Kepri

KABAREKONOMI.ID, Jakarta – Kapal Pengawas KKP Hiu Macan 01 yang dinakhodai oleh Kapten Samson, menorehkan catatan fenomenal pasca berhasil menangkap dua kapal ikan asing asal Vietnam beberapa waktu lalu.

Dengan keberhasilan tersebut, Samson yang telah 18 tahun bekerja di KKP, tercatat telah menangkap 1.001 kapal ikan pelaku illegal fishing di laut Indonesia.

Prestasi ini patut diberikan apresiasi karena di balik keterbatasan selama masa pandemi, para penjaga sumber daya kelautan dan perikanan terus berupaya keras untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari praktik pencurian ikan maupun penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menyambut dan memberikan gelar penghormatan kepada Nakhoda beserta seluruh awak kapal pengawas Hiu Macan 01 yang memasuki Muara Sungai Kapuas untuk membawa 2 kapal ikan Vietnam ke Stasiun PSDKP Pontianak guna proses hukum lebih lanjut.

“Pada hari Kamis 28 Juli 2022, Saya Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyambut langsung dan memberi penghormatan kepada jajaran kapal pengawas Hiu Macan 01 yang dinakhodai oleh Kapten Samson beserta 17 Awak Kapal Pengawas,” ujar Adin.

Adin menyampaikan bahwa, Kapten Samson sebagai nakhoda Kapal Pengawas Hiu Macan 01 telah berhasil meringkus total 1.001 KIA.

Penangkapan terakhir dilaksanakan dalam gelar operasi yang dilakukan di perairan Natuna Utara Minggu (24/7) sore waktu setempat.

Pelaksanaan gelar operasi merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari masyarakat terkait adanya KIA yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara.

Kegigihan personil di lapangan serta atensi yang sangat tinggi dari pimpinan di KKP dalam pemberantasan illegal fishing merupakan bukti kehadiran Negara di Laut Natuna dan wilayah perbatasan lainnya.

“Kami terus melakukan pengawasan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin hak-hak nelayan kita yang tertib, sehingga pada akhirnya nelayan lokal dapat sejahtera,” terang Adin.

Selanjutnya Direktur Jenderal PSDKP Adin memastikan bahwa Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam ini akan diproses hukum lebih lanjut untuk memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing.

“Pesannya jelas bahwa KKP mengedepankan ekologi sebagai panglima dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, serta tidak pandang bulu terhadap kapal ikan yang melanggar. Terlebih pelanggaran yang dilakukan meresahkan nelayan lokal,” tegas Adin.

Sementara itu, Kapten Samson yang tidak mengetahui akan disambut oleh Direktur Jenderal PSDKP mengatakan bahwa keberhasilannya tersebut tidak terlepas dari arahan dan binaan dari jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal PSDKP.

“Saya sangat terharu dengan atensi yang sangat tinggi dari Pimpinan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi dan dukungan dari para pimpinan KKP, terutama Bapak Dirjen PSDKP, Bapak Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Jajaran Ditjen PSDKP, awak kapal yang bertugas, serta masyarakat,” ujar Samson saat ditanya tentang rahasia keberhasilannya dalam menangkap sekian banyak KIA.

Lebih lanjut Kapten Samson menjelaskan bahwa kedua KIA asal Vietnam bernomor Lambung BV 92602 TS dan BV 92601 TS terdeteksi masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan Natuna Utara dan berhasil dilumpuhkan ketika sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan pada posisi 05° 10’ 036” Lintang Utara; 107° 02’ 609” Bujur Timur, kedua KIA Vietnam tersebut didapati menggunakan alat tangkap pair trawl dengan jumlah 14 orang Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam serta membawa kurang lebih 11 ton ikan hasil tangkapan.

Setibanya 2 KIA Vietnam tersebut, Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan swab test terhadap 14 awak kapal ikan Vietnam dan protokol kesehatan lainnya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai informasi, sepak terjang Kapten Samson dan Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sangat ditakuti para pelaku illegal fishing. Kapal Pengawas Hiu Macan 01 merupakan klasifikasi kapal pengawas kelas III dengan panjang 36 meter di bawah kendali Pangkalan PSDKP Pontianak, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan.

