Tag:

Dugaan Korupsi

BPI KPNPA RI Sebut Pidsus Kejagung Tangani Serius Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Lingga

bahar November 11, 2024

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, JAKARTA – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, menyampaikan perkembangan terbaru hasil laporan yang disampaikan pihaknya kepada Kejaksaan Agung, beberapa waktu yang lalu.

Laporan tersebut terkait dugaan praktik bagi-bagi uang yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, yang terdapat dua rekaman yang beredar luas di masyarakat Kabupaten Lingga saat ini.

Menurut Tubagus, dugaan praktik tersebut diduga melibatkan Bupati Lingga dan Mantan Ketua DPRD Lingga, serta seorang pejabat lain yang diyakini merupakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Lingga.

“Pada rekaman yang pertama durasi 30 menit percakapan antara Bupati dan Ketua DPRD Lingga, yang mengatur bagi-bagi jatah APBD dan Pengusaha, kemudian rekaman kedua diduga Kabag Protokol dan Pimpinan yang mengatur bagi-bagi uang untuk diserahkan kepada Oknum APH,” ujar Tubagus di Jakarta, Senin, (11/11/2024)

Pejabat yang diduga mengatur sejumlah dana untuk dibagikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut, merupakan orang dekat Bupati Lingga dan Istri Bupati Lingga Maratusholiha, serta kerabat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Safaruddin.

Saat ini, kasus tersebut telah masuk dalam penanganan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung dan berada di bawah pengawasan langsung tim Pidsus.

BPI KPNPA RI berharap penanganan kasus ini dapat segera membongkar kebenaran terkait rekaman pembagian uang APBD Lingga yang beredar di kalangan tertentu.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Jampidsus Kejaksaan Agung yang telah menanggapi dan menangani kasus dugaan bagi-bagi uang oleh oknum pejabat di Pemkab Lingga. Kami berharap segera ada kejelasan dan penetapan tersangka dalam kasus ini,” jelasnya.

Kehadiran Pidsus Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Pemkab Lingga, tambah Tubagus, diharapkan dapat memberikan titik terang dalam upaya pengungkapan kasus ini, demi memastikan integritas dan akuntabilitas pejabat publik yang terlibat di dalamnya.

November 11, 2024 0 comment

Dugaan Korupsi Dana Hibah Dispora, Anak Mantan Gubernur Diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri

Tia April 1, 2023

written by

Tia

KABARAEKONOMI.ID, BATAM – Kasus dugaan korupsi dana hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tahun anggaran 2020, terus berlanjut. Ditreskrimsus Polda Kepri membuktikan komitmennya menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terbagi dalam tiga klaster tersebut.

Terbaru, dalam dua hari ini, Tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri yang dikomandoi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, menangkap Ari Rosnandi, anak mantan Gubernur Kepri, Isdianto.

Ari diawal kasus ini bergulir menjabat sebagai Kasubdit Administrasi Penata Usaha di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kepri.

Kemudian, sehari sebelum Ari ditangkap, polisi juga menangkap Abdi Surya Rendra, yang awal kasus ini menjabat Kabid Aset DPKAD.

”Iya, sudah ditangkap, satu di Tanjungpinang, satunya lagi di Jakarta,” kata Nasriadi sebagaimana dilansir Batam Pos, Jumat (31/3) malam.

Nasriadi membenarkan, proses penangkapan berlangsung selama dua hari. Abdi Surya Rendra ditangkap di Tanjungpinang, Kamis (30/3) lalu. Usai menangkap Abdi, polisi bergerak mencari tersangka lainnya, Ari Rosnandi.

Namun, saat polisi menyambangi lokasi Ari di Tanjungpinang, ia sudah tidak berada di lokasi. Tim Nasriadi kemudian mendapatkan informasi, Ari melarikan diri ke Batam. Tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri bergegas menuju ke Batam.

Tapi, sesampai di Batam, Ari sudah berpindah dan diketahui sudah berada di Jakarta. Pihaknya kemudian bergerak ke Jakarta. Setiba di Jakarta, langsung melakukan pemetaan situasi dan akhirnya berhasil menangkap Ari.

”Iya, Ar (Ari Rosnandi, red) ini sempat melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh jajaran Subdit Tipikor Polda Kepri (Jumat pukul 17.55) di Jakarta,” ucapnya.

Bersamaan dengan penangkapan Ari, polisi mengamankan satu unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor pelat dinas milik Pemprov Kepri BP 1373 A, atas nama Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Kepri. Saat penangkapan, Ari bersama sopir berinisial Min.

