bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Kabar Amsakar Achmad mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Batam melalui DPP Partai Nasdem menjadi perbincangan publik.
Banyak pihak menilai, langkah Amsakar telah mencederai marwah dan wibawa DPW Nasdem Provinsi Kepri sekaligus mengangkangi aturan partai binaan Surya Paloh tersebut.
Padahal, mekanisme internal partai telah mengatur jika penjaringan dan usulan calon kepala daerah dari DPD akan ditetapkan oleh pengurus DPW untuk kemudian diteruskan ke pengurus di tingkat pusat.
Hal ini sebagaimana pernyataan Ketua Tim Penjaringan DPW Partai Nasdem Kepri, Suhadi.
“Beliau (Amsakar) kami nyatakan telah melanggar karena tidak menghargai proses yang telah disusun sebelumnya,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Menyoroti hal tersebut, pengamat sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan jika keputusan Amsakar terbilang arogan.
Fernando meyakini, langkah tersebut justru berpotensi untuk menimbulkan perpecahan di internal Partai Nasdem.
Mengingat, Amsakar seolah mengesampingkan peran dari seluruh pengurus DPW Nasdem Kepri. Termasuk kepengurusan di tingkat Kota Batam.
“Walaupun yang bersangkutan Ketua DPD, DPW, atau DPP ya tetap harus mengikuti prosedur, karena ‘kan ada tim penjaringan. Saya berharap DPP juga akan memberikan pendidikan politik dan harus konsisten dalam menegakkan aturan serta mekanisme partai dalam melakukan penjaringan calon kepala daerah, jangan sampai tidak taat aturan,” ujarnya, Jumat (17/5/2024) lalu.
Ia menduga, ada dua hal yang melatarbelakangi rencana Amsakar untuk mendaftar langsung melalui DPP Nasdem. Pertama, Amsakar seolah ingin menunjukkan kekuatan jaringannya di tingkat pusat.
Sebaliknya, Fernando memandang, Amsakar seharusnya mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya demi menjaga keharmonisan di tubuh Partai Nasdem.
“Lalu yang kedua, mungkin saja beliau tidak yakin akan mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Apalagi pernah ada isu beliau melakukan pendekatan dengan partai lain. Jangan sampai konflik sekarang ini dibangun hanya sebagai alibi untuk keluar dari Nasdem,” kata Fernando lagi.
Atas dasar ini pula, Fernando Emas pun meminta agar DPP Nasdem tidak tebang pilih atau cenderung mengistimewakan salah satu bakal calon kepala daerah tertentu dengan tidak mengikuti mekanisme yang ada.
Hal ini, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di tubuh internal partai akibat ulah salah satu pihak yang menutup mata terhadap peran dari para kader di tingkat kepengurusan wilayah.
“Jangan sampai nanti Partai Nasdem menabrak aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Ini ‘kan menjadi contoh yang tidak baik nantinya, bagaimana seorang kepala daerah tidak taat pada aturan-aturan yang sudah dibuat, jangan-jangan nanti tidak taat juga pada UU atau PP yang sudah ada,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Nasdem merupakan partai politik yang memberikan kesempatan bagi Amsakar Achmad untuk maju sebagai Wakil Wali Kota Batam bersama H. Muhammad Rudi pada 2016-2021 dan 2021-sekarang.
Akan tetapi, santer berhembus kabar jika Amsakar telah meninggalkan partai binaan Surya Paloh tersebut jelang Pilwako Batam 2024 nanti.
Bahkan, beredar pula surat pengunduran diri Amsakar dari Nasdem tertanggal 15 April 2024 lalu.
“Seharusnya beliau tegas, kalau memang sudah mundur, tidak perlu ada lagi perdebatan di ruang publik terkait pencalonan,” tutup Fernando. (*)