Nasional

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggalang aksi massa untuk berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Senin (11/4/2022).

Mereka mengusung enam tuntutan dalam aksi demo tersebut. Selain mahasiswa, eksponen 1998 dan sejumlah siswa SMK yang tergabung dalam STM Bergerak juga berencana mengikuti aksi.

Sementara itu, BEM Nusantara membebaskan anggotanya untuk mengikuti atau absen dalam aksi besar tersebut.

Sebagai informasi, BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus yakni Unsoed, UNJ, Undip, UNS, UNY, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, SSG dan STIEPER. Mereka sudah memberikan surat pemberitahuan aksi pada kepolisian hari Jumat (8/4/2022).

Dalam aksi tersebut, BEM SI membawa enam tuntutan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo maksimal dua pekan.

Tuntutan pertama, yakni mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma’ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Sementara itu BEM Nusantara menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya berunjuk rasa bersama BEM SI pada Senin.

Meski demikian BEM Nusantara tidak secara resmi mengajak mengikuti demonstrasi tersebut. Mereka lebih memilih jalur dialog dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi.

Sebelumnya, BEM Nusantara telag bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto pada Jumat, (8/4/2022). Dalam pertemuan itu, Wiranto mengaku pemerintah tidak melarang mahasiswa demo. Namun pihaknya mengimbau mahasiswa mengutamakan jalur audiensi ketimbang aksi di jalanan.

Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, tidak mempersoalkan rencana unjuk rasa hari Senin oleh sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat.

Mahfud memandang hal itu merupakan bagian demokrasi. Namun dia mengimbau agar unjuk rasa dapat dilakukan dengan tertib mengingat Indonesia merupakan negara hukum.

“Aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Yang penting aspirasinya dapat didengar,” kata Mahfud, Minggu (10/4/2022).

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Aksi itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Respon Presiden Jokowi

Kurang dari 24 jam aksi bergulir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4/2022).

Jokowi menegaskan Pemilu serentak yang beragendakan pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokowi.

Pemilu serentak yang akan digelar 2024 tersebut adalah agenda demokrasi lima tahunan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode,” tutur Jokowi, dikutip Pikiran-Rakyat.

Selain menggelar Pemilu serentak pada 14 Februari 2024, Jokowi menegaskan berdasarkan kesepakatan pemerintah Pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota juga akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Dan dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut tidak memungkiri suhu politik akan mengalami peningkatan menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar masyarakat jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik menjelang pemilu, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA.

“Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” kata Jokowi. (jppn/ant/lin)