Rudi: Kesepakatan Pengembangan Pulau Rempang Sudah Ada Sejak 2004

Rudi: Kesepakatan Pengembangan Pulau Rempang Sudah Ada Sejak 2004

KABAREKONOMI.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam HM Rudi secara langsung menemui masyarakat melayu yang melakukan aksi unjuk rasa halaman kantor BP Batam pada Rabu (23/8/2023) pagi

Dalam aksinya, warga menolak rencana relokasi 16 titik di kawasan Rempang Batam.

Pada kesempatan tersebut, Rudi mengatakan bahwa kerjasama antara BP Batam, Pemko Batam dan PT MEG sudah terjadi sejak tahun 2004 silam. Bahkan sejak dirinya belum lagi menjabat Kepala BP Batam.

Dan pihaknya menegaskan hanya meneruskan apa yang sudah disepakati tersebut.

Bahkan, beberapa kali pertemuan dan pembahasan terkait rencana investasi ini berada di Pemerintah Pusat.

“Keputusan ini berada di Pemerintah Pusat, dan saya hanya meneruskan saja rencana investasi ini. PT MEG minta kita terusin. Saya juga sudah dipanggil ke pusat,” tegas Rudi.

Orang nomor satu di Batam ini juga menyangkal bahwa pihaknya tidak memperjuangkan aspirasi warga.

“Kita ingin memperjuangkan tapi punya wewenang yang terbatas. Karena kita daerah adalah perpanjangan tangan yang harus kita lakukan,” katanya.

Namun demikian, tegasnya lagi, perjuangan ini belum usai. Lantaran belum mengetahui dimana batasan hutan lindung.

“Ini yang sedang diverifikasi. Setelah ini selesai, kita akan ke Jakarta dan menjelaskan semuanya. Dimana ada 16 Kampung Tua yang minta didahulukan dari pengembangan investasi. Ini yang akan kita sampaikan,” katanya.

Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Rudi tidak bisa diterima oleh massa. Bahkan mereka meneriaki Rudi dengan berbagai perkataan.

Mendengar hal tersebut, pihaknya menegaskan meminta undur diri jika massa tidak lagi mau mendengarkan apa yang disampaikannya.

“Kalau Bapak dan Ibu tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya izin kembali. Tadi Bapak dan Ibu suruh saya bicara atau suruh saya henti?,” tegasnya.(omk)