Home » Rempang
Tag:

Rempang

Semarak HUT RI ke-79, Warga Rempang dan PT Makmur Elok Graha Bersatu dalam Semangat Kebangsaan

by bahar
written by bahar

KABAREKINOMI.ID, Rempang – Masyarakat Rempang dan Galang bersama PT Makmur Elok Graha merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan.

Hal ini terlihat dalam perayaan Hari Kemerdekaan dengan ragam acara dan kegiatan yang berlangsung meriah di lima lokasi berbeda. Antara lain di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Ulu Buton, Tanjung Kertang, Sembulang, dan Tanjung Banon.

Pada kesempatan ini, siswa SMAN 10 Batam dipercaya menjadi pasukan pengibar bendera di RSKI Pulau Galang. Warga sekitar, siswa, dan para guru berkumpul untuk mengibarkan sang Merah Putih, mengekspresikan semangat juang dan cinta tanah air.

Kehadiran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat menambah kesakralan momen tersebut.

“Persiapan kami hanya memakan waktu seminggu, tidak mudah bagi kami, tapi kami dapat menyesuaikannya dengan arahan pelatih, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik pada kesempatan hari ini. Kami sangat bangga, semoga tahun depan kami bisa mengibarkan bendera Merah Putih kembali,” ujar Febriana, anggota paskibra SMAN 10 Batam.

“Perayaan 17 Agustus di Rempang kali ini sangat istimewa karena melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai titik di Rempang dan Galang. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa dengan merangkul warga, kita membuktikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam merayakan hari kemerdekaan yang penuh makna,” kata Raihan, panitia acara dari PT Makmur Elok Graha.

Suasana perayaan semakin meriah dengan berbagai kegiatan menarik, termasuk perlombaan HUT RI dan bazaar UMKM. Kegiatan ini mengundang warga Rempang dan Galang untuk menjual produk UMKM mereka di RSKI, memperkuat perekonomian lokal dan memperkenalkan hasil karya warga setempat.

Perlombaan dan bazaar UMKM mempererat kebersamaan antara warga dan perusahaan. Berbagai lomba seperti joget balon, transfer tepung, dan sepakbola daster menciptakan suasana meriah dan penuh tawa. Bazaar UMKM, yang menampilkan produk lokal, turut menambah kemeriahan acara.

Novi, pelaku UMKM asal Sembulang yang telah direlokasi, menyampaikan rasa senangnya bisa bergabung dalam acara ini. “Kegiatan ini sangat membantu mempromosikan produk kami. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut sebagai bagian dari kerja sama yang sudah terjalin untuk mendukung perekonomian masyarakat, khususnya yang sudah direlokasi,” ujarnya.

Di Tanjung Banon, masyarakat turut serta dalam lomba tradisional seperti makan kerupuk, kelereng dalam sendok, dan lari dalam sarung. Suasana ini menciptakan momen kebersamaan yang penuh tawa dan semangat. Baik warga yang sudah direlokasi maupun yang belum, semuanya bersatu dan bergembira merayakan Hari Kemerdekaan.

Mereka tetap kompak dengan warga yang sudah direlokasi berperan sebagai panitia dan peserta lomba di Tanjung Banon.

“Momen 17-an kami gunakan untuk memperkuat tali silaturahmi dan menyatukan semua warga. Kami mengundang semua, baik yang sudah direlokasi maupun yang belum, untuk berkumpul dan merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama,” Juliana, warga Sembulang yang telah direlokasi.

Kolaborasi antara PT Makmur Elok Graha dan masyarakat Rempang mencerminkan sinergi yang harmonis. Perayaan ini mempererat hubungan antara warga dan membangun harapan baru untuk kemajuan Rempang. Perayaan Hari Kemerdekaan di Rempang ini menjadi momen yang menghangatkan dan memperkuat rasa persatuan, serta membangun harapan baru untuk masa depan Rempang yang lebih sejahtera.(***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang Ajukan Praperadilan untuk Tahanan ‘Aksi 11 September’

by bahar
written by bahar

Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang Ajukan Praperadilan untuk Tahanan ‘Aksi 11 September’

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan Pendaftaran Gugatan Permohonan Praperadilan terhadap kepolisian terkait penangkapan dalam hal ini Polresta Barelang maupun Polda Kepri terkait penahanan, Penangkapan dan penetapan tersangka peserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Rempang pada 11 September 2023 lalu.

Gugatan Permohonan Praperadilan terhadap kepolisian ini, terkait sah atau tidak nya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka peserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Rempang ini didaftarkan pada Kamis (19/10/2023) hari ini.

Tersangka yang didaftarkan permohonan Praperadilannya berjumlah 30 orang dari 35 warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka saat aksi unjuk rasa solidaritas untuk rempang yang berlangsung di depan Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari Praperadilan juga adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan lembaga penegakan hukum.