”Saat ini Ar (Ari Rosnandi, red) sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta. Esok pagi (hari ini, 1/4), akan kami bawa ke Batam,” ujar Nasriadi.

Penangkapan Abdi dan Ari, kata Nasriadi, masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi belanja hibah Dispora Provinsi Kepri tahun anggaran 2020. Abdi dan Ari sudah lama ditarget Ditreskrimsus Polda Kepri.

Hal ini ditandai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan ke Kejati sejak 28 Maret lalu. Hal itu dibenarkan Aspidsus Kejati Kepri, Sugeng Riadi.

”SPDP dikirimkan ke kami ada tiga,” kata Aspidsus Kejati Kepri, Sugeng Riadi, kepada Batam Pos, Jumat (31/3).

Namun, Sugeng mengaku lupa nama-nama terlapor yang dikirimkan ke Kejati Kepri. Kasi Penkum Kejati Kepri, Deny Anteng Prakoso, membenarkan ada tiga SPDP dikirimkan.

”Ada tiga, tapi bisa konfirmasi Polda Kepri, untuk lebih lanjut,” ujar Deny.

Dari informasi yang dihimpun Batam Pos, dari tiga nama terlapor tersebut dua di antaranya mantan Kabid di BPKAD Provinsi Kepri, yakni Tri Wahyu Widadi (Tww), yang sudah menjadi tersangka atas kasus klaster pertama.

Kemudian mantan Kabid Aset BPKAD Provinsi Kepri, Abdi Surya Rendra, dan terakhir mantan Kasi BPKAD Provinsi Kepri, Ari Rosnandi. Abdi ditengarai mengetahui aliran dana korupsi hibah tersebut.

Hal ini, merujuk dari keterangan Zu, On, An dan S (tersangka dari pemeriksaan awal klaster kedua). Keempat orang tersebut diduga membuat laporan kegiatan fiktif, dan mengerjakan seluruh administrasi berdasarkan perintah dari Abdi.

Abdi juga diduga mengorganisir dana hibah itu, dibantu oleh pejabat Pemprov Kepri lainnya, yakni Ari Rosnandi. Seperti diketahui, kasus dana hibah ini, sudah bergulir cukup lama. Awal penyelidikan 30 Desember 2020.

Tanggal 29 Desember 2021 dilakukan gelar peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidikan 3 Januari 2022 (SPDP dikirimkan ke Kejati), 4 April gelar perkara penetapan tersangka.

Ditetapkan 6 orang itu dengan peran masing-masing. Keenam tersangka yakni Tww, Mi, Sp, Mi, Mo, dan Aa. Keenam orang ini membuat negara merugi sekitar Rp 6,2 miliar.

Dari klaster pertama polisi menyelamatkan uang negara sebesar Rp 233.650.000. Usai menyelesaikan klaster pertama, polisi melanjutkan pemeriksaan klaster kedua.

Pemeriksaan awal klaster kedua, polisi menangkap empat pelaku yakni Zu, On, An dan S, pada 8 Desember 2022 lalu. Dari keempatnya, polisi mendapatkan beberapa nama.

Hingga akhirnya, menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya sudah diamankan tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, yakni Abdi diamankan di Tanjungpinang dan Ari Rosnandi di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, kasus ini terbilang besar. Karena, dari dugaan awal polisi mengusut kasus ini, uang negara hilang hampir mencapai Rp 20 miliar. Karena besarnya uang yang dikorupsi, Polda Kepri membagi kasus ini menjadi tiga klaster.

Dari kasus ini, puluhan orang saksi telah diperiksa polisi, termasuk mantan Gubernur Kepri, Isdianto.(*)

Sumber Batam Pos

April 1, 2023 0 comment

Lima Terdakwa Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Divonis Bebas

bahar March 6, 2023

written by

bahar

KABAREKONOMI.ID, TANJUNGPINANG – Lima terdakwa dugaan korupsi tunjangan rumah dinas (rumdis) DPRD Natuna Tahun 2011- 2015, divonis bebas majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (6/3/2023)

Kelima terdakwa tersebut, yakni dua mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli. Kemudian, mantan Ketua DPRD Natuna Tahun 2009-2014 Hardi Candra, terdakwa Makmur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna periode Tahun 2009-2012, Syamsurizon selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna periode Tahun 2009-2016.

Sebagaimana dilansir media Kepri Raya, Majelis hakim dipimpin, Anggalanton Boang Manalu SH MH didampingi dua hakim anggota, Syaiful Arif dan Siti Hajar dalam putusannya menyatakan, para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korporasi sebagaimana dakwaan Primer maupun Subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna.

