bahar
Robby Patria
Dosen di PBSI UMRAH/Ketua Satu Pena Kepulauan Riau
Wawancara di RRI Batam Senin (24/2/2025) soal harapan ke depan periode kedua Ansar Ahmad sebagai gubernur. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
Bukan hanya Indonesia gelap yang menjadi tema mahasiswa demo di banyak daerah di Indonesia, Provinsi Kepri juga “gelap”. Karena pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memangkas banyak program di APBD tahun 2025. Tahun 2024 lalu, dana transfer untuk Kepri sebesar Rp2,4 triliun.
Tahun ini Kepri hanya mendapat Rp1,1 triliun. Pun begitu dengan daerah tingkat dua. Tanjungpinang misalnya tahun lalu berkisar Rp800 miliar, sekarang hanya diberikan Rp400 miliar lebih.
Dengan dana yang serba terbatas itu, banyak proyek menjadi korban pemangkasan anggaran. Pejabat sementara walikota Tanjungpinang sudah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 25 persen. Pemangkasan TPP dilakukan untuk menormalkan APBD Kota Tanjungpinang yang sakit. Utang pihak ketiga masih menunggak.
Apakah walikota baru mencabut pemotongan TPP Tanjungpinang? Kita tidak tahu langkah apa yang akan dilakukan.
Bukan hanya Tanjungpinang yang kekurangan duit. Semua daerah di Indonesia merasakan dampak pemotongan dana DAU. Yang agak selamat mungkin Batam.
Daerah ini memiliki PAD yang besar menembus Rp2 triliunan. Walaupun DAU dipangkas, Batam masih bisa bertahan dengan harap harap cemas.
Kembali ke masalah tantangan gubernur terpilih di periode kedua, angka partisipasi kasar perguruan tinggi Kepri di bawah nasional masih 28,50 persen di tahun 2023. Artinya misalnya dari 1.000 lulusan SMA/SMK hanya 280 orang saja yang dapat kuliah. Sisanya tidak kuliah.
Bandingkan dengan tetangga Kepri Singapura 92 persen APK perguruan tinggi di sana. Ya, jangan bandingkan dengan Singapura. Tapi Singapura itu tetangga bersebelahan jarak 14 Km dari Batam.
Kepala daerah di Kepri harus mendorong anak anak SMA dan SMK lulus perguruan tinggi. Supaya mereka bisa bersaing dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada lulusan SMA.
Bantuan beasiswa yang diberikan Pemprov Kepri harusnya ditambah. Bahkan kalau perlu diberikan pinjaman lunak yang bisa saja diambil dari APBD atau dana CSR perusahaan besar di Kepri. Bisa sedikit mencontoh LPDP yang digagas Kementerian Keuangan.
LPDP sekarang tumpuan anak anak Indonesia untuk kuliah dalam dan luar negeri. Tapi jumlah penerimanya terbatas.
Dengan besarnya bantuan beasiswa, maka lulusan SMA SMK akan berminat melanjutkan pendidikan tinggi. Dan itu akan meningkatkan APK perguruan tinggi. Otomatis, tenaga kerja trampil akan lebih banyak di Kepri.
Malaysia menerapkan pinjaman jangka panjang kepada mahasiswa baik kaya dan miskin semua mendapatkan pinjaman untuk membayar selama perkuliahan. Setelah lulus kuliah dan kerja baru dipotong oleh pemerintah untuk melunasi utang.
Bahkan mahasiswa yang sudah lulus kuliah dan kerja tak bisa meninggalkan Malaysia ketika utangnya belum lunas. Setelah lunas tanggungjawab baru mereka bisa bebas keluar dari Malaysia untuk wisata atau perjalanan kerja.
Kemudian masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tidak merata. Batam IPM tertinggi sebesar 82. Sementara Lingga masih di angka 68 menurut data Badan Pusat Statistik ( BPS). Artinya ada ketimpangan yang luar biasa antara daerah.
Inilah tugas gubernur mengurangi jurang ketimpangan. Tentu saja dengan program program pembangunan.
Namun jika duit terbatas dan hanya menyasar Bintan, Tanjungpinang dan Batam, maka empat daerah lain terus ketinggalan. Akselarasi pembangunan menjadi tidak laju. Besarnya pembagian bansos hanya berdampak jangka pendek. Namun tidak meninggalkan jejak untuk jangka panjang.
Masih banyak tantangan selama lima tahun ke depan yang harus dilakukan gubernur terpilih. Jika gaya kepemimpinan Ansar Ahmad masih seperti sekarang ini, maka gerak cepat pembangunan tak banyak berubah. Sama dengan empat tahun lalu ketika dia menjadi pemimpin Kepri.
Bahkan bisa jadi tahun ini akan lebih buruk disebabkan pemangkasan anggaran dari pemerintah Prabowo Subianto. **