Pranata praperadilan sendiri dijabarkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Lebih lanjut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyoroti terkait perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia para tersangka sebagaimana telah tertulis dengan tegas dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal ini, Hukum Acara Pidana merupakan salah satu wujud pengejawantahan mandat UUD 1945 tersebut. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi Manusia akan dilindungi.

Tim Advokasi untuk Rempang juga mendampingi delapan warga yang sebelumnya diamankan dalam bentrokan di Jembatan 4 Barelang pada 7 September 2023 lalu. Saat ini ke-8 warga tersebut sudah mendapatkan penangguhan penahanan dan menjalani wajib lapor dua kali seminggu.

Mangara Sijabat, SH, MH. selaku Direktur LBH Mawar Saron Batam yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Rempang, mengatakan pihaknya mengajukan Praperadilan sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagai bagian hak dari Tersangka dan para pihak dapat hormati dan sebagai pengawasan juga kepada pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan apakah telah sesuai aturan atau tidak.

“Upaya ini kami tempuh setelah beberapa upaya hukum telah kami tempuh salah satu nya permohonan penangguhan penahanan dan kami belum dapat respon sampai saat ini, Padahal permohonan itu disertai jaminan dari pihak keluarga dan kalau memang bisa mreka dibebaskan dengan SP3. Hari ini kami mendaftarkan gugatan permohonan praperadilan ke PN Batam,” kata Mangara Sijabat saat ditemui di halaman Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Mangara Sijabat melanjutkan, upaya ini sebagai bagian dari cara menguji secara hukum apakah penetapan tersangka oleh Kepolisian dalam hal ini Polresta Barelang dan Polda Kepri kepada para Tersangka sudah tepat dan benar secara hukum, serta apakah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk mereka jadikan Tersangka sebagaimana diatur dalam Perkap No 6 tahun 2019 tehtang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP, secara lengkap udah kami muat dalam permohonan praperadilan kami ini, itulah nanti kita uji melalui Praperadilan di PN Batam supaya jelas semuanya.

“Biar pengadilan yang memutuskan terkait upaya hukum yang kami lakukan ini” tambahnya.

Sopandi, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dari PBH Peradi Batam, mengharapkan PN Batam segera merespon permohonan yang mereka ajukan ini. Dengan demikian, akan memberi ruang bagi keluarga tahanan mendapatkan kepastian status keluarganya dari mekanisme yang dijalankan.

Sopandi melanjutkan, pihaknya juga berharap PN Batam terbebas dari intervensi pihak manapun dalam memutuskan perkara yang mereka ajukan ini.

“Karena sudah lebih dari 40 hari mereka ditahan, sebelumnya kami sudah ajukan penangguhan, tapi sampai hari ini belum ada respon,” kata Sopandi.

Lebih jauh, Sopandi mengatakan pihaknya sebenarnya mendorong upaya penyelesaian persoalan penahanan para Tersangka ini melalui musyawarah mufakat, namun sampai hari ini belum ada itikad untuk hal tersebut terlaksana.

Untuk itu, pihaknya berharap persidangan ini dapat berjalan secara terbuka, sehingga prosesnya bisa diawasi Komisi Yudisial, Ombudsman, media dan publik.

Perjuangan akan tetap kita lanjutkan, mohon do’a dan dukungan masyarakat yang mendambakan keadilan terjadi di bumi pertiwi, Tutup Sopandi. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Berikan Hak Warga Rempang yang Terdampak Investasi, DPR Apresiasi Menteri Bahlil

by bahar
written by bahar

Berikan Hak Warga Rempang yang Terdampak Investasi, DPR Apresiasi Menteri Bahlil

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jaminan hak bagi warga Pulau Rempang yang terkena dampak pembangunan proyek Rempang Eco City.

Menurut Menteri Bahlil, ada beberapa biaya yang akan diberikan pemerintah untuk warga Rempang terdampak, seperti yang uang tunggu dan uang sewa rumah atau kontrakan. Nominal uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang, sedangkan uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per Kepala Keluarga (KK).

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrick Lewerissa mendukung keputusan pemerintah lewat Kementerian Investasi untuk memberikan ganti rugi kepada warga Pulau Rempang yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City adalah langkah yang tepat dan patut didukung.

“Saya setuju dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait warga masyarakat di Pulau Rempang yang terkena dampak langsung dari rencana investasi Eco City di pulau tersebut, terutama terkait dengan apa yang disebut uang tunggu dan uang sewa,” kata Hendrick Lewerissa kepada wartawan, Selasa (17/10).

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, pemerintah perlu menguatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan uang tunggu dan uang sewa atau kontrakan kepada masyarakat agar mereka mengetahui hal tersebut dan tidak terjadi aksi penolakan.

