BP Batam Bakal Bawa Perwakilan Warga Rempang Galang Temui Dua Menteri di Jakarta

BP Batam Bakal Bawa Perwakilan Warga Rempang Galang Temui Dua Menteri di Jakarta

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Setelah melakukan aksi unjukrasa beberapa waktum, akhirnya Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam HM Rudi bersama unsur muspida terkait menerima perwakilan warga Rempang-Galang yang melakukan aksi unjukrasa di halaman Kantor BP Batam pada Rabu (23/8/2023) pagi.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga mengajukan beberapa petisi yang menitikberatkan penolakan rencana relokasi 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dan Galang. Yakni:

1. Menjamin tidak dilakukan relokasi 16 titik Kampung Tua yang berada di kampung tua di Pulau Rempang dan Galang.
2. Pengakuan terhadap tanah melayu Rempang Galang dan mengeluarkan legalitas resmi surat tanah masyarakat Rempang Galang.
3. Hentikan Intimidasi tetrhadap masyarakat yang menolak relokasi
4. Meminta maaf kepada masyarakat Melayu Rempang Galang atas tindakan yang sudah dilakukannya.

Namun demikian, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, menghasilkan dua kesepakatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut ditolak ‘mentah-mentah’ oleh massa.

“Kami tak sepakat, dan tak mau tanda tangani. Kami tidak mau dibilang penghianat,” ungkap Dian, perwakilan warga pasca-mengikuti pertemuan

Dian pun menegaskan, suara seluruh masyarakat di 16 titik kampung tua Rempang-Galang tetap menolak relokasi tanpa syarat.

“Melayu tidak akan berubah. Melayu tidak jadi penghianat dan akan tetap konsisten pada kesepakatan awal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait membenarkan adanya penolakan yang dilakukan utusan massa dalam pembahasan tersebut.

Padahal BP Batam sudah mengakomodir apa yang diinginkan massa dalam aksi tersebut.

“Kami dari BP Batam sudah mencoba mengakomodir permintaan yang diajukan massa. Namun mereka menolaknya,” tegasnya.

Tuti pun menjelaskan dua kesepakatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yang ditolak ‘mentah-mentah’ oleh massa.

Pertama, membantu perwakilan warga untuk bertemu secara langsung dengan Menteri Investasi dan Menteri Lingkungan hidup, untuk menyampaikan aspirasi warga Pulau Rempang di Jakarta.

Kedua, meminta agar pengukuran lahan dapat dilakukan sehingga bisa dilaporan ke menteri. Akan tetapi mereka tidak menyepakatinya.

“Kami akan menunggu perkembangan selanjutnya dari warga. Tapi kami akan tetap mengajak perwakilan warga utk menemui menteri di Jakarta. Rencana Jumat ini. Tapi kami masih menunggu jadwal menteri,” tegasnya.(omk)