Kapten Samson menyampaikan bahwa KP Hiu Macan 01 selesai dibangun pada tahun 2004 memiliki panjang 36 meter dan lebar 7 meter dengan material Fiber Reinforced Polymer (FRP), kecepatan jelajah 15 knot serta dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi lengkap.

“Saya bawa KP Hiu Macan 01 mulai tahun 2004. Kapal ini punya karakter yang stabil dengan 3 mesin dan 2 generator set sehingga memiliki daya jelajah yang tinggi,” jelas Samson.

Kinerja pemberantasan illegal fishing yang ditunjukkan oleh Kapal Pengawas sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang dalam berbagai kesempatan menginstruksikan agar jajaran Ditjen PSDKP bertindak tegas terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merusak ekosistem laut. (kkp)

KABAREKONOMI.ID, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meneken Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dasar SE tersebut yakni Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B620/M/S/TU.00.04/07/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022.

“Maksud dan tujuan (SE 41 2022) merupakan diseminasi (penyebaran) informasi peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI kepada masyarakat luas juga aparatur terkait,” kata Rudi dalam edaran tersebut.

HUT kali ini adapun tema yang dipilih adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Di Batam, Rudi, menganjurkan setiap kantor pemerintah/swasta, instansi vertikal, perusahaan/BUMN, BUMD, hotel/restoran/mal, perguruan tinggi/sekolah, rumah sakit/puskesmas/klinik juga rumah penduduk untuk melaksanakan pembersihan pekarangan dan lingkungan, pengecatan, pemasangan lampu hias, umbul-umbul serta gapura.

“Agar mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di Iingkungan masing-masing pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022 dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB,” ujar Rudi.

Ia juga berharap semua pihak mengimplementasikan secara maksimal logo, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya terkait HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 ke dalam berbagai bentuk media.

Antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media publikasi cetak/elektronik, dan lainnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

“File tentang Logo, spanduk, umbul-umbul HUT Ke -77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Batam dapat diunduh pada website Pemerintah Kota Batam https://bit.ly/17AGUSTUSPEMKOBATAM,” imbuhnya.

Selain itu, semua pihak diharapkan menyelenggarakan program dan kegiatan di wilayah ataupun di unit kerja masing-masing untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.

Lalu, pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 WIBsampai dengan 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan, berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi yang ada di Kota Batam untuk menghormati peringatan detik-detik Proklamasi.

“Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan,” terangnya.

Untuk mendukung poin tersebut, jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor, instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Secara khusus di Batam, dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemko Batam akan mengadakan pawai pembangunan yang terdiri dari pawai kendaraan hias dan pawai orang.

Pawai yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 bertempat di Dataran Engku Hamidah (depan edukit) pukul 09.00 WIB.

“Untuk itu diminta partisipasi dan keikutsertaan semua elemen masyarakat Kota Batam seperti instansi pemerintah dan swasta, kawasan industri/perusahaan, perguruan tinggi/sekolah, rumah sakit, pengelola hotel/restoran/mall, paguyuban. ormas, hingga LSM,” kata dia.

Untuk konfirmasi kerkutsertaan dalam kegiatan sebagaimana tersebut, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Batam (Bagian Tata Pemerintahan Setdako Batam) dengan narahubung Sdr. Liza Ramdanafiyanti (085364387044), Dian Rangga (08117776868) dan Candra Hernawan (081223644416).

Sementara itu, setiap kegiatan yang terkait Peringatan HUT ke-77 agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat. (ilm)

KABAREKONOMI.ID, Batam – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan perairan Batam, Kepulauan Riau, masih menjadi lokasi favorit penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), baik yang rutenya keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto mengungkapkan, perairan Pulau Batam, khususnya di segmen Selat Singapura memang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemanfaatan ruang laut yang sangat tinggi, khususnya untuk penggelaran SKKL.