Selain itu, pemerintah juga diminta konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan tidak lagi berubah dikemudian hari dengan alasan kurangnya anggaran atau sejenisnya.

“Yang paling penting adalah niat baik pemerintah ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat terdampak agar mereka dapat memahami dan menerimanya dengan baik. Hal lain yang mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah adalah memastikan besaran jumlah uang yang mereka akan terima sesuai dengan apa yg sudah diputuskan oleh pemerintah agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah positif,” ucapnya.

“Biasanya dan sering terjadi di berbagai tempat, implementasi dan realisasi dana-dana kompensasi dari pemerintah tidak diterima secara utuh oleh masyarakat, sehingga merusak trust warga atau masyarakat kepada pemerintah. Ini yang harus diperhatikan dengan baik,” tambahnya.

Politisi asal Maluku ini sangat memahami langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam meredam aksi penolakan dan memastikan masa depan warga Pulau Rempang lebih sejahtera.

“Saya memahami langkah Menteri Bahlil dalam memitigasi dampak sosial dari investasi tersebut kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh Hendrick mengatakan negara masih membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Pulau Rempang.

“Kita tidak bisa menolak investasi, kita butuh investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memberi manfaat ekonomi berupa PAD kepada daerah dan pajak serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara,” paparnya.

Meski begitu, Hendrick mengingatkan pemerintah untuk tetap mengutamakan etika dalam berinvestasi agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan, serta mengontrol para investor agar tidak sewenang-wenang melanggar aturan yang telah ada demi kelestarian lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

“Namun, investasi yang seharusnya dilakukan di Indonesia adalah investasi yang etis dan responsif. Etis yaitu mengharuskan semua kegiatan investasi mematuhi semua norma aturan yang berlaku dalam negara hukum Indonesia, dan responsif terhadap tanggungjawab kepada lingkungan baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial,” pintanya.

“Kami akan gunakan hak konstitusional kami sebagai Anggota DPR untuk mengawasi langkah-langkah pemerintah di Pulau Rempang, untuk memastikan agar kepentingan semua pihak terkait investasi tersebut terproteksi dengan baik,” tutupnya. (***)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Ramai Penolakan Warga, Menteri Investasi Bahlil Sebut ‘Tak Ada Masalah Apa-apa’ di Rempang Eco-City

by bahar
written by bahar

Ramai Penolakan Warga, Menteri Investasi Bahlil Sebut ‘Tak Ada Masalah Apa-apa’ di Rempang Eco-City

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai, tak ada masalah apa-apa dalam penggarapan Rempang Eco-City, Batam, meskipun proyek strategis nasional itu terus mendapatkan penolakan dari warga Pulau Rempang dan sekitarnya. Ia mengatakan akan terus ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Jadi enggak ada isu apa-apa kok, jadi tinggal komunikasi ke rakyat aja yang harus baik,” kata Bahlil di Istana Merdeka pada Kamis(5/10/2023) sebagaimana dilansir Tempo.

Pemerintah akan mengembangkan Pulau Rempang menjadi Rempang Eco City, sebuah kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi. Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023.

PT Makmur Elok Graha atau MEG menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

Proyek itu tidak berjalan mulus. Masyarakat adat menolak direlokasi. Bentrok pun terjadi pada 7 September 2023 ketika aparat gabungan masuk perkampungan untuk memasang patok tata batas lahan. Kerusuhan kembali terjadi ketika masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Bahlil, mengatakan, tidak ada tenggat tertentu dalam menyelesaikan konflik Rempang. “Lebih cepat lebih baik,” katanya.

Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan tak ada penggusuran dalam proyek itu. Dia menyebut masyarakat Pulau Rempang hanya akan digeser tempat tinggalnya ke wilayah Tanjung Banon.

Di titik relokasi itu, pemerintah menjanjikan kompensasi berupa tanah 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Kemudian, uang saku senilai Rp 1,2 juta per kepala dan uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta selama masa tunggu konstruksi hunian baru di Tanjung Banon.

Meskipun demikian, penolakan terhadap proyek tersebut ternyata meluas. Penolakan tidak hanya datang dari warga kampung tua asli yang terdampak relokasi, namun juga dari nelayan di sekitar pulau-pulau kecil di Rempang.

Penolakan dari nelayan baru muncul setelah dilaksanakan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) oleh BP Batam pada 30 September 2023 lalu di Kantor Camat Galang, Pulau Rempang, Kota Batam.

Nelayan menilai proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut.

“Sebelumnya kami tidak ada dapat sosialisasi dari rencana pembangunan Rempang Eco-city ini, selama ini yang diributkan soal darat saja,” kata Dorman salah seorang nelayan Pulau Mubut, yang berada empat kilometer dari Pulau Rempang, Selasa, 3 Oktober 2023.