Kelima terdakwa tersebut sebelumnya dituntut JPU masing-masing selama 4 tahun penjara, dan denda 500 juta, subsider 6 bulan kurungan, termasuk uang pengganti kerugian negara senilai Rp 7,7 Miliar.

JPU menilai kelima 5 terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.

Sidang perkara tersebut diawali pembacaan vonis terhadap Hadi Candra, kemudian disusul ke empat terdakwa.

Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang tersebut, membuat masing-masing para terdakwa menangis sembari mengucapkan syukur.

Disamping itu, juga terlihat juga para keluarga dan kerabat masing-masing terdakawa langsung memeluk dan menyalami para terdakwa.

Bahkan pada sidang pertama, Hadi Candra yang juga sebagai anggota DPRD Kepri saat ini, terlihat langsung sujud syukur usai majelis hakim membacakan vonis bebas oleh majelis hakim.

Dalam vonis majelis hakim juga menyebutkan terhadap terdakwa Hadi Candra, uang pengganti kerugian negara yang sudah diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. 345,5 juta dan telah disetor ke kas negara melalui Kajari Natuna, dikembalikan kepada terdakwa Hadi Candra.

Terhadap vonis tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak JPU maupun para terdakwa untuk menyampaikan sikap, maksimal dalam 7 hari kedepan sejak pembacaan putusan tersebut.

“Itulah putusan yang telah kami sampaikan, dan masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap, maksimal 7 hari kedepan. Untuk salinan putusannya, besok (Selasa-red) sudah bisa diambil di Pengadilan Negeri Tanjunpinang,”ujar majelis hakim

Sekedar diketahui, kelima terdakwa tersebut sejak proses penyelidikan penyelidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri 2017 lalu, hingga dilakukan pelimpahan tahap II ke JPU Kejari Natuna sampai proses sidang tuntutan tersebut di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, belum pernah dilakukan penahanan melainkan hanya dikenakan tahanan kota.

perkara dugaan korupsi ini berawal ketika Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyelesaikan pembangunan 19 unit bangunan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna di kota Ranai Tahun 2010, dengan total anggaran APBD senilai Rp.22 Miliar.

Namun, Rumdis seharga puluhan miliar ini belum dilengkapi sarana dan prasarana seperti belum tersedianya listrik, air minum, dan akses jalan. Lantaran dianggap belum optimal, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna belum bersedia menempati rumah dinas tersebut karena dianggap belum layak huni.

Kendati demikian, Ketua DPRD Natuna saat itu, berkeinginan melakukan perubahan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna untuk Tahun 2011, dengan rincian Ketua DPRD senilai Rp 18 juta per bulan. Kemudian Wakil Ketua DPRD Natuna senilai Rp 17 juta per bulan, dan Anggota DPRD Natuna lainnya senilai Rp 15 juta per bulan.

Penentuan alokasi besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Natuna yang dianggarkan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme, yakni usulan Sekwan tidak pernah diajukan kepada bupati, Tim TAPD, tidak pernah melakukan survei rumah yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. (***)

March 6, 2023 0 comment

Dugaan Korupsi, Kemenperin Klaim Impor Garam Industri Sesuai Prosedur

Tia October 10, 2022

written by

Tia

KABAREKONOMI.ID, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022 yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurutnya penetapan kebutuhan impor sudah transparan dan sesuai prosedur.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan perhitungan kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri berdasarkan surat pengajuan dari asosiasi industri.
Penetapan kuota impor juga dilakukan pembahasan lintas Kementerian/Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Artinya penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan, sesuai prosedur dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya,” kata Febri dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Febri menyebut pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI dan melakukan rapat terbatas dengan Wakil Presiden. Dia mencontohkan rekomendasi dari Kemenperin maupun Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 3,16 juta ton pada 2018.

“Di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” ucapnya.

Febri menjelaskan penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan.

“Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor. Sedangkan PI tersebut merupakan rencana dari industri,” paparnya.

Febri mengaku pihaknya mendukung proses penegakkan hukum perihal impor garam industri yang sedang dilakukan Kejagung saat ini. Terlepas dari itu, rekomendasi impor yang dikeluarkan Kemenperin tetap berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Rakortas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jika ada realokasi maupun tambahan kuota, tetap dilakukan berdasarkan Rakortas dan rekomendasi Kemenperin sebagai acuan Kemendag dalam penerbitan PI. Hal ini supaya perubahan tersebut tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Rakortas.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan rembesan atau penyalahgunaan, hal ini merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sesuai aturan Permenperin 34 Nomor 2018 tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha akan dikenai sanksi tidak memperoleh rekomendasi untuk tahun berikutnya.
(**)

October 10, 2022 0 comment