TiaKABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Selain mengingatkan dampak dari Inflasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan kepada Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia untuk bisa menjaga kekondusifan Iklim Investasi di daerahnya masing-masing.
Mengingat, Investasi menjadi kunci utama dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2023.
“Investasi menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Begitu juga seluruh daerah. Untuk itu, iklim investasi juga harus menjadi perhatian dan dihati-hatikan, mengingat sudah menjadi rebutan berbagai negara,” terang Presiden Jokowi disela-sela sambutannya dan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) pagi.
Dan dalam situasi yang sangat sulit, tambahnya, investasi dan ekspor menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di daerah.
“Untuk itu, kita harus tahu mengenai ini, sehingga berbagai hal yang mengganggu investasi harus diselesaikan dan diurai dengan baik. Ada dua hal yang menjadi perhatian. Diantaranya perizinan yang sampai berbulan-bulan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya ada dua masalah besar yang menyangkut problematika pengembangan investasi di Indonesia dan daerah.
Pertama, permasalahan tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi problem besar dalam masuknya investasi ke Indonesia dan daerah.
“KKPR ini, menjadi problem bagi separuh daerah di seluruh Indonesia. Dan mayorititas belum bisa menyelesaikan kesesuaian tata ruang ini. Untuk itu, saya minta Kepala Daerah dan DPRD untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Kedua, tambahnya lagi, permasalahan IMB atau izin persetujaun bangunan gedung (PBG). “Dan inilah problem kita dan harus diselesaikan segera. Sekali lagi, saya minta Gubernur, Bupati dan wali kota serta DPRD segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, investasi yang masuk ke Indonesia 53 persen (2022) diantaranya berada di luar Pulau Jawa. Dan hal ini terbilang sangat bagus serta menandakan adanya pemerataan.
“Ini sudah sangat bangus. San hal ini menunjukkan pemerataan sudah terjadi. Dan dari 53 persen ini, juga menunjukkan tercapainya target investasi pada taun 2022 sebesar Rp127 Triliun dan target Rp120 Triliun,” tutupnya. (pim)