Perusahaan kaca yang akan mendirikan pabrik di Pulau Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan ini disebut juga akan memproduksi panel listrik tenaga surya. (**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Peduli Sesama di Maulid, PT. Makmur Elok Graha Salurkan Ratusan Paket Sembako di Rempang

by bahar
written by bahar

Peduli Sesama di Maulid, PT. Makmur Elok Graha Salurkan Ratusan Paket Sembako di Rempang

KABAREKONOMI.ID, REMPANG – Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H/2023, dimanfaatkan betul-betul oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) untuk memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan di beberapa wilayah di Rempang, Batam pada Jumat (29/9/2023) sore.

Tercatat Ratusan paket sembako yang berisikan Beras, Gula. Minyak Goreng, Mie Instan hingga Sarden diserahkan PT MEG ke sejumlah panti asuhan, kaum dhuafa hingga warga membutuhkan yang menetap di kawasan Tanjung Banun, Rempang, Sijantung dan Pasir Panjang.

Ujang Hendra, Ketua Panitia pelaksana mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H/2023, dan merupakan bentuk kepedulian PT. MEG kepada warga yang betul-betul membutuhkan uluran tangan sesama.

“Kita melakukan aksi sosial dengan berbagi rezeki berupa bantuan sembako kepada warga di momen ini. Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat, dan sedikitnya meringankan beban warga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya,” ucapnya.

Ujang juga menegaskan kegiatan ini juga mengenang kejadian menjelang wafatnya Rasulullah dalam sebuah hadist. Ketika itu ajal sudah di tenggorokan namun Beliau masih memikirkan umatnya “Ummatii, ummatii, ummatiii” yang artinya “ummatku, ummatku, ummatku”.

Begitu besarnya kecintaan beliau pada umatnya sampai di detik-detik kematiannya ia masih memikirkan bagaimana kehidupan ummatnya nanti? Tak hanya itu Rasulullah juga meninggalkan dua wasiat untuk umatnya.

“Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam ketika dalam keadaan sekarat bersabda: “Jagalah salat, jagalah salat, dan orang-orang lemah di antaramu,” jelas Ujang mengutip hadis tersebut.

Oleh karena itu, pada perayaan maulid nabi Muhammad SAW tahun ini PT MEG ingin menjalankan wasiat yang telah ditinggalkan Rasulullah dengan membagikan ratusan sembako dan santunan tunai untuk anak yatim dan dhuafa sebagaimana yang telah Nabi Muhammad wasiatkan untuk tidak meninggalkan yang lemah.

“Terima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja keras hingga terlaksanna kegiatan ini. Serta seluruh donatur, kami sangat bahagia di maulid nabi ini banyak keberkahan yang bisa didapat,” tegasnya.

Selain pembagian sembako, dalam momen tersebut diisi dengan hiburan hadroh hingga tausiah yang diberikan oleh penceramah K.H. Ahmad Sutarman Kamil, S.Pd.I. (omk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram

Memaksa Masuk Kampung Adat, Bentrokan Warga Rempang dan Aparat Tak Terelakan

by bahar
written by bahar

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 7 September 2023. Bentrok antara aparat dan warga tidak terelakkan.

Aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam mulai masuk pada pukul 10.00 wib pagi. Ribuan warga menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam. “Aparat memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tata bata di Pulau Rempang,” kata Bobi salah seorang warga Rempang, Kamis, 7 September 2023.

Bobi mengatakan, warga sampai saat ini masih menolak dilakukan aktivitas apa pun dari tim gabungan selama jaminan kampung mereka terjaga dari pengusuran.

“Tim gabungan memaksa masuk, ini bentrok sudah terjadi, lima orang warga sudah dibawa ke polres,” katanya.

Tidak hanya itu, beberapa warga juga ditangkap aparat gabungan dan dimasukan ke dalam mobil. Kondisi sampai saat ini masih terjadi bentrok antarwarga.

Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional meminta Polda Kepri menarik pasukan dari kampung warga Rempang.

“Untuk melawan masyarakat, Pemaksaan Pematokan dan Pengukuran Tanah di Pulau Rempang yang dilakukan 1000 personil kepolisian menggunakan gas air mata. Sebanyak enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka. Hal ini menunjukkan ironi besar, karena uang yang didapat dari pajak dari rakyat digunakan untuk melawan dan melumpuhkan rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya,” kata Parid.

Ia menyatakan masyarakat Pulau Rempang adalah pemilik pulau itu. Menurut dia, jika Wali Kota Batam tidak bisa melindungi maka telah gagal menjalankan mandat untuk melayani dan melindungi rakyat.

“WALHI sedang berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk memastikan perlindungan HAM masyarakat Pulau Rempang,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari aparat terkait tentang tindakan mereka tersebut. (Tempo)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegram