSI termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di bidang manufaktur peleburan baja dan galangan kapal. Total luas lahan proyek milik PT. BSI berdasarkan pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam terhitung seluas 62 ha, yang terdiri dari lahan darat seluas 13 ha bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan ruang laut seluas 49 ha.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku, proyek reklamasi dihentikan sementara hingga PT. BSI melengkapi perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL”, tegas Adin.

PT. BSI diduga melanggar Pasal 101 ayat (3), pasal 188, pasal 195, pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang jo pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan dan telah memenuhi unsur untuk dikenakan Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah dengan Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha.

Lebih lanjut Adin mendorong PT. BSI untuk segera memenuhi perizinan dasar dalam Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Pengajuan PKKPRL dapat dilakukan melalui sistem terpadu satu pintu (Online Single Submission/OSS) yang menyertakan rencana pengambilan sumber material reklamasi, rencana pemanfaatan lahan reklamasi, gambaran umum pelaksanaan reklamasi, serta jadwal rencana pelaksanaan reklamasi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Pemerintah telah memetakan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam aturan tersebut, reklamasi termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan risiko tinggi. Untuk itu, Menteri Trenggono terus mendorong jajaran Ditjen PSDKP untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. (omk)

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Ratusan warga Kampung Tua Panau, Telaga Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, mendatangi lokasi proyek reklamasi PT Blue Steel Industri, Jumat (10/3/2023).

Perwakilan masyarakat Kampung Panau, M Hasan Deny, menuturkan kehadiran mereka ini bukan tanpa alasan.

Mengingat, masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan ini sudah sangat terganggu dengan aktivitas reklamasi dari perusahaan yang disinyalir sebagai perusahaan peleburan besi tersebut.

“Kami sudah 4 keturunan berdiam di kampung ini, dan rata-rata sebagai nelayan. Kegiatan ini sudah sangat menggangu masyarakat asli di sini,” ujar Hasan di lokasi proyek PT Blue Steel Industri.

Lanjut Hasan, pihaknya tidak mengetahui pasti terkait perizinan yang dimiliki perusahaan yang berkantor di Jakarta tersebut.

Namun, sejak dimulainya pengerjaan reklamasi 6 bulan lalu, baru ada satu kali pertemuan antara pihak warga dengan manajemen PT Blue Steel Industri.

Dengan demikian, semua masyarakat meminta kepada perusahaan tersebut untuk menghentikan kegiatan, hingga ada kesepakatan yang didapat antara masyarakat dan PT Blue Steel Industri.

“Dulu ada pertemuan satu kali, itu membahas terkait dampak lingkungan dan perizinan, lepas itu tidak ada lagi. Hingga saat ini mereka tidak punya itikad baik, makanya ratusan masyarakat pada datang ke sini,” kataHasan.

Dijelaskannya, reklamasi yang dilakukan PT Blue Steel Industri sudah merambah ke bibir pantai, dan sudah merusak semua tanaman laut seperti mangrove dan pohon laut lainnya. Baginya, hal itu sudah sangat menggangu kehidupan asli nelayan.

Selain itu, perusahaan yang mengelola lahan seluas lebih kurang 62 hektar ini, tidak mempunyai akses jalan khusus yang akan dilewati kendaraan alat berat mereka.

“Pohon laut sudah habis, kayu bakau sudah tertimbun tanah, kalau hujan, air laut menguning. Yang lebih parah mobil mereka lewat jalanan warga, kalau hujan ya becek, kalo musim kemarau debu semua yang kami hirup,” terang Hasan.

Sementara Perwakilan PT Blue Steel Industri, Heri Dwi, menyampaikan, apa yang dikeluhkan masyarakat Kampung Panau akan disampaikan ke pimpinan perusahaan.

Ia menjanjikan akan ada pertemuan antara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam waktu dekat ini.

“Kami agendakan tanggal 15 Maret 2023 ini, kita lakukan pertemuan, kami juga memohon kepada masyarakat, agar sebelum tanggal tersebut para pekerja diperbolehkan beraktivitas. Itupun kalau disetujui warga,” kata Heri Dwi. (***)

Reklamasi

Langgar Pemanfaatan Ruang Laut, KKP Hentikan Proyek Reklamasi Galangan Kapal PT BSI

Nelayan Kampung Tua Panau Resah Rusaknya Lingkungan, Massa ‘Geruduk’ PT Blue Steel Industri