bahar
KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2024. Dari data tersebut, diketahui Kepri mencatatkan inflasi sebesar 0,06% (mtm).
Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono mengatakan, secara spasial baik Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalani inflasi masing-masing sebesar 0,08% (mtm), 0,03% (mtm), dan 0,01% (mtm).
Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,31% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,17% (ytd).
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada Oktober 2024 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,09% (mtm). Sejalan dengan meningkatnya harga emas perhiasan secara global,” jelas Suryono.
Pendorong inflasi ini, tambahnya, juga berasal dari Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,05% (mtm) terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan laut, tarif kendaraan roda 4 online, dan tarif kendaraan roda 2 online.
Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada bulan Oktober 2024 juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm), terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa rumah.
Dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupatenkota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, antara lain: Koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi penyaluran bantuan kepada BUMD Kabupaten Karimun, rapat koordinasi TPID Kabupaten Karimun, rapat koordinasi wilayah manufaktur se-Sumatera, dan rapat koordinasi TPID Kota Tanjungpinang; Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak tiga kali di Provinsi Kepri; Penyaluran bantuan sarana prasarana pendukung pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bintarn; Dan melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta GSM 2024.
“Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga Dan ínstansi,” tegasnya.
Beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan, antara lain: Curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran, Mulai meningkatnya tarif angkutan udara seiring dengan pola historis menjelang libur akhir tahun; dan Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global.
“Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penahan inflasi antara lain Ketersediaan pasokan pangan yang masih terjaga khususnya untuk daging dan telur ayam; Pasokan ikan-ikanan yang tetap terjaga dari hasil tangkapan nelayan; Dan Masih terkendalinya harga pangan dari daerah sentra pangan,” tegasnya. (Iman)