TiaKABAREKONOMI.ID, BATAM – Sebagai salah satu indikator dalam kategori daerah yang berkembang dan maju adalah ketersedian layanan utilitas yang maksimal dan baik bagi masyarakat. Salah satunya, layanan air bersih yang masuk dalam kategori baik dari sisi kualitas dan kuantitas.
Hal ini juga yang kiranya harus menjadi perhatian serius para pengeloa layanan utilitas. Khusunya di Kota Batam yang memiliki letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Thailand.
Bahkan Batam dinobatkan sebagai kawasan FTZ (Free Trade Zone) berdasarkan UU No. 44 Tahun 2007, serta menjadi tempat masuknya beragam investor.
Batam dinilai layak menjadi international business base yang menjadi kekuatan ekonomi dan bisnis khususnya di wilayah bagian Barat Indonesia. Walhasil, Batam bertumbuh menjadi kota industri yang menarik perhatian para investor untuk mengembangkan usaha dan juga hunian di kota bergelar Bandar Dunia Madani.
Tidak hanya menjadi tujuan investasi, Batam juga telah berkembang menjadi destinasi wisata. Pulau Batam yang terkenal dengan ikon Jembatan Barelang, menghubungkan akses ke Pulau Rempang dan Pulau Galang. Gugusan Pulau ini menjadi kawasan wisata terpadu seperti wisata belanja, wisata bahari, wisata religi, wisata agro, wisata kuliner, wisata olahraga hingga wisata sejarah.
“Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kota Batam ini, kiranya harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk bisa memberikan kualitas utilitas. Salah satunya Air bersih,” terang Widiastadi Nugroho, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri saat ditemui awak media, Rabu (25/1/2023) siang,
Ketersediaan air bersih bukan sesuatu yang dianggap remeh temeh, tambahnya, mengingat Batam hanya mengandalkan waduk tadah hujan. Sehingga ketersedian air bersih yang baik juga memiliki kaitannya dengan dunia industri dan pariwisata.
Setidaknya, Investor yang menjadikan Batam sebagai pusat kegiatan usahanya, membutuhkan air tidak hanya sebatas dalam proses teknis namun juga keperluan sanitasi.
“Oleh karenanya krisis air yang terjadi beberapa hari lalu, menjadi catatan buruk bagi Kota Batam. Dan memberikan kesan yang kurang baik di mata investor,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Mengingat, tambahnya lagi, gangguan suplai air di beberapa wilayah di Batam menandakan BP Batam melalui operator pengelolaan air bersihnya (SPAM dan PT Moya Indonesia,red) kurang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kualitas kinerja.
Buruknya layanan air bersih ini, juga berdampak lurus dengan kondisi masyarakatnya. Dimana mereka harus bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Padahal sesuai dengan aturan yang ada, Pemerintah wajib menyediakan air bersih kepada masyarakat.
Pihaknya juga mengakui dan tak menampik pemenuhan kualitas layanan diperlukan adanya perawatan dan perbaikan untuk menjaga kinerja. Akan tetapi, jangan sampai hal ini menjadi alasan dari buruknya layanan.
“Untuk itu, saya meminta kepada BP Batam dan pengelola air bersih di Batam untuk bisa bekerja profesionalisme serta mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam bekerja,” tegasnya. (lina)