Hal ini disebabkan posisinya yang strategis dekat dengan Singapura, sebagai International Hub yang menghubungkan sistem telekomunikasi kabel bawah laut ke negara Asia, Eropa, Amerika dan Australia.

“Permintaan yang tinggi untuk memanfaatkan ruang laut ini harus diantisipasi. Perairan teritorial Indonesia di Selat Singapura ini akan menjadi sulit untuk dimanfaatkan serta dikelola jika pemanfaatan ruang lautnya tidak ditata,” ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (30/7/2022).

Lebih lanjut, ia mencontohkan, yang terjadi saat ini adalah kabel bawah laut di Selat Singapura yang belum ditata dengan baik, sehingga berpotensi tumpang tindih dengan kepentingan laut lainnya, seperti daerah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, perikanan budidaya, daerah konservasi dan taman nasional laut, kepelabuhanan, alur pelayaran, dan lain sebagainya.

Perairan Pulau Batam sendiri telah ditetapkan sebagai jalur penggelaran sistem telekomunikasi kabel bawah laut beserta Beach Main Hole (BMH) dan Landing Stations SKKL Internasional yang berada di Tanjung Pinggir dan Tanjung Bembam.

Lokasi pendaratan SKKL ini merupakan titik strategis yang telah dimanfaatkan oleh beberapa operator telekomunikasi.

Suharyanto menyebutkan bahwa lokasi tersebut akan semakin ramai seiring rencana penggelaran listrik bawah laut untuk mendukung pasokan energi ke Singapura dan rencana penggelaran SKKL dari beberapa pemain seperti Telin, XL, Triasmitra, dan operator lain.

“Untuk itu kami bersama Tim Teknis Penataan Alur Pipa dan/Kabel Bawah Laut meninjau langsung ke sejumlah landing station di Batam. Tujuannya dalam rangka penataan lokasi BMH/Landing Point sehingga di kawasan ini dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang optimal dimana tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. ini selaras dengan kebijakan Ekonomi Biru yang digaungkan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono,” tuturnya.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan, saat ini gerbang internet Indonesia ke luar negeri memang dominan memanfaatkan perairan di wilayah barat.

Dari total 100% trafik internet dari Indonesia, 97% harus melewati Singapura yang memiliki akses kabel fiber optik langsung ke Amerika dan negara-negara lainnya.

Hanya 3% trafik internet yang bisa langsung ke Amerika, via perairan Indonesia Timur, di Manado.

Menurutnya, kondisi ini tidak ideal dalam mendukung Indonesia sebagai negara yang akan mengembangkan ekonomi digital.

“Kita sudah memenuhi syarat sebagai pemain utama di bisnis internet. Tetapi kondisi sekarang, masa data harus dibawa dulu ke Batam via Singapura baru ke Amerika Serikat,” tuturnya.

Diharapkannya, pemain kabel bawah laut mengoptimalkan Kehadiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi yang menetapkan lokasi Landing Stations SKKL internasional tidak hanya di Batam, namun ada juga di Kupang, Manado, dan Jayapura.

“Indonesia harus memiliki diversity gateway untuk mengelola trafik internet ke luar negeri agar berdaulat nantinya secara digital,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten Operasi Survei dan Pemetaan – Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, menyarankan perlunya membangun lokasi penempatan kabel bawah laut (Beach Main Hole) yang dipergunakan bersama agar pemanfaatan ruang laut bisa efektif, sekaligus menghindari terjadinya konflik status lahan.

Ke depan menurutnya juga perlu dilakukan pilot project penataan kabel bawah laut dengan menggunakan BMH secara bersama yang dikelola pemerintah atau pemerintah daerah.

“Ini mungkin perlu peran pemda untuk menyiapkan satu kawasan lahan yang menjadi lokasi BMH bersama. Karena kalau kita lihat misalnya di Tanjung Bemban ini, banyak sekali titik BMH penempatan kabel bawah laut dengan jarak bisa sampai puluhan meter antar titiknya. Ini tentu tidak efektif, karena sepanjang pantai nantinya bisa dipenuhi kabel,” paparnya. (ilm)